Sabtu 8 Juni lalu, merupakan 100 hari pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes, dan Effendhi Djuprianto, S.H. Lantas apa yang sudah dirasakan masyarakat?
ADA enam belas program unggulan yang dijanjikan oleh pasangan OKE ke masyarakat Kota Tarakan saat masa kampanye. (lihat grafis)
Salah seorang warga RT 53, Kelurahan Karang Anyar, Agus (45) mengatakan dari program kerja yang dijanjikan oleh dr. Khairul, M.Kes, dan Effendhi Djuprianto, S.H, sangat baik dan patut didukung seluruh masyarakat.
Beberapa program kerja unggulan sudah berjalan di awal masa jabatannya. Yakni mengoptimalkan kembali pusat kesehatan masyarakat (puskemas) 24 jam, implementasi one call one number 112, rumah DP 0 persen, pemasangan gratis sambungan PDAM yang sementara berjalan dan beberapa program lainnya.
“Program Wali Kota lima tahun ke depan, bisa dikatakan baik. Karena beberapa program yang sudah berjalan di tahun pertama menjabat,” katanya.
Namun dari program kerja yang sudah direalisasikan, ia mengaku kurang maksimal dirasakan masyarakat. Seperti program rumah DP 0 persen. Dari segi pemahamannya, ia mengira tidak ada pembayaran di awal dan hanya membayar angsuran per bulannya. Tetapi di luar dugaannya, ada biaya administrasi yang harus dipenuhi.
“Namun uang administrasi masih berlaku, di atas Rp 5 juta. Itu jumlah yang cukup besar untuk masyarakat kecil, apalagi yang berpenghasilan rendah,” nilainya.
Tak hanya itu, permasalahan klasik yang kerap dirasakan masyarakat seakan tak ada penyelesaiannya. Seperti LPG 3 kilogram, yang dinilai cukup membebankan masyarakat. Bagaimana tidak, harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 16.500. Namun mudah ditemui oknum pangkalan yang menjual di atas HET dan seakan tidak ada efek jera.
“Ada saja agen nakal yang menjual jauh di atas HET. Ada yang Rp 35 ribu, kalau Rp 20 ribu kan masih wajar, tapi kalau sudah di atas Rp 30 ribu, itu sudah sangat melanggar,” jelasnya.
Sehingga ia berharap, di masa kepemimpinan keduanya, dapat menuntaskan akar permasalahan ini. “Seharusnya pemerintah bisa memberikan sedikit perhatian untuk masalah-masalah seperti ini,” harapnya.
Aspirasi-aspirasi masyarakat pun banyak disampaikan melalui ketua rukun tetangga (RT). Dikatakan Ketua RT 4, Kelurahan Gunung Lingkas, H. Zainuddin, B.Sc, berharap program-program yang diwacanakan pemerintah kota dapat berjalan maksimal. “Meskipun memilah-milah yang mana prioritas, semaksimal mungkin bisa dijalankan,” kata Zainuddin.
Ia mengaku beberapa program sudah dijalankan. Namun informasi yang ia dapatkan masih minim terkait program yang sementara berjalan. Misalnya saja rumah DP 0 persen dan pemasangan PDAM gratis. “Sudah berjalan, tapi masih samar-samar. Ada warga saya bertanya, tapi saya tidak bisa jelaskan (detail). Formulirnya ada sama saya, minimal ada petunjuknya formulir rumah DP 0 persen disetor ke mana, formulir pemasangan PDAM disetor ke mana,” katanya.
Dari program kerja yang sudah dijalankan, besar harapan semua program yang dicanangkan bisa terlaksana. Terutama dana alokasi khusus (DAK) untuk setiap lingkungan RT sebesar Rp 50 juta hingga Rp 200 juta per tahun. Termasuk menaikkan insentif Ketua RT dari Rp 750 ribu menjadi Rp 1 juta.
“Tapi kami maklumi dan tidak boleh terlalu menekan karena anggaran saat ini sangat minim. Sumber PAD banyak yang dilarikan ke provinsi, seperti Pelabuhan Tengkayu kan sudah ke provinsi. Semoga Pak Wali bisa optimalkan anggaran yang ada. Karena terbatas dan kepemimpinannya masih baru, jadi kita tunggu saja perkembangannya,” bebernya.
Adapun aspirasi warga yang kerap didengarkannya adalah masalah pendangkalan drainase. Tepatnya di Jalan Kusuma Bangsa, salah satu penyebab banjir di daerah tersebut. Dari tahun ke tahun, ia berharap pemerintah dapat melakukan normalisasi drainase, paling tidak dilakukan pengerukan berkala.
