TARAKAN - Puluhan emak-emak yang merupakan orang tua siswa kembali mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan. Ini merupakan aksi ketiga kalinya sejak pendaftaran peserta didik baru (PPDB) dibuka. Mereka lagi-lagi mempertanyakan nasib anak mereka yang tidak diterima di sekolah negeri.
Salah satu orang tua calon siswa, Irma (39) warga RT 03 Kelurahan Juata Kerikil mengungkapkan, hingga saat ini anak ia belum mendaftarkan anaknya ke sekolah mana pun setelah ditolak pada beberapa sekolah negeri. Selain itu, anak kedua dari tiga anaknya terus mempertanyakan kejelasan sekolah lanjutan yang menjadi tempatnya menimba ilmu selanjutnya. Sehingga, karena hal tersebut membuatnya semakin khawatir jika anaknya tidak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah lanjutan.
"Sendainya kami dapat kepastian mengenai nasib kami, mungkin kami sudah tenang buat kue Lebaran di rumah. Tapi sampai sekarang belum ada. Masa di hasil rapat kami disuruh tunggu sampai bulan Juni, bulan Juni anak sudah masuk sekolah," tuturnya, kemarin (28/5).
Dirinya tidak mempermasalahkan jika sang anak melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Hanya, kondisi keluarga yang pas-pasan membuatnya harus berfikir keras. Ia tidak mampu menanggung tinggi biaya pendidikan sekolah swasta.
"Kami sebenarnya bukan tidak mau sekolahkan anak kami di swasta. Cuma kami tidak sanggup membiayainya. Suami saya hanya sopir, dan saya punya 3 anak yang masih kami biayai sekolah," tuturnya.
Sebagai masyarakat kecil, ia sangat mengeluhkan kebijakan pemerintah yang menerapkan sistem zonasi untuk PPDB. Menurutnya sistem tersebut tidak menguntungkan masyarakat kecil. Padahal, ia masih memiliki 2 anak lainnya yang akan didaftarkan bersamaan pada tahun ini.
"Anak saya tahun ini empat-empatnya bersamaan masuk sekolah. 1 masuk SD, 1 masuk SMP dan 1 daftar kuliah. Itu uang semua. Terus terang dengan sistem begini, membuat kami warga merasa dirugikan," keluhnya.
Sementara itu, Wahida warga RT 25 Kelurahan Pamusian, Tarakan Tengah mengaku setelah mengetahui anaknya tidak lolos masuk ke sekolah negeri ia sempat menatap sekolah swasta. Namun, mendengar biaya yang amat besar, membuat ia mengurungkan niatnya.
"Kami bukan orang kaya yang bisa membiayai sekolah anak di sekolah swasta. Sedangkan saya tanya di SMP Hangtuah itu, uang masuk Rp 4 juta, itu hanya masuk belum lagi uang masuk saja, uang bajunya semua Rp 1 juta lebih. Mengambil formulirnya juga bayar lagi Rp 50 ribu. Semuanya Rp 5 juta lebih. Kami mau ambil uang di mana?" keluhnya.
Tiga sekolah yang masuk dalam wilayah zonasinya, tidak satu pun sekolah yang dapat menerima anaknya. Padahal jarak rumahnya dan 2 sekolah yang dituju, tidaklah terlalu jauh.
"Anak saya kemarin, daftar di SMP 3 lewat jalur zonasi. Karena jarak dari rumah ke sekolah sangat jauh, akhirnya dari 3 sekolah yang saya daftar, SMP 1, SMP 7 dan SMP 3 anak saya tidak lolos semuanya. Biar pun kita daftar dari awal, tidak pengaruh kalau jarak rumah dan sekolah jauh. Kami di sini minta solusi bagaimana nasib anak kami. Kalau cuma mau diarahkan ke swasta, tanpa diarahkan pun kami sudah tahu. Tapi bagaimana soal pembayarannya. Orang yang kaya mampu malah lolos di negeri sementara kami yang miskin ditolak. Harusnya terbalik," ujarnya.
Ia mengatakan, jika nantinya pemerintah memberi arahan, ia dan ibu-ibu akan menerima asalkan solusi tersebut bisa membuat anak-anak mereka bersekolah dengan biaya murah. Hal itu dikarenakan, saat ini pihaknya hanya mempermasalahkan biaya pendidikan yang tinggi pada sekolah swasta.
"Kami tidak masalah kalau pun ada kelas tambahan di negeri tidak masalah, mau sekolah subuh atau malam pun tidak masalah asalkan anak kami bisa sekolah di negeri,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Disdikbud Tarakan Wiranto mengungkapkan, saat ini pihaknya mengupayakan solusi kepada siswa yang tidak diterima pada sekolah negeri. Meski demikian, Disdikbud tidak dapat menjamin siswa tersebut dapat dijadikan siswa tambahan pada sekolah negeri.
"Saat ini kami sudah mengadakan beberapa kali pertemuan untuk mencari solusi kepada siswa yang tidak lolos pada sekolah negeri. Kami belum tahu, apakah nanti siswa ini bisa dijadikan siswa tambahan di sekolah swasta atau tidak. Karena kapasitas kelas sekolah negeri juga terbatas dan siswa yang tidak diterima juga cukup banyak. Tapi kami akan upayakan agar siswa ini bisa tetap bersekolah," tuturnya.
Mengenai kejelasan keputusan hasil pertemuan, ia menerangkan saat ini pihaknya belum selesai melakukan pembahasan lanjutan. Sehingga pihaknya belum dapat memberikan solusi saat ini. Meski begitu, secepatnya Disdikbud akan berkoordinasi dengan sekolah swasta untuk membahas terkait biaya yang tinggi.
"Dalam beberapa hari ini kami akan mengadakan pertemuan untuk menghitung jumlah kuota sekolah swasta sekaligus membahas terkait tingginya biaya sekolah swasta kepada beberapa yayasan. Kami berharap dengan pertemuan tertutup ini dapat memberikan solusi yang menguntungkan masyarakat," imbuhnya.
Sebelumnya, Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes, mengatakan, pemerintah telah memprediksi tidak semua lulusan atau calon siswa dapat menempuh pendidikan di sekolah negeri, baik SD maupun SMP. Hal tersebut dikarenakan jumlah sekolah negeri yang terbatas.
“Di awal sudah kami hitung bahwa pasti ada seribu lebih siswa yang tidak masuk dalam sekolah negeri. Cuma opsi kami waktu itu, mau tidak mau, suka tidak suka ya bersekolah di swasta. Tapi nanti akan kami pilah, misalnya dengan melihat secara finansial, misalnya dengan memberikan subsidi terhadap yang tidak mampu,” katanya, Jumat (24/5) lalu.
Hal ini telah dibahas sejak Maret 2019 lalu. Khairul menjelaskan, penerapan zonasi merupakan aturan dari pemerintah pusat. “Jadi tinggal masalah person saja. Tapi kalau kelebihan ya sudah pasti tidak bisa menampung semuanya. Tapi kalau semua siswa ditempatkan di swasta, maka seluruhnya akan tertampung. Bahkan di swasta pun masih ada kelebihan,” jelasnya.
