TANJUNG SELOR - Bagi masyarakat di Bumi Tenguyun-sebutan Kabupaten Bulungan, yang ingin menjadi abdi negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan tahun ini tampaknya harus gigit jari. Pasalnya, tahun ini Pemkab Bulungan tidak menganggarkan untuk rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan, Septi Ding mengatakan memang tahun ini ada formasi CPNS. Tapi sejauh ini pihaknya mengaku belum menerima informasi resmi dari pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). "Kalaupun formasi CPNS tahun ini ada kita tidak bisa melakukan rekrutmen, karena belum dianggarkan dan saat ini kondisi keuangan juga sedang defisit," ungkap Septi kepada Radar Kaltara, kemarin.
Apalagi diakuinya, kebutuhan anggaran untuk melalukan rekrutmen cukup besar, untuk sekali melakukan rekrutmen saja anggaran yang dibutuhkan mencapai miliaran rupiah. "Jadi walapun ada peluang, kita tidak bisa melakukan rekrutmen," bebernya.
Meski tahun ini tidak ada rekrutmen CPNS, namun BKPSDM akan tetap memperjuangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). khususnya untuk tenaga penyuluh pertanian. "Berapa jumlah yang kami usulkan saya tidak ingat secara pasti berapa, yang pasti tidak sampai puluhan," ungkap Septi.
Menyoal kenapa tidak mengusulkan anggaran, Septi menjelaskan, sebenarnya BKPSDM melihat mana yang lebih prioritas. Formasi CPNS juga belum jelas, itulah sebabnya belum diusulkan selain itu anggaran daerah juga sedang defisit. "Prioritas anggaran tahun ini kan lebih banyak untuk pelatihan dasar (Lastar),” ujarnya.
Disinggung apakah nantinya tidak bisa diperjuangkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), menurut Septi hal itu mungkin saja dilakukan dengan catatan pelaksanaan rekrutmen dilakukan di akhir tahun tepatnya di bulan Desember. “Tapi kalau sebelum bulan Desember tentu tidak akan bisa. Kita kan tidak boleh melakukan pelaksanaan kegiatan duluan baru penganggaran,” ujarnya.
Sejauh ini, pihaknya belum dapat memastikan waktu rekrutmen dilaksanakan karena sejauh ini belum ada informasi resmi dari Menpan-RB. Sementara jika berdasarkan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bulungan, memang belum terpenuhi 100 persen. “Kekurangan PNS kita saat ini kurang lebih sekitar 2.000 PNS,” bebernya.
Khusus untuk tenaga honorer, dari pemerintah pusat melalui Provinsi Kaltara meminta supaya data honorer, PTT daerah dan PNS diserahkan kepada pemerintah pusat untuk memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU). “Kalau berdasarkan data tahun 2017, jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemkab Bulungan ini kurang lebih 2.600 orang, tapi itu data 2017. Kalau data terbarunya kita belum melakukan pendataan,” bebernya.
Akibat banyaknya tenaga honorer, belanja pegawai juga membengkak. Sesuai aturan yang ada jika ingin melakukan rekrutmen CPNS belanja pegawai harus dibawah 50 persen sementara belanja pegawai saat ini masih di atas 50 persen. “Honorer kita sudah hampir sama dengan jumlah PNS, jadi anggaran banyak tersedot ke tenaga honorer juga,” pungkasnya.
