MANAGED BY:
RABU
16 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 21 Mei 2019 11:17
Petugas PPK Sebatik Utara Terancam Pidana Pemilu
Komisioner bagian Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Nunukan, Rahman. FOTO NARSUM

PROKAL.CO, NUNUKAN – Seorang anggota atau petugas Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK) Sebatik Utara terancam tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) lantaran lalai dari melakukan tugasnya sebagai petugas PPK Sebatik.

Bahkan hingga kini, proses yang bersangkutan sudah dalam tahap klarifikasi ke yang bersangkutan. Temuan dugaan kelalaian ini ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan belum lama ini. Sayangnya, pihak Bawaslu enggan menyebutkan identitas yang bersangkutan.

Komisioner bagian Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Nunukan, Rahman mengatakan temuan itu ditemukan pada saat rapat pleno di Hotel Lenfin Nunukan Timur, Sabtu (4/5) lalu. Rahman mengaku yang bersangkutan memang lalai dalam tugasnya hingga mengakibatkan pergeseran pada suara calon legisatif (caleg).

“Ya, karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya atau berubahnya sertifikat rekapitulasi perhitungan suara. Yang bersangkutan pun disangkakan Pasal 505 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” ungkap Rahman kepada media ini.

Pada pasal 505, memang berbunyi Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak  Rp 12 juta.

Rahman melanjutkan, untuk perkembangan proses yang bersangkutan sudah sejauh tahap klarifikasi terhadap pihak terlapor dan juga pihak saksi-saksi. Temuan Bawaslu ini diregister sejak Senin (13/5) lalu dan dilakukan pembahasan pertama ditingkat Sentra Gakkumdu pada Selasa (14/5) lalu yang dihadiri unsur pimpinan Bawaslu, Polres Nunukan dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan.

“Jadi dari hasil pembahasan pertama temuan tersebut dianggap sudah memenuhi syarat formil dan materil sebuah temuan, maka dilakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor dan pihak saksi. Untuk itu kasus ini baru bisa kami informasikan. Selanjutnya nanti dipantau saja perkembangannya, kita siap dikonfirmasi,” pungkas Rahman. (raw/zia)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*