TARAKAN – Peta koalisi dari Pilgub 2015 diprediksi bakal berubah menuju Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltara 2020. Sebagian partai pengusung dan pendukung mengisyaratkan memilih jalan sendiri.
“Saya kira bagaimana pun kebijakan daerah itu kan kebijakan politik, cuma persoalannya selama ini berjalan tanpa musyawarah dengan partai politik, itu yang tidak jalan. Jadi terkesan jalan sendiri, partai diabaikan,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kaltara H. Ismail Malassa, Kamis (23/5) kemarin.
Dikatakannya, tak hanya PPP, hal yang sama juga dirasakan partai pengusung maupun pendukung lainnya. Meski begitu, ia menilai, roda pemerintahan Kaltara yang dinahkodai Dr. H. Irianto Lambrie bersama Udin Hianggio sebagai Wakil Gubernur Kaltara selama empat tahun terakhir sudah bagus.
Menurut kacamata anggota DPRD Kaltara periode 2014-2019 ini, kondisi itu tak serta merta membuat langkah Irianto Lambrie menuju Pilgub Kaltara tahun depan akan kesulitan. “Karena politik ini hitam putih, hari ini putih besok sudah hitam. Jadi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok,” cetus Haji Ismail.
Menyinggung soal figur bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub nanti, nilai Haji Ismail, saat ini belum ada yang menonjol. “Menurut saya Irianto akan tetap maju. Saya perkirakan paling banyak tiga pasang di Pilgub nanti, salah satunya ada Irianto dan Undunsyah. Tapi belum tahu mereka akan berpasangan dengan siapa karena belum kelihatan saat ini,” ujarnya.
Untuk diketahui, pada Pemilu 17 April lalu, PPP meraih enam kursi. Meliputi masing-masing satu kursi di DPRD Kaltara, Tarakan, Nunukan dan Malinau. Sementara di Tana Tidung mendapat dua kursi di legislatif. “Untuk Pilgub dari PPP kami belum tahu seperti apa nantinya. Yang jelas kami sudah bisa mengusung meski modal satu kursi,” ucapnya.
Sekretaris Jenderal DPD Partai Golkar Kaltara Suharno, S.H, memastikan Golkar akan berkoalisi dengan partai lain. Untuk itu pihaknya mengharapkan memiliki visi misi yang seragam. Serta mengusung bakal calon yang memiliki daya jual tinggi demi memenangkan perebutan kursi ‘Kaltara 1’.
“Kita harus betul-betul bagaimana berkoalisi dengan partai lain nanti bisa menyatu, visi misi yang ditawarkan laku dijual. Kalau tidak ada keseragaman dan kesamaaan visi misinya, saya kira kami tidak akan bisa memaksakan partai lain untuk menjadi pengusung. Berat juga,” ucapnya.
Namun sebelum melangkah lebih jauh, saat ini Golkar masih menunggu petunjuk pelaksanaan Pilgub 2020 yang dikeluarkan KPU. Hal ini untuk memastikan apakah juklak Pilgub 2015 terjadi perubahan atau tidak.
“Karena terus terang saja pada Pilgub 2015 lalu sebenarnya kami bukan partai pengusung maupun pendukung terhadap pasangan Irianto Lambrie-Udin Hianggio kala itu karena terjadi dualisme kepemimpinan partai, meskipun waktu itu rekomendasi pusat tertuju ke pasangan Irau,” katanya.
Apakah nanti Golkar akan tetap mengusung Irianto Lambrie? “Soal itu nanti kita lihat, kalau memang nanti sudah diberikan rekomendasi, mau tidak mau pilihan kami jatuhnya ke beliau, tapi kan semua harus melewati sistem dan mekanisme partai. Siapa nanti yang tinggi popularitasnya, elektabilitasnya maka dialah yang kami usulkan ke pusat,” jawab Suharno.
Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kaltara H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I, M.Si, dalam menyambut Pilgub Kaltara 2020, pihaknya belum menggelar rapat internal. Meski demikian, sejatinya PKS akan mengikuti dinamika politik yang terus berkembang.
“Ya dinamis saja. Tetapi kami tetap jalin komunikasi karena politik butuh komunikasi. Dan kami juga akan melihat dinamika yang ada, karena kursi PKS di provinsi cukup signifikan yaitu 3 kursi, artinya butuh 4 kursi lagi menuju Pilgub,” kata anggota DPRD Tarakan tiga periode ini.
Mengenai figur bakal calon gubernur dan wakil gubernur, PKS juga mengharapkan, siapa pun yang diusung nanti dapat membawa Kaltara lebih baik ke depannya. “Kita juga berharap PKS bukan semata-mata menjadi perahu politik, tapi yang kami harapkan menjadi wadah komunikasi dan mitra kerja dalam membangun Kaltara, itu yang penting,” kata Syamsuddin Arfah.
“Jadi kami inginkan tidak semata-mata mengantarkan seseorang jadi gubernur dan wakil gubernur setelah itu selesai, tapi yang paling penting itu kan komunikasi yang berkelanjutan agar bisa bersinergi membangun Kaltara. Karena partai juga punya tanggung jawab terhadap figur yang kami usung,” pungkasnya.
