MANAGED BY:
SABTU
24 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 17 Juni 2019 12:21
Pemkab Diminta Aktif Atasi Persoalan BBM

Satpol PP Janji 'Bersihkan' Pengetap

Petugas SPBU hanya melayani pengisian BBM subsidi langsung ke kendaraan. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Persoalan pengetap di Tanjung Selor seperti tidak ada habisnya. Aktivitas para pengetap ini membuat antrean panjang terus terjadi. Alhasil, hanya beberapa jam saja, stok bahan bakar minyak (BBM) yang disediakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ludes.

Bahkan, tindakan tegas dari kepolisian dengan mempidanakan pelaku sepertinya tidak membuat para pengetap gentar. Kondisi ini membuat masyarakat sebagai konsumen menumpahkan kekesalannya melalui media sosial (medsos). Dan menilai tak ada tindakan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan atas kondisi ini.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ferdy Manurung Tanduklangi menilai, harusnya peran Pemkab Bulungan dapat menuntaskan persoalan ini. Memang dalam persoalan ini Pemkab Bulungan tidak memiliki kewenangan. Hal itu juga terjadi di tingkat Pemprov Kaltara. Namun, ada banyak regulasi yang dapat dilakukan jika benar-benar serius untuk menuntaskan persoalan ini.

“Kalau soal kewenangan Pemprov juga tidak memiliki (kewenangan, Red) untuk BBM. Sebab, ada di BPH Migas,” ucap Ferdy Manurung kepada Radar Kaltara.

Dijelaskan, melalui Undang-Undang Perdagangan, Pemkab Bulungan melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindakop dan UMKM) Bulungan dan Satpol PP dapat melakukan pengawasan. Sebab, pada pasal 25 menyebutkan barang penting diawasi pemerintah daerah. Dengan penjelas, pasal 25 UU Perdagangan barang penting itu meliputi, pupuk, BBM dan LPG.

“Kalau bicara kewenangan BBM di provisni juga tidak ada. Jika berbicara kegiatan dan perdagangan ada UU perdagangan. Jangan lihat produk tapi lihat kegiatan usaha,” tegasnya.

Dan berdasarkan, peraturan BPH Migas nomor 06/2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus, penugasan pada daerah yang belum terdapat penyaluran. Pada pasal 6 huruf g lokasi yang akan dibangun sarana sub penyalur secara umum berjarak minimal lima km dari lokasi penyalur Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 km dari pelauran berupa SPBU terdekat.

“Aturan sangat jelas jarak penjualan sub penyalur dari APMS lima kilometer dan 10 km dari SPBU. Berarti logika harus bersih. Dengan jarak itu, Disperindagkop dan Satpol PP harus menertibkan,” tegasnya.

Dengan melihat aktivitas tentunya Pemkab Bulungan memiliki payung hukum untuk bertindak. Sebab, aktivitas perdagangan BMM yang dapat melakukan tentunya harus memiliki izin niaga. Di Indonesia hanya PT Pertamina dan AKR yang memiliki. Kemudian, SPBU, APMS dan Sub Penyalur dapat melakukan karena mitra PT Pertamina. “Kalau pengecer ikut kemana? Tidak memiliki izin,” jelasnya.

Sementara, Kasat Pol PP Bulungan, Marulie menegaskan saat ini personelnya tetap berada di SPBU melakukan pengawasan. Sedangkan, untuk penindakan hukum pihaknya belum punya kewenangan. “Selama ini personel masih melakukan pengawasan. Sedangkan yang melakukan penindakan hukum dilakukan Polda Kaltara,” singkatnya.

Langkah penindakan tidak dilakukan Satpol PP lantaran hingga saat ini penyidik belum memiliki SKEP. Namun, ia berjanji jika penyidiknya sudah dilantik dipastikan penindakan dilakukan dengan membersihkan pengetap hingga pengecer yang ada.

“Karena penyidik saya belum dilantik. Kita pembinaan saja selama ini. Sudah jelas (langkah penindakan, Red) jika sudah punya SKEP,” janjinya.

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Kaltara mempidanakan para pengetap. Terakhir, pengetap diamankan Rabu (12/6) lalu sekira pukul 16. 00 WITA menggunakan roda empat jenis Innova berwarna Silver Metalik. Dengan tangki yang sudah dimodifikasi mampu menampung hingga 300 liter BBM setiap kali beraksi.

Hasil BBM bersubsidi yang ia peroleh kemudian dijual kembali dengan harga Rp 7 ribu per liter. Padahal, harga BBM bersubsidi jenis solar ini untuk satu liter di SPBU seharga Rp 5.150. Dari setiap liternya, NY mengambil keuntungan Rp 1.850 rupiah.

Langkah tegas juga sudah dilakukan, sebagai bukti pelaku pengetap yang sebelumnya sudah diamankan dalam dekat ini berkas perkaranya telah P21. “Dan pasal yang dikenakan kepada pelaku Pasal 55 Undang-Undang nomor 22/2001 tentang Minyak Bumi dan Gas dengan ancaman kurungan penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar,” tegas Dirreskrimsus Polda Kaltara, Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra. (akz/eza)

 


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*