TANJUNG SELOR – Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian bersama kementerian dan lembaga yang terlibat dalam Inpres itu akan melakukan peninjauan ke lokasi KBM langsung.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Suriansyah mengatakan, jika sesuai surat nomor: IPW.4.2./137/D.IV.M.EKON/6/2019 kunjungan akan dilakukan pada 25 Juni 2019. “Selain akan melakukan peninjauan rombongan juga akan melakukan rapat percepatan pembangunan KBM,” ungkap Suriansyah kepada Radar Kaltara kemarin.
Adapun yang akan hadir dalam kunjungan tersebut yakni perwakilan dari 12 kementerian dan lembaga yang disebutkan dalam Inpres. Di antaranya, Kemenko Ekonomi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
“Kalau tidak ada kendala Senin (24/6) seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan saya akan panggil untuk rapat,” ujarnya.
Rapat itu dilakukan untuk mempersiapkan kedatangan 12 kementerian dan lembaga tersebut, serta mempersiapkan dokumen yang diperlukan dalam peninjauan yang dilakukan sejumlah kementerian itu. “Kita juga akan melibatkan Pemkab Bulungan dalam rapat itu,” bebernya.
Sebelumnya, Gubernur juga sudah mengusulkan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk pembangunan outer ring road sepanjang 51 kilometer (km), pembangunan inner ring road sepanjang 27 km, pengembangan Jembatan Sungai Sabanar yang menghubungkan antara KBM dengan kawasan delta Kayan Food Estate, serta pembangunan jalan pendekat menuju Pelabuhan Pesawan dengan lebar 40 meter.
Usulan lainnya yang juga disampaikan Gubernur, yakni pembangunan ruas jalan Tanjung Selor-Tanah Kuning sepanjang 60 kilometer dan lebar 60 meter yang kini memasuki tahap finishing rigid pavement, pembangunan ruas jalan Tanah Kuning-Kampung Baru sepanjang 60 kilometer dan lebar 60 meter (finishing rigid pavement), peningkatan jalan Padaelo, pembangunan Pelabuhan Tengkayu Kota Tarakan, pengembangan moda transportasi terpadu di Kota Tarakan, pembangunan Pelabuhan Pesawan dengan luas 60 hektare dan masuk dalam wilayah perencanaan (BWP3), serta penyelesaian pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) Tanjung Selor seluas 20 hektare (ha).
“Kita berharap usulan itu dapat direalisasikan sesuai amanat Bapak Presiden di dalam Inpres,” pungkasnya. (*/jai/eza)
