MANAGED BY:
SENIN
01 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 28 Mei 2019 11:19
Mau Coba Tambah Libur? Ini Nih Sanksi yang Menanti, NGERI...!!
AKAN DISANKSI: ASN harus taat waktu saat masuk bekerja pasca libur bersama hari raya Idulfitri 1440 H/2019 M. PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), H. Irianto Lambrie menegaskan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk tidak menambah waktu libur pasca Idulfitri 1440 H/2019 M.

Jika mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), ASN wajib masuk bekerja pada 10 Juni 2019.

“Jika terbukti ada ASN yang menambah libur tentu akan ada sanksi tegas diberikan,” ungkap  Irianto kepada awak media di sela safari Ramadan, Minggu (26/5) malam.

Sanksi itu bisa saja berupa pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) serta sanksi teguran dari kepada daerah. Jika sudah mendapatkan sanksi tegursan, ASN yang bersangkutan bisa saja mendapatkan sanksi berat berupa pemecatan. “Jadi saya minta kepada seluruh ASN untuk menggunakan waktu libur sebaik-baiknya,” harapnya.

Jikapun nantinya ada ASN yang tidak mendapatkan tiket pesawat untuk mudik, ia mengaku jika hal itu bukanlah menjadi alasan. “Dari jauh hari kan tiket bisa saja dibeli, jadi saya rasa itu bukan alasan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Bupati Bulungan, H. Sudjati kepada Radar Kaltara, ia menginstruksikan kepada seluruh ASN. Khususnya ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan untuk tidak menambah waktu libur. “Aturannya kan sudah ada, jadi jangan lagi ada ASN yang menambah libur,” ujarnya.

Jikapun tidak bisa hadir saat pertama masuk bekerja alasanya harus jelas. Misalnya saja berhalangan karena sakit, dan kalau sakit juga harus dibuktikan dengan surat dokter. “Kita tidak bisa juga paksakan ASN bekerja kalau yang bersangkutan sakit,” ujarnya.

Kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) juga diharapkan lebih intens mengawasi ASN-nya saat pertama bekerja. “Kalau ada yang tidak masuk kerja langsung didata untuk selanjutnya dilaporkan kepada kepala daerah,” pungkasnya. (*/jai/eza)


BACA JUGA

Sabtu, 30 Mei 2020 11:50

Ke Jakarta Wajib Tes Swab, Rapid Test Berharga Rp 1 Juta Dihentikan

TANJUNG SELOR – Penerapan tarif biaya keterangan sehat disertai hasil…

Jumat, 29 Mei 2020 10:38

Masa Pandemi, Nihil PAD di Sektor Objek Wisata

TANJUNG SELOR – Jika selama ini sektor objek wisata diandalkan…

Jumat, 29 Mei 2020 10:32

15 Jabatan Akan Dilelang

TANJUNG SELOR - Beberapa kursi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama…

Jumat, 29 Mei 2020 10:28

MANTAP..!! Ruas Jalan Krayan-Malinau Selesai Sebelum 2024

TANJUNG SELOR – Berdasarkan paparan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan…

Jumat, 29 Mei 2020 10:14

New Normal, Pengunjung Wajib Pakai Masker

TANJUNG SELOR – Di masa pandemi CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19), Kementarian…

Kamis, 28 Mei 2020 14:35

Ombudsman Anggap Penting Siagakan APD di Posko

TANJUNG SELOR - OmbudsmanRI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menilai…

Kamis, 28 Mei 2020 14:33

Fenomena Matahari Tepat di Atas Kakbah

TANJUNG SELOR – Fenomena matahari berada tepat di atas Kakbah…

Kamis, 28 Mei 2020 14:30

Puluhan Desa Mulai Salurkan BLT-DD

TANJUNG SELOR – DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan…

Kamis, 28 Mei 2020 14:27

Rapid Test Satu Keluarga Reaktif

TANJUNG SELOR – Satu keluarga di Kelurahan Tanjung Selor Hulu,…

Kamis, 28 Mei 2020 14:07

Tes PCR Paling Lambat Awal Juni

JIKA tak ada aral, akhir Mei atau paling lambat awal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers