MANAGED BY:
JUMAT
20 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 18 Juni 2019 12:11
Gubernur Instruksikan Beri 'Surat Cinta'

Tak Hadir Paripurna, Kepala OPD Harus Kantongi Izin

Irianto Lambrie - Gubernur Kaltara. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Irianto Lambrie menginstruksikan Sekretaris Provinsi (Sekprov), Suriansyah untuk memberikan 'surat cinta' kepada para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak menaati peraturan kepegawaian.

Salah satunya mengenai kewajiban untuk hadir saat rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara. Ditegaskannya, jika tidak bisa hadir, harus ada penjelasan atau keterangan kenapa tidak dapat hadir. Artinya harus mengantongi izin.

“Termasuk juga harus ada pejabat di bawahnya yang harus ditugaskan untuk mewakili,” ujar mantan Sekprov Kalimantan Timur (Kaltim) ini kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Senin (17/6).

Untuk yang tidak ada keterangan, harus diberikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis. Karena ini merupakan bentuk pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltara. “Ini sudah ada aturannya. Waktu saya di Kaltim (Sekprov, Red) dulu, seperti itu. Tidak hadir, kepala OPD diberi teguran,” sebutnya.

Dibeberkannya, untuk tahap awal, teguran biasa dilakukan secara lisan. Jika tetap tidak maklum atau masih tetap dilakukan, maka akan diberikan teguran tertulis secara bertahap sesuai ketentuannya, mulai dari teguran pertama hingga seterusnya.

“Kalau itu masih juga tidak maklum, maka sanksinya bisa penundaan kenaikan pangkat hingga diberhentikan dalam jabatan. Bahkan, bisa sampai penurunan pangkat,” tegasnya.

Sebab, untuk teguran tertulis itu, apalagi sampai tiga kali, pasti sudah tercatat dan terekam di rekam jejak dari ASN tersebut. Termasuk juga teguran lisan, itu sudah terekam sebagai pelanggaran yang pernah dilakukan.

“Ini kalau ada promosi, tentu akan jadi pertimbangan. Artinya mereka yang banyak masalah ini akan kita pertimbangkan kembali, apakah bisa diangkat atau seperti apa,” tuturnya.

Sementara Sekprov Kaltara, Suriansyah menyebutkan, persoalan ketidakhadiran beberapa kepala OPD pada Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan II Tahun 2019 tentang Persetujuan Bersama Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 kemarin (17/6) semuanya ada alasan.

“Seperti Asisten II (Bidang Perekonomian dan Pembangunan), dan Kepala ESDM (Energi Sumber Daya Mineral), pada saat yang bersamaan itu ada rapat soal listrik di pemprov,” jelasnya.

Demikian juga dengan beberapa kepala OPD lainnya yang tidak hadir. Itu semua ada izinnya untuk melaksanakan tugas dari pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Dan semuanya juga sudah menugaskan bawahannya untuk hadir di paripurna ini untuk mewakili instansinya. 

Selain itu, Sekprov juga menegaskan kepada para ASN agar bisa lebih tertib. Jangan sampai saat rapat paripurna masih berlangsung sudah banyak yang keluar. “Teman-teman ASN juga harus menjaga etika dengan tetap bertahan hingga acara selesai,” tegasnya. (iwk/eza)


BACA JUGA

Jumat, 20 September 2019 09:02

Tak Ingin Dibohongi, PLN Diminta Komitmen

TANJUNG SELOR – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)…

Jumat, 20 September 2019 09:01

Soal Sengketa Lahan di Lokasi Pertambangan, Perusahaan Sebut Lahan Sudah Klir

TANJUNG SELOR – Menyikapi keluhan masyarakat Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung…

Jumat, 20 September 2019 09:01

Unsur Pimpinan Definitif Segera Ditetapkan

TANJUNG SELOR – Unsur pimpinan definitif di Dewan Perwakilan Rakyat…

Jumat, 20 September 2019 09:01

Penyelesaian Batas Wilayah Belum Rampung

TANJUNG SELOR – Sejak terbentuknya Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi…

Jumat, 20 September 2019 09:00

Maharajalila Diusulkan Jadi Nama Korem Kaltara

TANJUNG SELOR – Komando Resor Militer (Korem) Provinsi Kalimantan Utara…

Kamis, 19 September 2019 09:13

Kualitas Udara Baik, tapi Sekolah Kok Diliburkan?

TANJUNG SELOR – Berdasarkan pantauan  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan…

Kamis, 19 September 2019 09:05

Empat Daerah Belum Usulkan Nama

TANJUNG SELOR – Hingga Rabu (18/9), baru satu dari lima…

Kamis, 19 September 2019 09:05

Pasang Pipa ‘Siluman’, Sanksi Pidana Menanti

TANJUNG SELOR – Langkah tegas akan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup…

Rabu, 18 September 2019 08:57

Damri di Kaltara Masih Kurang

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan wilayah yang cukup…

Rabu, 18 September 2019 08:57

Janji Turun ke Kecamatan Mulai Januari 2020

Nama                     …
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*