MANAGED BY:
JUMAT
20 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 12 Juni 2019 14:37
KPU Ajukan Anggaran Pilkada 2020
: Teguh Dwi Subagyo - Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kaltara/IWAN KURNIAWAN/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai melakukan koordinasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terkait dengan usulan anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada), dalam hal ini Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltara tahun 2020.

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kaltara, Teguh Dwi Subagyo mengatakan, melihat tahapannya sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, maka akan dilakukan pilkada tahun 2020 nanti bagi daerah yang melakukan pilkada tahun 2015 lalu.

"Itu jelas dalam undang-undang. Sementara saat ini sudah Juni, jadi sudah waktunya memang," ujar Teguh kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Selasa (11/6).

Mengingat Kaltara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang akan melakukan pilgub pada tahun 2020, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran untuk pelaksanaannya. Itu sudah ada tahapannya dan itu tertuang dalam UU.

"Menindaklanjuti itu, kami sudah menyusun rancangan kebutuhan anggaran kami dan sudah kami sampaikan kepada pemerintah, dan kami dari KPU menunggu kapan akan dilakukan pembahasan," katanya.

Namun, untuk berapa jumlah usulan anggarannya, ia mengarahkan ke Ketua KPU langsung untuk melakukan konfirmasi. Pastinya, secara prinsip pertemuan pendahuluan sudah dilakukan untuk menyampaikan beberapa poin penting mengenai hal itu.

Teguh juga menyebutkan, kemungkinan KPU RI akan me-launching tahapan pemilu ini satu tahun sebelum dilaksanakan. Artinya, September 2019 ini, kemungkinan KPU RI sudah me-launching tahapan, karena September 2020 pemilu itu dilaksanakan.

Sebagai tindak lanjutnya, KPU provinsi dan kabupaten/kota tentu akan melakukan langkah-langkah, seperti sosialisasi dan mungkin melakukan launching skala terbatas. Namun demikian, ia menyebutkan sejauh ini pihaknya masih menunggu kapan dilakukan launching tahapan oleh KPU RI.

Karena dalam UU Pilkada itu belum ada disebutkan tanggal pelaksanaannya. Di situ hanya disebutkan akan dilaksanakan pada September 2020. Saat ini kabarnya KPU RI sedang menyusun rancangan PKPU tentang Tahapan Pilkada 2020.

Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara, Basiran menyebutkan, dalam rangka menghadapi pilkada tahun 2020, penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) harus menyampaikan rancangan anggaran yang dibutuhkan ke pemprov.

"Termasuk juga dari pengamanan, dalam hal ini Polda Kaltara. Karena tahapan secara nasional, pilkada akan dimulai sejak September 2019," sebutnya.

Jadi, sebelum pelaksanaan dimulai, rancangan anggarannya tentu harus sudah diusulkan. Karena usulan itu dibahas dulu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan penyelenggara pemilu. Kemudian baru hasilnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dimasukkan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Tapi, untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum dapat dilakukan tahun 2019. Karena masih harus ditentukan dulu apakah ini dimasukkan dalam bentuk dana hibah atau menjadi kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD).

"Ini (penempatan anggarannya) yang nanti akan dibahas pada pertemuan antara penyelenggara dengan TAPD. Pastinya ini harus masuk di APBD Perubahan tahun 2019, karena tahapan sudah mulai pada 2019," bebernya.

Saat ini, baru KPU yang menyampaikan rancangan anggarannya, dengan jumlah total sekitar Rp 147 miliar. Sementara Bawaslu dan Polda masih belum menyampaikan rancangan anggarannya. Tapi untuk komunikasi sudah dilakukan oleh Kesbangpol ke Bawaslu dan Polda.

Pastinya, melaksanakan pilkada merupakan tugas umum pemerintah yang harus dilaksanakan dan wajib hukumnya. Tapi untuk berapa anggaran yang diberikan nantinya tentu tetap akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

loading...

BACA JUGA

Kamis, 19 September 2019 09:13

Kualitas Udara Baik, tapi Sekolah Kok Diliburkan?

TANJUNG SELOR – Berdasarkan pantauan  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan…

Kamis, 19 September 2019 09:05

Empat Daerah Belum Usulkan Nama

TANJUNG SELOR – Hingga Rabu (18/9), baru satu dari lima…

Kamis, 19 September 2019 09:05

Pasang Pipa ‘Siluman’, Sanksi Pidana Menanti

TANJUNG SELOR – Langkah tegas akan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup…

Rabu, 18 September 2019 08:57

Damri di Kaltara Masih Kurang

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan wilayah yang cukup…

Rabu, 18 September 2019 08:57

Janji Turun ke Kecamatan Mulai Januari 2020

Nama                     …

Rabu, 18 September 2019 08:57

Ribuan Kasus ISPA, Tarakan Tertinggi

TANJUNG SELOR - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)…

Rabu, 18 September 2019 08:57

Apung Segera Terlayani Air Bersih

TANJUNG SELOR – Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis…

Rabu, 18 September 2019 08:57

Kaltara Aman Karhutla, Kapolda Bilang Tinggal Asap Saja...

TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimanta Utara (Kaltara) saat ini aman…

Selasa, 17 September 2019 09:29

RS Tipe B Akan Dibangun dengan APBD

TANJUNG SELOR – Meski rencana peminjaman dana ke PT Sarana…

Selasa, 17 September 2019 09:25

Zona Hijau, DLH Klaim Kualitas Udara Baik

TANJUNG SELOR – Meski wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) tengah diselimuti…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*