TARAKAN – Polemik sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini berlanjut. Pun muncul spekulasi di masyarakat terkait kesiapan dalam menjalankan program tersebut. Pasalnya, saat ini Kota Tarakan dihadapkan pada kondisi pembangunan yang tidak merata. Sehingga banyak calon siswa yang menjadi korban karena ketidaksiapan tersebut.
Serly Petrus (38), seorang warga RT 14, Kelurahan Juata Laut Tarakan Utara merasa sangat kecewa terhadap aturan PPDB yang tidak berjalan sesuai seperti yang diharapkan. Kekecewaannya ia luapkan dengan mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan untuk mempertanyakan nasib anaknya.
"Masak anak tetangga lolos anak saya tidak. Padahal, jarak rumah saya lebih dekat daripada sekolah itu. Saya mau melapor juga karena panitia PPDB SMP Negeri 6 tidak melayani pendaftar dengan baik. Terutama bagi warga buta huruf mereka sama sekali tidak menuntunnya mengisi formulir," ujar Petrus kepada media ini pekan lalu.
Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Disdikbud Tarakan Wiranto mengklaim pihaknya telah menyiapkan secara matang termasuk survei keseimbangan jumlah lulusan dan kuota. Hanya, menurutnya sebagian besar orang tua masih menganggap adanya sekolah favorit yang menjadi tujuan pendaftaran yang harus diprioritaskan. Sehingga dengan kondisi tersebut menyebabkan penumpukan pendaftar pada sekolah tertentu dan akhirnya penyebaran pendaftar tidak merata.
"Sebenarnya bukan sepenuhnya masalah kurang sekolahnya, tapi karena memang stigma sekolah favorit masih melekat di masyarakat sehingga ada kecenderungan harus masuk sekolah tertentu. Itu salah satu penyebab banyaknya siswa tidak diterima. Walaupun memang, tidak meratanya penyebaran sekolah tiap wilayah juga menjadi salah satu faktor, tapi secara kuota sebenarnya sudah mencukupi," jelasnya, kemarin (2/6).
Pendaftaran 10 hingga 11 Juni mendatang, dibuka 166 kursi bagi calon siswa yang berniat menimbah ilmu pada SMPN. "Kan masih ada 300 calon siswa SMP yang belum terdaftar, sebenarnya masih ada 166 kuota sekolah negeri. Tapi kan mereka belum tentu mau ke sana. Untuk mereka-mereka yang datang ke Dinas Pendidikan dan Kantor Wali Kota, itu kan pembahasannya masih berjalan. Nah untuk saat ini manfaatkanlah dulu kesempatan yang sudah ada," tuturnya.
Lanjutnya, mengenai pendaftaran gelombang kedua pada sejumlah sekolah, pihaknya telah memberikan toleransi khusus kepada pendaftar. Meski demikian, pihak sekolah tetap memprioritaskan siswa berdasar zonasi.
"Kami harapkan para orang tua dan calon siswa mau mendaftar ke SMPN yang saat ini pendaftarannya sudah dibuka kembali dengan membawa bukti pendaftarannya yang kemarin tidak diterima. Tapi memang pihak sekolah tentu tidak bisa menampung seluruh siswa karena jumlah kuota yang terbatas," tuturnya.
Ia menjelaskan, sebenarnya memang seluruh lulusan SD tidak tak dapat diakomodir di sekolah negeri. "Kalau semua ke negeri, yang ke swasta siapa. Kalau kami mendata tanggal 25 Mei lalu, SMP negeri dan swasta baru terisi sekitar 800 siswa masih ada 700 kursi yang kosong. 166 kursi di negeri dan sisanya di swasta. Untuk SD juga akan ada pendaftaran tahap 2 karena kuota SD masih ada sekitar 272 lagi. Tidak semua SD ada, cuma sekitar 12 SD saja. Jumlah siswa yang tidak diterima cukup banyak juga yang jelas melebihi kuota yang tersedia," tuturnya.
"Kami harapkan tahap kedua masyarakat yang mau menyekolahkan anaknya di SMP negeri untuk mendaftar ke SMP 10 dan 11. Ini bagi yang mau saja, kalau tidak bersedia kami juga tidak memaksa. Yang jelas ini salah satu upaya kami agar sebagian masyarakat masih bisa bersekolah di sekolah negeri," urainya. (*/zac/lim)
