TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperjuangkan dan menggenjot percepatan pembangunan jalan koridor di perbatasan provinsi termuda Indonesia ini.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perkim) Kaltara, Suheriyatna mengatakan, jalan koridor itu sangat penting bagi Kaltara, karena Malaysia sudah ada koridornya.
“Jalan lingkar perbatasan ini merupakan cita-cita Indonesia untuk dibangun dan ditembuskan. Tapi, ini juga harus didukung oleh jalan koridor terlebih dahulu,” ujar Suheriyatna kepada Radar Kaltara di Tanjung Selor.
Sebab, jika tidak ada jalan koridor yang dibangun menuju ke daerah-daerah di perbatasan, maka untuk mobilisasi pembangunan di daerah itu menggunakan apa. Sebab, tidak mungkin jika menggunakan helikopter.
Dijelaskannya, untuk penyelesaian jalan perbatasan ini, dari Pertahanan dan Keamanan (Hankam) sudah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Untuk di perbatasan Kaltara, itu ada sekitar 1.080 kilometer. Ini setelah koridor selesai, baru bisa dibangun. Sementara ini masih ada beberapa koridor yang belum tembus,” katanya.
Ia mengatakan, untuk menindaklanjuti semua ini tentu butuh sinergitas semua pihak. Bukan hanya pemerintah dan pemerintah daerah, tapi juga perlu turut andil dari pihak swasta yang beraktivitas di provinsi ke-34 ini.
“Seperti di Malaysia, pembangunan jalan koridor itu bukan dibangun oleh Dinas PU-nya, tapi oleh beberapa perusahaan HPH (hak pengelolaan hutan) yang ada di sana,” sebut Suheriyatna.
Menurutnya, untuk di Kaltara, jika pemerintah nanti bisa mengarahkan pembangunan jalan HPH atau jalan kebun ke koridor perbatasan, tentu itu lebih baik untuk membantu meringankan pemerintah dalam melakukan pembukaan jalan.
Sebab, jika harus dari pemerintah semua yang membuka jalan mulai dari awal hingga selesai, tentu sangat berat karena biaya yang akan dikeluarkan pasti tidak sedikit. Berbeda jika ditopang atau didukung oleh pihak swasta.
“Ini yang sering saya katakana, jika semua itu kita kerjakan dengan bergotong royong, pasti akan lebih ringan dan akan ada hasilnya yang memuaskan. Tidak seperti kerja sendiri-sendiri,” sebutnya.
Pastinya, untuk membangun suatu daerah itu, tentu tidak bisa berjalan maksimal seperti yang diharapkan jika hanya berharap dengan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, harus ada sinergi semua pihak, termasuk masyarakat. (iwk/eza)
