Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perkim) Kalimantan Utara (Kaltara) menargetkan, tahun ini fisik Toko Indonesia di perbatasan akan selesai.
“Tahun ini kita akan menyelesaikan untuk bangunan. Tapi untuk fisik bangunannya ya, belum termasuk isinya. Kalau isinya itu belum,” ujar Suheriyatna kepada Radar Kaltara saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor.
Ia mengatakan, untuk isi dari Toko Indonesia itu nanti rencananya akan dilakukan kerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Disperindagkop dan UMKM).
“Ini penting bagi kita, karena Toko Indonesia itu merupakan salah satu ide Pak Gubernur (Irianto Lambrie) yang harus di-back up pengerjaannya,” kata Yatna, sapaan akrab Suheriyatna.
Adapun prosesnya, sejak awal diprogramkan itu sudah ditindaklanjuti secara bertahap. Terutama, penyelesaian syarat administrasinya. Setelah itu selesai, baru kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya. “Untuk fisik bangunan itu sendiri, sebelumnya kita memang baru mendirikan rangkanya. Makanya sekarang ini kita lanjutkan lagi pembangunannya hingga penyelesaian fisiknya pada tahun ini,” ujarnya.
Adapun untuk listrik dan kebutuhan lainnya dari bangunan itu, tentu sejak awal ini sudah harus dipikirkan kembali, seperti apa tindak lanjutnya. Pastinya, kehadiran toko Indonesia ini bertujuan untuk mengatasi persoalan tingginya disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan dan pedalaman ini.
Namun, saat disinggung anggaran pasti untuk penyelesaian dari fisik bangunan Toko Indonesia itu, ia mengaku belum melihat berapa persisnya. Tapi, pastinya anggaran yang tersedia bisa untuk menyelesaikan fisik dari bangunan itu. “Dana yang teralokasi itu minim juga. Tapi tidak masalah, minimal kita bisa selesaikan dengan fokus kepada penyelesaian gedungnya dulu tahun ini. Selanjutnya baru kita bahas lagi,” tuturnya.
Dalam hal ini, keberadaan Toko Indonesia, diharapkan ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat perbatasan dan pedalaman provinsi ke-34 ini dalam mendapatkan kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, baik dari sisi harga maupun akses.
Sebab, selama ini masih ada kebutuhan yang disuplai dari Malaysia. Kondisi tersebut sudah dialami masyarakat di perbatasan sejak lama. Selain dengan harga yang cukup mahal, masyarakat juga harus bersusah payah mendapatkannya ke Malaysia.
Diberitakan sebelumnya, sejak tahun 2017 hingga 2018, setidaknya telah menelan anggaran sekira Rp 9 miliar. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan fisik bangunan utama seluas kurang lebih 55 x 28 meter persegi. (iwk/udn)
