MANAGED BY:
MINGGU
22 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 22 Mei 2019 10:23
Dugaan Maladministrasi Menguat
MEMASTIKAN: Kepala ORI Perwakilan Kaltara, Ibramsyah Amirudin bersama BPN Bulungan dan pemilik SPPT dan sertifikat melakukan pengecekan lahan. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Dugaan adanya maladministrasi terbitnya surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang menutupi sertifikat lahan milik warga di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kaltara. Sebab, proses penyilidikan dugaan tersebut semakin jelas. Sehingga, pihak menyerahkan ke pihak pemilik lahan dapat melaporkan ke pihak kepolisian.

Kepala ORI Perwakilan Kaltara, Ibramsyah Amirudin menjelaskan proses pemeriksan administasi sudah dilakukan pihaknya. Selain itu, keterangan kepala desa (Kades) Seriang dan mantan kades, pihak Camat Tanjung Selor dan Badan Pertanahan (BPN) Bulungan.

Hasilnya, kuat dugaan indikasi maladminsitrasi yang dilakukan sejumlah oknum. Namun, untuk proses penyelesaian tersebut merupakan kewenangan kepolisian. Sementara, ORI Kaltara menyelesaikan persoalan maladminsitrasi.

“Makanya, jika merasa tidak merasa puas dengan hasil apa yang dilakukan ORI Kaltara kita anjurkan lapor kepolisi saja. Karena kasus ini kita ORI Kaltara menghadapi hingga maladminsitrasi,” ucap Kepala ORI Perwakilan Kaltara, Ibramsyah Amirudin kepada Radar Kaltara.

Persoalan lahan yang terjadi ini berada di lahan milik transmigrasi. Dari 300 sertifitkat yang dimiliki warga setidaknya ada sekira 200 SPPT yang menindis. Bahkan satu lahan terjadi dua hingga tiga SPPT yang terbit.

Sehingga, untuk persoalan hukum ORI Kaltara berpesan agar pihaknya yang tidak puas dengan hasil yang dilakukan segera laporkan ke pihak kepolisian. Atau, pelapor dapat melaporkan kasus tersebut ke pihak Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor.

Sehingga, ada jalur hukum yang dapat ditempuh antara pemilik sertifikat dengan pemilik SPPT. Pemilik sertifikat lahan 1993 dan adanya SPPT yang dikeluarkan sejak 2016 hingga 2018. “Semua sudah kita panggil jika ada indikasi pidana, diserahkan ke pelapor. Mau lapor ke polisi atau bagaimana nanti,” bebernya.

Dilihat dari prosedur proses penerbitan SPPT sudah menyalahi prosedur. Harusnya, ada koordinasi sebelum menerbitkan sertfikat baru. Dan yang diakui kades tidak pernah koordinasi. “Namun fokus kami tidak pada yang lain. Tetapi pada proses administasi terkait lahan. Agar kedepannya, tidak ada lagi lahan yang bermasalah,” pungkasnya. (akz/udn)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 21 September 2019 09:25

KERASSSS...!! Ke KPU, DPRD Ingatkan Anggaran Jangan Dibuat Hura-Hura

TANJUNG SELOR – Meski anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada)…

Sabtu, 21 September 2019 09:22

SIAP-SIAP AJA..!! 2020, Kemarau Diprediksi Lebih Ekstrem

Titik Panas di Kaltara Pukul 18.00 WITA Jumat (20/9) Lokasi …

Sabtu, 21 September 2019 09:15

PK Ditolak, Bang Toyib Tetap Dihukum Mati

TANJUNG SELOR - Upaya Arman Sayuti alias Bang Toyib terpidana…

Sabtu, 21 September 2019 09:13

Pengguna Ijazah Palsu Divonis 4 Bulan

TANJUNG SELOR – Sidang pelanggaran pemilu yang melibatkan Samsul sebagai…

Jumat, 20 September 2019 09:02

Tak Ingin Dibohongi, PLN Diminta Komitmen

TANJUNG SELOR – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)…

Jumat, 20 September 2019 09:01

Soal Sengketa Lahan di Lokasi Pertambangan, Perusahaan Sebut Lahan Sudah Klir

TANJUNG SELOR – Menyikapi keluhan masyarakat Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung…

Jumat, 20 September 2019 09:01

Unsur Pimpinan Definitif Segera Ditetapkan

TANJUNG SELOR – Unsur pimpinan definitif di Dewan Perwakilan Rakyat…

Jumat, 20 September 2019 09:01

Penyelesaian Batas Wilayah Belum Rampung

TANJUNG SELOR – Sejak terbentuknya Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi…

Jumat, 20 September 2019 09:00

Maharajalila Diusulkan Jadi Nama Korem Kaltara

TANJUNG SELOR – Komando Resor Militer (Korem) Provinsi Kalimantan Utara…

Kamis, 19 September 2019 09:13

Kualitas Udara Baik, tapi Sekolah Kok Diliburkan?

TANJUNG SELOR – Berdasarkan pantauan  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*