TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Penelitian Pengembangan (Litbang) Kabupaten Bulungan menyebutkan bahwa terdapat suatu kendala mengenai persoalan pemindahan ibu kota di Bulungan.
Kepala Bappeda dan Litbang Bulungan Isnaini mengungkapkan, alasan dilontarkannya pernyataan penganggaran sebagai kendala dikarenakan melihat kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan.
Pasalnya, diketahui kondisi APBD terbilang terus merosot dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Oleh karenanya, hal itu tentu menjadi suatu problematika tersendiri. “APBD ini dibandingkan lima tahun awal mencapai angka Rp 2,1 triliun. Sedangkan, saat ini hanya Rp 1,2 triliun. Artinya, ini ada suatu pengurangan yang cukup signifikan,” ungkapnya kepada Radar Kaltara saat ditemui pasca menggelar forum publik RPJMD di Gedung Serba Guna, Pemkab Bulungan.
Tak hanya itu, permasalahan lainnya mengenai pemindahan ibu kota di Bulungan. Pihaknya menjelaskan bahwa terkait adanya acuan 50 persen APBD yang wajib dikucurkan ke daerah pemekaran. Ya, dengan acuan itu menandakan bahwa dari Rp 1,2 triliun wajib dibagi setengahnya.
“Sementara, kita tahu dari Rp 1,2 triliun ini saja untuk mencakup 10 kecamatan terkadang masih belum sepenuhnya tercukupi. Lalu, bagaimana dengan kewajiban ABPD 50 persen ke daerah pemekaran,” ujarnya.
Meski, lanjutnya, pemindahan ibu kota itu setidaknya menjadi suatu keharusan. Ini dikarenakan Tanjung Selor dinobatkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kaltara. Sehingga ibu kota di Bulungan pun harus mencari daerah baru sebagai lokasinya. “Sejauh ini di Tanjung Palas dan Tanjung Palas Tengah paling berpotensi. Ini tentunya berdasar pada sejarah yang ada dua wilayah itu,” terangnya.
“Meski, untuk kajian kami akui belum sampai ke sana. Ini tak ubahnya seperti pemindahan ibu kota negara. Maka, harus ada pilihan alternatif tempat yang menjadi tujuan,” sambungnya.
Ditambahkannya juga, pemindahan ibu kota ini memang tak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Mengapa? karena harus dipikirkan bersama mengenai sarana dan prasarana. Sebab, harus ada Kantor Bupati Bulungan, Kantor OPD dan lain sebagainya.
“Masih banyak yang harus dipikirkan dan dikaji nantinya soal pemindahan ibu kota di Bulungan ini,” tutupnya.
Sebelumnya, Bupati Bulungan, H. Sudjati membenarkan terkait kajian pemindahan Ibu Kota Bulungan tahun ini belum ada dianggarkan melalui APBD Bulungan. Hanya saja, proses di lapangan menurutnya terus bergerak ke arah itu.
“Untuk sekarang ini, dasar kita tidak ada untuk menganggarkan itu. Karena menganggarkan tanpa perencanaan itu tidak bisa dilakukan. Terlebih sekarang ini masih moratorium,” jelas Sudjati.
Maka dari itu, lanjutnya, untuk sementara pihaknya melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Di antaranya seperti penyelesaian masalah batas desa, ini terus dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). “Insyaallah tahun depan kita anggarkan. Pastinya secara tupoksi kita secara perlahan sudah terus bergerak melalui DPMD, tapi secara formal memang belum ada, karena tidak ada dasar kita,” pungkasnya. (omg/eza)
