MANAGED BY:
KAMIS
17 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 28 Mei 2019 11:19
Mau Coba Tambah Libur? Ini Nih Sanksi yang Menanti, NGERI...!!
AKAN DISANKSI: ASN harus taat waktu saat masuk bekerja pasca libur bersama hari raya Idulfitri 1440 H/2019 M. PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), H. Irianto Lambrie menegaskan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk tidak menambah waktu libur pasca Idulfitri 1440 H/2019 M.

Jika mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), ASN wajib masuk bekerja pada 10 Juni 2019.

“Jika terbukti ada ASN yang menambah libur tentu akan ada sanksi tegas diberikan,” ungkap  Irianto kepada awak media di sela safari Ramadan, Minggu (26/5) malam.

Sanksi itu bisa saja berupa pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) serta sanksi teguran dari kepada daerah. Jika sudah mendapatkan sanksi tegursan, ASN yang bersangkutan bisa saja mendapatkan sanksi berat berupa pemecatan. “Jadi saya minta kepada seluruh ASN untuk menggunakan waktu libur sebaik-baiknya,” harapnya.

Jikapun nantinya ada ASN yang tidak mendapatkan tiket pesawat untuk mudik, ia mengaku jika hal itu bukanlah menjadi alasan. “Dari jauh hari kan tiket bisa saja dibeli, jadi saya rasa itu bukan alasan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Bupati Bulungan, H. Sudjati kepada Radar Kaltara, ia menginstruksikan kepada seluruh ASN. Khususnya ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan untuk tidak menambah waktu libur. “Aturannya kan sudah ada, jadi jangan lagi ada ASN yang menambah libur,” ujarnya.

Jikapun tidak bisa hadir saat pertama masuk bekerja alasanya harus jelas. Misalnya saja berhalangan karena sakit, dan kalau sakit juga harus dibuktikan dengan surat dokter. “Kita tidak bisa juga paksakan ASN bekerja kalau yang bersangkutan sakit,” ujarnya.

Kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) juga diharapkan lebih intens mengawasi ASN-nya saat pertama bekerja. “Kalau ada yang tidak masuk kerja langsung didata untuk selanjutnya dilaporkan kepada kepala daerah,” pungkasnya. (*/jai/eza)


BACA JUGA

Rabu, 16 Oktober 2019 11:04

Kacabjari Menunggu Penyerahan dari Pemkab KTT

 TANJUNG SELOR - Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Bulungan…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:54

INGAT..!! Semua Speedboat Harus Dilengkapi Pintu Darurat

 TANJUNG SELOR – Langkah tegas dilakukan pihak Dinas Perhubungan (Dishub)…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:41

Kabupaten/Kota ‘Disuntik’ Dana Rp 29 Miliar

 TANJUNG SELOR – Ketersediaan anggaran merupakan salah satu faktor pendukung…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:31

BPPRD Raup Rp 311 Miliar dari Pajak Daerah

 TANJUNG SELOR – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:18

Kembalikan Berkas,Sigit Optimistis Didukung Partai

 TANJUNG SELOR - Waktu pengembalian berkas pendaftaran bakal calon (balon)…

Selasa, 15 Oktober 2019 09:25

NPHD Disepakati, Anggaran KPU Naik Rp 1 M

 TANJUNG SELOR – Setelah melakukan pembahasan yang cukup alot, akhirnya…

Selasa, 15 Oktober 2019 09:19

Petani Keluhkan Harga TBS Kelapa Sawit

 TANJUNG SELOR – Harga jual tandan buah segar (TBS) kelapa…

Selasa, 15 Oktober 2019 09:12

Gubernur Usul Pemekaran Daerah Terbatas di RPJMN

 TANJUNG SELOR – Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah daerah, khususnya…

Selasa, 15 Oktober 2019 09:03

Pinjam dan Baca Buku Menggunakan Ujung Jari

 JIKA sebelumnya masyarakat yang ingin membaca buku itu harus datang…

Senin, 14 Oktober 2019 09:28

Anggaran Terbatas, Bukan Alasan

 12 Oktober 2019, Kabupaten Bulungan genap berusia 59 tahun. Namun,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*