TARAKAN - Masih ingat gerakan penggalangan dana yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tarakan dan ormas-ormas Islam beberapa bulan lalu ? Kegiatan bertajuk penggalangan dana peduli umat dalam rangka penutupan lokalisasi prostitusi di Kota Tarakan itu berhasil mengumpulkan dana Rp 200 juta lebih. Sebagian besar bersumber dari sumbangan masyarakat yang melintas di Perempatan Simpang Empat GTM ditambah infak dari beberapa masjid dan ormas Islam.
Dana tersebut sudah mulai didisitribusikan kepada para eks pekerja seks komersil (PSK) bersamaan dengan realisasi anggaran dari Kementerian Sosial RI sebagai bantuan biaya kembali ke kampung halaman masing-masing.
Rincian dana yang diberikan kepada para eks PSK, baik yang di lokalisasi Karang Agas maupun yang di Bengawan adalah Rp 6 juta dari Kemensos RI ditambah bantuan tiket pesawat dari Pemprov Kaltara, uang makan selama 30 hari dari Pemkot Tarakan dan uang tunai sebesar Rp 1 juta dari dana peduli umat yang dihimpun dari masyarakat melalui MUI dan ormas Islam.
"Dana tersebut selama ini disimpan di rekening Baznas Tarakan yang jumlahnya 200 juta lebih. Sudah mulai kami distribusikan kepada masing-masing eks PSK dengan nominal rata-rata Rp 1 juta. Ada juga yang lebih dari itu sesuai kebutuhannya seperti bantuan tambahan untuk mereka yang barang-barang bawaannya ternyata over bagasi, atau ada yang membawa anak sehingga harus menambah tiket dengan biaya sendiri," urai Ketua Pelaksana Baznas Tarakan Syamsi Sarman yang juga sebagai Wakil Ketua MUI Kota Tarakan.
Masih menurut pegiat zakat yang juga ikut turun ke jalan menggalang dana saat itu bahwa banyak persoalan lain yang harus ditangani terkait dengan pembiayaan eks PSK tersebut.
Dikatakan Syamsi, untuk bantuan dari Kemensos RI, Pemprov dan Pemkot memang sudah selesai disalurkan sesuai data terakhir yang di-update pihak Dinas Sosial yakni sebanyak 71 orang.
“Namun belakangan itu masih ada masalah lain yang tentunya kita tidak bisa lepas tangan begitu saja,” ujarnya. Sebab pendataan awalnya lanjut Syamsi mencapai 124 orang, kemudian didata lagi turun menjadi 83 orang dan data terakhir saat pencairan dana hanya tersisa 71 orang.
Itupun saat acara simboliknya yang dihadiri Wali Kota Tarakan mereka yang datang hanya 30an orang saja. Sebenarnya menurut Syamsi, mereka bukan tidak ada. Mengingat proses pencairan ini memakan waktu yang lama yaitu lebih kurang 6 bulan sehingga wajar saja kalau kemudian mereka berpencar entah ke mana.
“Bahkan ada yang sudah pulang duluan dengan biaya sendiri atau meminjam uang kepada teman atau keluarga,” ujar Syamsi. Nah, masalahnya adalah ketika mereka mengetahui bahwa dananya sudah cair maka merekapun bermunculan, termasuk yang namanya sudah dihapus dari data Kemensos RI.
Ada juga yang kemudian sakit dan harus diopname di RSUD dengan tanpa BPJS. Sementara yang bersangkutan sudah tidak punya uang lagi karena sudah tidak bisa melakukan aktivitasnya di lokalisasi. “Untunglah ada dana umat yang kemudian bisa menghandel beberapa persoalan tersebut, insyaallah dana umat tersebut akan kami manfaatkan semaksimal mungkin untuk menuntaskan persoalan yang berkaitan dengan penutupan lokalisasi ini," janjinya. (adv/har)
