PROKAL.CO, TARAKAN – Peta koalisi dari Pilgub 2015 diprediksi bakal berubah menuju Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltara 2020. Sebagian partai pengusung dan pendukung mengisyaratkan memilih jalan sendiri.

“Saya kira bagaimana pun kebijakan daerah itu kan kebijakan politik, cuma persoalannya selama ini berjalan tanpa musyawarah dengan partai politik, itu yang tidak jalan. Jadi terkesan jalan sendiri, partai diabaikan,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kaltara H. Ismail Malassa, Kamis (23/5) kemarin.

Dikatakannya, tak hanya PPP, hal yang sama juga dirasakan partai pengusung maupun pendukung lainnya. Meski begitu, ia menilai, roda pemerintahan Kaltara yang dinahkodai Dr. H. Irianto Lambrie bersama Udin Hianggio sebagai Wakil Gubernur Kaltara selama empat tahun terakhir sudah bagus.

Menurut kacamata anggota DPRD Kaltara periode 2014-2019 ini, kondisi itu tak serta merta membuat langkah Irianto Lambrie menuju Pilgub Kaltara tahun depan akan kesulitan. “Karena politik ini hitam putih, hari ini putih besok sudah hitam. Jadi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok,” cetus Haji Ismail.

Menyinggung soal figur bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub nanti, nilai Haji Ismail, saat ini belum ada yang menonjol. “Menurut saya Irianto akan tetap maju. Saya perkirakan paling banyak tiga pasang di Pilgub nanti, salah satunya ada Irianto dan Undunsyah. Tapi belum tahu mereka akan berpasangan dengan siapa karena belum kelihatan saat ini,” ujarnya.

Untuk diketahui, pada Pemilu 17 April lalu, PPP meraih enam kursi. Meliputi masing-masing satu kursi di DPRD Kaltara, Tarakan, Nunukan dan Malinau. Sementara di Tana Tidung mendapat dua kursi di legislatif. “Untuk Pilgub dari PPP kami belum tahu seperti apa nantinya. Yang jelas kami sudah bisa mengusung meski modal satu kursi,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal DPD Partai Golkar Kaltara Suharno, S.H, memastikan Golkar akan berkoalisi dengan partai lain. Untuk itu pihaknya mengharapkan memiliki visi misi yang seragam. Serta mengusung bakal calon yang memiliki daya jual tinggi demi memenangkan perebutan kursi ‘Kaltara 1’.

“Kita harus betul-betul bagaimana berkoalisi dengan partai lain nanti bisa menyatu, visi misi yang ditawarkan laku dijual. Kalau tidak ada keseragaman dan kesamaaan visi misinya, saya kira kami tidak akan bisa memaksakan partai lain untuk menjadi pengusung. Berat juga,” ucapnya.

Namun sebelum melangkah lebih jauh, saat ini Golkar masih menunggu petunjuk pelaksanaan Pilgub 2020 yang dikeluarkan KPU. Hal ini untuk memastikan apakah juklak Pilgub 2015 terjadi perubahan atau tidak.

“Karena terus terang saja pada Pilgub 2015 lalu sebenarnya kami bukan partai pengusung maupun pendukung terhadap pasangan Irianto Lambrie-Udin Hianggio kala itu karena terjadi dualisme kepemimpinan partai, meskipun waktu itu rekomendasi pusat tertuju ke pasangan Irau,” katanya.

Apakah nanti Golkar akan tetap mengusung Irianto Lambrie? “Soal itu nanti kita lihat, kalau memang nanti sudah diberikan rekomendasi, mau tidak mau pilihan kami jatuhnya ke beliau, tapi kan semua harus melewati sistem dan mekanisme partai. Siapa nanti yang tinggi popularitasnya, elektabilitasnya maka dialah yang kami usulkan ke pusat,” jawab Suharno.

Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kaltara H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I, M.Si, dalam menyambut Pilgub Kaltara 2020, pihaknya belum menggelar rapat internal. Meski demikian, sejatinya PKS akan mengikuti dinamika politik yang terus berkembang.

“Ya dinamis saja. Tetapi kami tetap jalin komunikasi karena politik butuh komunikasi. Dan kami juga akan melihat dinamika yang ada, karena kursi PKS di provinsi cukup signifikan yaitu 3 kursi, artinya butuh 4 kursi lagi menuju Pilgub,” kata anggota DPRD Tarakan tiga periode ini.

Mengenai figur bakal calon gubernur dan wakil gubernur, PKS juga mengharapkan, siapa pun yang diusung nanti dapat membawa Kaltara lebih baik ke depannya.  “Kita juga berharap PKS bukan semata-mata menjadi perahu politik, tapi yang kami harapkan menjadi wadah komunikasi dan mitra kerja dalam membangun Kaltara, itu yang penting,” kata Syamsuddin Arfah.

“Jadi kami inginkan tidak semata-mata mengantarkan seseorang jadi gubernur dan wakil gubernur setelah itu selesai, tapi yang paling penting itu kan komunikasi yang berkelanjutan agar bisa bersinergi membangun Kaltara. Karena partai juga punya tanggung jawab terhadap figur yang kami usung,” pungkasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Kaltara Ibnu Saud, mengatakan akan mendorong kadernya di Pilgub nanti. “Kenapa kader? Karena melihat dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Misalnya ibarat mobil mogok, mobil itu kami dorong agar bisa jalan, setelah dia berhasil jalan, kami hanya terkena asap hitamnya dan hanya berjalan kaki tanpa mengetahui ke mana arah mobil itu tadi,” kata Ibnu Saud.

Hasil Pemilu 2019 Gerindra hanya memiliki lima kursi di DPRD Kaltara. Artinya tidak dapat mengusung kader sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain guna memenuhi persyaratan yakni tujuh kursi.

Oleh karenanya, Ibnu menilai yang dapat menyatukan sekelompok partai untuk memenuhi kuota menuju Pilgub adalah seorang tokoh. “Sekarang mayoritas kami adalah menginginkan cahaya baru tapi tidak pernah menutup peluang ke siapa pun. Kalau saya sendiri saya bisa jawab siapa yang kira-kira yang saya mau dan tidak mau, tapi ini partai, bukan saya sendiri,” katanya.

Meski begitu, apa pun keputusan Gerindra nanti tidak ada yang tak mungkin. “Masalahnya di politik ini semuanya akan menjadi mungkin. Karena penentunya bukan satu orang. Tapi sekali lagi saat ini adalah momentum yang tepat buat Gerindra untuk mengusung kadernya dengan perolehan suara terbanyak kedua,” tandasnya.

Ketua Tim Pemenangan Irau pada Pilgub 2015 Jhonny Laing Impang, saat dikonfirmasi media ini masih enggan berkomentar.  “Kalau soal Pilgub nanti saja, kan masih lama juga,” katanya singkat.

Dr. H. Irianto Lambrie masih enggan berbicara banyak. Salah satu alasannya, karena Pilgub masih cukup lama. Sehingga, ia ingin fokus menjalankan tugasnya sebagai seorang gubernur.

“Kalau soal pemilihan gubernur, tenang-tenang saja. Kan sesuai undang-undang (UU), 2021 saya baru habis masa jabatan. Jadi, kalau saya ditanya apakah saya akan maju lagi, itu nanti,” ujar Irianto beberapa waktu lalu.

Menurutnya, semua itu mengalir saja. Sebab, tidak ada yang tahu umur seseorang itu ke depannya seperti apa. Maka dari itu, ia menegaskan akan menjalani tugas yang ada. “Kita lihat nanti. Yang menentukan itu, kan saya nanti. Bukan orang lain,” sebutnya sembari tersenyum.

Ia pun berharap masyarakat dapat menilai dengan objektif apa yang ada saat ini. Apa yang dikerjakan dan dihasilkan Pemprov Kaltara sudah jelas. Bahkan, ada fakta dan data-datanya. “Jadi jika ada yang mengatakan kami (Pemprov, Red) kurang kerja nyata, yah saya rasa orang itu belum melihat dengan jujur,” katanya.

Pastinya, Pemprov tetap akan terus membangun daya saing dari provinsi termuda Indonesia ini agar ke depannya mampu bersaing dengan daerah lain untuk mencapai kemajuan yang lebih bermartabat.

Dua koalisi dan dua pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltara 2015. dr. H. Jusuf SK- Dr. Drs. Marthin Billa, M.M, diusung koalisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persaturan Indonesia (PKPI), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pasangan ini berjuluk Pejuang.

Dr. H. Irianto Lambrie-H. Udin Hianggio yang kemudian memenangkan pertaruhan merupakan pasangan yang didukung koalisi Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pasangan ini berjuluk Irau. (sur/lim)