MANAGED BY:
MINGGU
22 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Senin, 17 Juni 2019 12:10
Disdikbud Jamin Tak Ada Siswa Titipan

Terkait PPDB Tahun Ajaran 2019/2020

AKAN DIAWASI: Disdikbud memastikan PPDB tahun ajaran 2019/2020 akan dilakukan sesuai dengan prosedur. ENAL/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) perlu diawasi. Karena kejadian untuk meloloskan siswa tertentu terkadang dapat dilakukan oknum tertentu. Hal ini banyak dikhawatirkan para orang tua siswa.

Seperti yang diungkapkan salah seorang orang tua siswa, Abdullah. Dikatakannya, PPDB harus dilakukan dengan jujur. Tanpa harus melihat dari mana asal usul anak tersebut. Karena sering terjadi titipan anak untuk diterima di sekolah tertentu.

“Saya kurang tahu apakah ada praktik bayar membayar, karena sudah tidak asing lagi bahasa masuk ‘lewat jendela’,” kata Abdullah.

Seperti anaknya yang baru lulus disalah satu sekolah dasar (SD) di Nunukan, ingin mendaftar di sekolah menengah pertama (SMP). Tentu akan mencari sekolah yang terdekat, seperti di SMP Negeri 1 Nunukan. Karena posisi SMP Negeri 2 Nunukan sangat jauh berada di Desa Binusan.

Ia sangat  mengkhawatirkan, jika jarak rumah dan sekolah cukup jauh. Karena takut terjadi sesuatu saat ke sekolah. Sehingga cukup memilih sekolah yang lebih dekat, seperti di SMP Negeri 1 Nunukan yang berada di Jalan Pembangunan, Kelurahan Nunukan Barat.

Hingga saat ini, ia belum melihat aturan yang ditetapkan terkait PPDB ini. Namun sudah sering disebut bahwa penerimaan siswa kali ini menggunakan zonasi. Serta menggunakan sistem penilaian yang lain, seperti siswa berprestasi.

“Perlu ada sosialisasi bagaimana sistem zonasi tersebut, agar orang tua siswa bisa mengetahui,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan H. Junaidi mengatakan, untuk PPDB memiliki tiga jalur yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51/2018.

“Namun, tetap pemerintah daerah yang memberikan petunjuk teknis, atas pelaksanaan tiga jalur tersebut,” kata Junaidi.

Menurutnya, jika disesuaikan dengan aturan yang berlaku maka jalur yang diterapkan adalah kuota untuk zonasi paling sedikit 90 persen, prestasi paling sedikit 5 persen dan perpindahan orang tua juga 5 persen. Namun tetap berdasarkan nilai ujian nasional (UN).

Untuk jual beli kursi, telah diperintahkan kepada panitia tidak dilakukan. Terutama titipan siswa tertentu. Karena PPDB ini harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Serta dilakukan pengawasan dengan ketat seluruh sekolah dibawah naungan pemerintah daerah.

“Disdikbud Nunukan telah siap untuk melakukan pengawasan saat PPDB nantinya,” ujarnya.

 

Sistem Zonasi Dinilai Kemunduran

 

PRO kontra penggunaan sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan terjadi.

Zonasi atau tempat tinggal calon pelajar yang menjadi penentu diterimanya pelajar dinilai sebuah kemunduran dunia pendidikan. Sebab, kepintaran atau kecerdasan seorang pelajar kini bukan menjadi tolok ukur untuk diterima pada sekolah yang dianggap favorit.

 “Jadi, anak-anak malah malas belajar jadinya. Tidak ada persaingan lagi untuk bisa dapat nilai tinggi masuk di sekolah favorit. Tak perlu belajar, yang penting rumah dekat sekolah, sudah bisa masuk,” kata Rahman (43) orang tua pelajar kepada media ini kemarin.

Ia mengatakan, jika nilai sudah tidak menjadi standarisasi dalam penerimaan pelajar di sebuah sekolah maka sudah dipastikan tidak ada kompetisi lagi. Ujian hanya dijadian formalitas dan tak memberikan dampak positif bagi pelajar. Tidak ingin bersaing lagi menjadi yang terbaik. Persaingan lenyap begitu saja. “Seharusnya sistem zonasi itu hanya 50 persen saja. Yang diperbanyak itu nilai. Karena, pelajar bersaing karena nilainya,” ungkapnya.

Berbeda dengan Amir (54), dirinya sangat mendukung jika syarat PPDB untuk SMP menggunakan sistem zonasi. Sebab, pelajar yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah sangat berpeluang diterima. Sehingga tidak harus jauh-jauh ke sekolah lain. “Saya sepakat kalau sistem zonasi. Tidak ada diskriminalisasi pendidikan. Artinya, sudah tidak ada lagi anak pejabat yang diistimewakan karena nilainya tinggi. Semuanya sama. Karena, siapapun yang mau sekolah pasti mau pintar. Jadi, harus dirangkul semua,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan H. Junaidi SH mengatakan, penggunaan nilai ujian sebagai syarat seleksi masuk sekolah dapat membatasi hak anak mendapatkan layanan dasar pendidikan. Makanya, harus diubah hal ini untuk menekan angka putus sekolah di masyarakat. “Standarisasi nilai itu membuat adanya sekolah favorit. Padahal, semua sekolah itu sama saja. Tidak ada perbedaan,” jelasnya.

Junaidi memastikan, setiap sekolah, khususnya SMP tidak dibenarkan menambah ruang kelas belajar (RKB) secara sepihak. Karena, setiap RKB sudah dilaporkan sejak awal sebelum PPDB dilakukan. Berapa kemampuan daya tampungnya. “Kalau ada yang berani membuka RKB di luar dari yang dilaporkan. Maka, ada sanksi tegas diberikan ke pihak sekolah. Hal ini untuk menghindari adanya pelajar-pelajar titipan itu,” ujarnya.

Ia menegaskan, dengan penggunaan sistem zonasi ini memang sudah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 serta zonasi persekolahan sesuai kewenangan masing-masing. Dalam Permendikbud nomor 51 tahun 2018 mengatur agar PPDB yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar, maupun Pemerintah Provinsi untuk pendidikan menengah, wajib menggunakan tiga jalur, yakni jalur zonasi sebesar 90 persen, jalur prestasi 5 persen dan jalur perpindahan orang tua 5 persen. “Perbup nomor 37 tahun 2019 tentang PPDB SD dan SMP sudah diterbitkan sebagai juknis. Jadi, tinggal dijalankan saja,” pungkasnya. (nal/oya/ana)


BACA JUGA

Jumat, 13 September 2019 09:40

Perahu yang Ditumpangi Tiga WNI Hanyut Hingga Sabah

NUNUKAN – Tiga warga negara Indonesia (WNI) asal Tarakan hanyut…

Kamis, 12 September 2019 13:49
Partai Politik

Basri Ikut Ambil Formulir

NUNUKAN – Bupati Nunukan periode 2011-2014, H. Basri ikut melakukan…

Rabu, 11 September 2019 10:42
Partai Politik

Petahana Pinang PDIP?

NUNUKAN – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nunukan, mulai membuka…

Rabu, 11 September 2019 10:28
Deportasi WNI Dari Malaysia

Disdukcapil Flores Timur Jemput Bola

NUNUKAN - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Flores…

Selasa, 10 September 2019 10:35
BPJS Kesehatan

Dinkes Sebut Manajemen RSUD Perlu Diperbaiki

NUNUKAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Nunukan, mulai turun tangan untuk…

Selasa, 10 September 2019 10:22
Sidang Kayu Ilegal

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Kasus Kayu Ilegal

NUNUKAN - Sidang praperadilan kasus dugaan kayu ilegal kembali digelar…

Senin, 09 September 2019 13:05
Pujasera

Siap Diresmikan, Harapkan Fasilitas Memadai

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan telah mempersiapkan Pasar Pujasera…

Sabtu, 07 September 2019 09:57

HADUHH..!! Kebanyakan Utang, RSUD Nunukan Susah Beli Obat-obatan

NUNUKAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan mengalami kesulitan…

Sabtu, 07 September 2019 09:56

Angkut Barang Malaysia, Satu Truk Sembako Diamankan

NUNUKAN - Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe…

Sabtu, 07 September 2019 09:50

Memangnya Ada Apa..?? Warga Flores Timur Didata Ulang

NUNUKAN – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Flores…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*