TANJUNG SELOR – Acap kali terjadi musibah banjir sejak beberapa tahun terakhir di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), bahkan musibah paling parah terjadi tiga tahun lalu atau 2015 lalu.
Hal itu pun menjadi perhatian serius orang nomor satu di provinsi termuda di Indonesia ini yakni Gubernur Kaltara, Dr. H. Irianto Lambrie. Permasalahan banjir tersebut tentu tak lepas dari masalah lingkungan yang daya dukungnya lemah. Misalnya, hutan yang ada mulai gersang, industri tak terkendali dan masih banyak faktor lain.
Oleh karenanya, frekuensi terjadinya musibah banjir semakin lama justru jarak kian dekat. Bahkan, tidak menunggu waktu 20 tahun lagi. Melainkan, dengan waktu 3 tahun yang akan datang, musibah itu bisa datang lagi bilamana tidak segera adanya gerakan perubahan peduli lingkungan. “Untuk itu, saya tekankan bahwa masalah lingkungan ini serius,” tegas Gubernur.
Dikatakannya juga, di Tanjung Selor jika terjadi banjir dan air sampai ke Kantor Gubernur Kaltara ikut tergenang. Maka, dipastikan wilayah lain di ibu kota ini akan tenggelam. Namun, diharapkannya hal itu tak sampai terjadi. “Itulah mengapa penting mengubah cara pola pikir dan pandangan. Mari, bersama menjaga lingkungan sekitar kita,” ujarnya.
Tak hanya itu, pihaknya dalam hal ini juga menyindir mengenai penanganan banjir yang harus melakukan rapat hingga berjam-jam. Kemudian, melakukan pidato ke sana–sini. Pasalnya, hal utama yang terpenting adalah tumbuhkan niat dan kemauan untuk bersama saling menjaga lingkungan.
“Saat ini tak bisa lagi komentar, pidato dan rapat berjam-jam. Karena khawatirnya menjadi tak jelas, tapi bagaimana cara menumbuhan niat dan kemauan dahulu,” katanya.
Di sisi lain, guna mencegah terjadinya musibah banjir. Pihaknya meminta bersama agar dapat menindaklanjuti Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor INS.1/MENLHK/PDASHL/DAS.1/8/2017. Dalam instruksi itu mengajak masyarakat dan diwajibkan untuk dapat menanam dan memelihara sekurang-kurangnya 25 pohon selama hidup, sejak masa sekolah hingga menikah.
“Artinya, bisa lebih dari itu menanamnya. Tapi, perlu diketahui metode penanamannya ini sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan menikah,” jelasnya.
Penanaman pohon setidaknya mengutamakan pada daerah yang memang rawan bencana. Namun, bukan berarti daerah lain tak perlu. “DAS (daerah aliran sungai) yang rawan dapat diprioritaskan,” ajaknya.
Sementara, mengenai musibah banjir ini sebelumnya sempat menjadi kajian. Dan dari hasil kajian Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara pada 2015 menujukkan sejumlah daerah di Kaltara rawan bencana. Tingkatnya mulai dari kategori tinggi hingga rendah.
Hasil kajian tersebut terdiri dari bencana banjir, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstrem, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami. Kepala BPBD Kaltara, H. Muhammad Pandi menyampaikan, potensi bencana terjadi di Kaltara merupakan hasil kajian dan parameter. Di mana, setiap daerah memiliki kelas masing-masing. Mulai dari rendah, sedang dan tinggi.
Bencana banjir ada dua daerah yang memiliki kelas tinggi Malinau dan Nunukan. Kemudian, gelombang ekstrem dan abrasi berdasarkan parameter tinggi gelombang, arus, tipologi pantai, tutupan vegetasi dan bentuk garis pantai tiga daerah kelas tinggi. Yakni Bulungan, Nunukan dan Tarakan.
“BPBD telah melakukan KRB (kajian risiko bencana) Kaltara 2015-2020. Dan hasilnya menunjukan sejumlah daerah berada di tingkat tinggi,” beber Muhammad Pandi.
Lanjutnya, bencana kekeringan, dari hasil kajian hanya Tarakan yang menunjukan kelas sedang. Selebihnya menunjukan kelas tinggi. Kemudian, cuaca ekstrem menunjukan semua daerah kelas rendah. Tanah longsor, Tarakan menunjukkan kelas rendah, kemudian KTT kelas sedang dan selebihnya kelas tinggi.
“Peta bencana yang diprediksikan terjadi hingga 2020 mendatang. Kita melakukan sejumlah antisipasi bencana, baik di lingkup BPBD maupun kepada masyarakat dengan pelatihan Desa Tangguh Bencana,” tambahnya.
