Tujuan Zonasi Baik Adanya, Tapi...

- Minggu, 26 Mei 2019 | 12:57 WIB

 

TARAKAN- Pengamat pendidikan Kota Tarakan, Tajuddin Noor mengatakan bahwa pada dasarnya, sistem zonasi telah diterapkan pada 2 tahun lalu di Kota Tarakan.

Menurut Tajuddin sistem zonasi yang digunakan pihaknya dulu per kelurahan dengan pertimbangan penyebaran distribusi sekolah. “Kalau hanya dibatasi yang dekat, misalnya hanya RT tertentu, maka akan ada anak yang tidak kebagian karena mereka punya hak untuk memperoleh pendidikan,” ujarnya.

Tajuddin mengatakan bahwa sistem zonasi ini juga pernah dibahas Disdikbud bersama pemerintah pusat. Pada dasarnya, tujuan penerapan sistem zonasi baik adanya. Hal tersebut dilakukan dengan harapan ketidakadaannya sekolah favorit sehingga tidak adanya sekolah yang tersingkirkan.

 “Pandangan sekolah favorit itu harus dihapuskan. Tujuan pemerintah itu baik, agar paradigma masyarakat terhadap seluruh sekolah itu sama, dalam arti tidak ada lagi sekolah favorit dalam sistem pendidikan,” jelasnya.

Akan tetapi, karena pembangunan sekolah di Tarakan yang tidak merata ini pun membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan kesulitan, yang jika dibiarkan akan menjadi dampak yang buruk bagi masyarakat yang salah satu contohnya ialah orang tua sudah menjadi acuh tak acuh dengan hasil ujian anak.

 “Nampaknya memang masyarakat kita ini harus ada pemaksaan, dalam artian harus ada ketentuan yang mengikat sehingga mau tidak mau termotivasi untuk mewajibkan anak belajar dalam pelajaran tambahan dan seterusnya, karena ini sempat kami evaluasi,” tuturnya.

Meski dinyatakan baik, dalam penerapan sistem zonasi menurut Tajuddin, pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan penyebaran sekolah dan tenaga pendidik yang merata. Menurut Tajuddin, angka partisipasi kasar (APK) di Tarakan saat ini terbilang cukup tinggi. Sehingga khusus sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Tarakan menurutnya harus ditambah.

 “Saat ini kami memperkirakan, penyebaran penduduk itu kan di Karang Anyar, Selumit Pantai yang dikatakan padat. Paling tidak titik itulah yang perlu dipikirkan. Memang banyak dampak, dengan ini mobilitas masyarakat terhambat, arus lalu lintas pun bisa diatasi tidak terlalu padat, kerawanan anak pun semakin berkurang,” jelasnya.

Menurut Tajuddin, jika melihat perbandingan antara lulusan SD dengan ketersediaan SMP di Kota Tarakan masih terbilang sedikit. Sebab pertumbuhan penduduk di Kota Tarakan antara 3-4 persen per tahun.

 “Pertumbuhan penduduk tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan infrastruktur sekolah, sehingga satu-satunya jalan adalah sekolah swasta,” katanya.

Faktanya, pendidikan di sekolah swasta terbilang mahal lantaran masyarakat selalu membandingkan antara sekolah negeri yang tidak berbayar dengan sekolah swasta yang berbayar. Namun menurut Tajuddin, tidak akan terjadi masalah di Tarakan jika masyarakat memilih untuk bersekolah di swasta apabila tidak diterima di sekolah negeri.

 “Tahun 2015 lalu, kami sempat sharing dengan DPRD untuk memberikan bantuan terhadap partisipasi masyarakat. Waktu itu masyarakat ada yang mau menempuh pendidikan di swasta, karena merasa terbantu. Tapi ini tergantung kondisi keuangan,” ucapnya.

Dalam hal ini, Tajuddin berharap agar dalam sistem zonasi pemerintah dapat mengambil langkah yakni dengan memberikan motivasi kepada anak untuk lebih giat dalam belajar, dan dapat berkompetisi dengan baik di lingkungan pelajar.

 “Zonasi itu positif, tapi harapan kami pemerintah segera membenahi sekolah itu baik infrastruktur, sarana prasarana dan ketersediaan guru,” ujarnya. (shy/lim)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X