PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membeberkan telah memiliki tiga kriteria yang akan dialamatkan kepada bakal calon (balon) kepala daerah pada Pilkada serentak 2020 mendatang. Termasuk balon gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) dan bupati di empat kabupaten di Bumi Benuanta.
Ketiga kriteria yang telah dibahas bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP itu, disebutkan anggota Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP, Deddy Yefri Hanteru Sitorus, balon tersebut harus merakyat seperti Joko Widodo. "Kedua dia mau mendengar masukan orang lain atau bersinergi, dan jangan suka mencari musuh di mana-mana," katanya.
Kriteria itu nantinya akan disatukan dengan usulan pengurus daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi kepada balon kepala daerah, tak terkecuali penilaian terhadap petahana. "Teman-teman di daerah lebih tahu seperti apa penilaian mereka terhadap incumbent atau petahana, kita di pusat juga punya penilaiannya bagaimana incumbent merealisasikan apa yang dijanjikan kepada masyarakat, tapi hal itu belum secara formal, namun dalam waktu dekat segera kita merumuskan itu," jelas Deddy Sitorus, sapaan akrabnya.
Menjadi partai pemenang dan meraih lima kursi di DPRD Kaltara, Deddy Sitorus mengatakan kader partai tetap menjadi prioritas. Namun, partai juga harus melihat bagaimana probabilitias, elektabilitas, kapabilitas dan lainnya yang dimiliki kader partai untuk dapat dipertimbangkan diusung di pilkada.
"Termasuk kepentingan geo politik. Jadi kalau semua kualitas, integritas, dan lainnya itu bisa dipenuhi oleh kader partai, sudah pasti kader itu jadi priortias. Lebih dari itu kita juga melihat bagaimana dia benar-benar diterima oleh masyarakat, dan bekerja secara efektif serta bisa bersinergi," ungkap caleg DPR RI terpilih periode 2019-2024 ini.
Menyinggung dirinya yang juga dikaitkan sebagai kandidat dari internal partai, Deddy Sitorus menegaskan tak ingin menghianati kepercayaan yang sudah diberi masyarakat kepada dirinya hingga meraih suara terbanyak dan terpilih di kursi DPR RI.
"Saya sudah keliling dari desa ke desa, berjanji dan meminta kepercayaan dan sudah dikasih amanah, jadi tidak mungkin saya akan membuat masalah dengan mengkhianati amanah itu semua," tutur dia.
"Saya juga tidak ingin memberikan pelajaran politik yang buruk, kami diberikan amanah, belum lagi kami tunaikan sudah kabur, itu tidak baik, kalau begitu bisa hilang kepercayaan orang terhadap politik dan politisi," sambungnya. (sur/lim)
