TARAKAN – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) merupakan satu dari tiga partai baru yang terbilang sukses di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Hal itu terbukti pada Pemilu serentak 17 April lalu dengan meraih enam kursi di DPRD kabupaten/kota dan provinsi. Meliputi, masing-masing dua kursi di DPRD Bulungan dan Malinau. Satu kursi di DPRD Tarakan dan Nunukan, dan satu kursi di DPRD Kaltara. Dengan begitu, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang, Perindo punya andil dalam mengusung bakal calon bupati dan wakil bupati maupun bakal calon gubernur dan wakil gubernur.
Seperti yang dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Kaltara Ruslan Arifin. Menurutnya, meski partai nomor urut 9 pada Pemilu 2019 ini belum membahas soal Pilkada serentak yang dihelat tahun depan, namun dirinya memastikan perolehan kursi Perindo di legislatif cukup diperhitungkan.
Termasuk dalam menentukan bakal calon kepala daerah. "Untuk saat ini kami masih menunggu proses hasil Pemilu sampai tanggal 22 Mei nanti. Setelah itu baru ada instruksi soal Pilkada," katanya.
Tapi untuk figur baik itu bakal calon gubernur maupun bupati, Perindo menginginkan sosok yang dikehendaki masyarakat dan berdasarkan keputusan pimpinan partai di tingkat pusat. "Pada pilkada serentak 2018 kemarin kami menjadi partai pendukung di hampir semua daerah, termasuk di Pilkada Tarakan, hasilnya calon yang kami usung menang. Nah ini adalah contoh bahwa kami juga punya peran untuk itu meski sebagai partai baru," tuturnya.
Salah satu yang akan dikedepankan terhadap kriteria bakal calon yang diinginkan partai adalah mengutamakan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai moto dan ikon Perindo yang berbunyi Indonesia Sejahtera. "Yang jelas kami harus lebih dekat dengan rakyat, tidak hanya berjanji saja. Mungkin inilah cerminan untuk bakal calon yang kami usung nanti di Pilgub maupun di Pilkada di samping melihat peluangnya," bebernya.
"Bagi Perindo masalah mengusung siapa itu tidak repot. Apalagi tidak ada mahar politik untuk si bakal calon seperti yang kami lakukan Pilkada 2018 kemarin, begitu juga di Pilkada 2020 tanpa mahar. Ini sesuai instruksi Ketum DPP Perindo, Bapak Hary Tanoesoedibjo," tambah Ruslan Arifin.
Perolehan Perindo di DPRD Kaltara sama dengan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pengurus di kedua partai itu pun juga mengungkap hal yang sama. Siapa figur yang mereka usung akan menunggu dinamika yang masih terus berjalan
“Kalau saya harus membacanya, kandidat gubernur juga belum ada. Kami juga harus melalui tahapan dan mekanisme di partai. Kami belum siap membahas itu,” kata Andi Zakariah, S.T, ketua DPW PBB Kaltara.
Namun PBB lebih mantap menatap pilkada di kabupaten. Khususnya Nunukan. Menurut Zakariah, di Nunukan misalnya, PBB terus mendorong kadernya secara realistis. Meski perolehan kursi di DPRD Nunukan juga tidak begitu signifikan. “Di Kabupaten Nunukan, mungkin kami akan mendorong kader. Ada Pak Karel dan Pak Nardi Azis. Memang perolehan kursi di kabupaten cuma satu. Namun potensi secara figur dan ketokohan keduanya. Kami mendorong sebagai calon wakil bupati. Kalau menatap gubernur, kami realistis, mengikuti bursa calon yang ada di publik. Tapi Pak Karel juga patut dan layak, kan terpilih di DPRD Kaltara,” sebutnya.
Menurut Zakariah soal figur masih akan terus berkembang. Mengingat ada banyak tokoh layak di Kaltara. Baik di tingkat kabupaten maupun di level provinsi. “Tapi wacana ini belum bisa kami kembangkan. Perjalanannya masih jauh,” urainya.
Sementara di internal PPP, H. Andi Mutamir, S.E, M.M, mengungkap jika potensi kader untuk maju dalam perhelatan Pilkada masih berat. Mengingat, partai berlambang kakbah itu hanya berhasil mendudukkan 7 wakilnya di parlemen di Kaltara, sudah termasuk 1 kursi di DPRD Kaltara.
“Kalau kami dari PPP tahu diri dengan kondisi yang ada, untuk memajukan kader agak berat. Kami coba mensurvei calon yang potensi untuk jabatan di Pilkada. Kami masih memantau juga dan survei internal calon-calon internal. Pasti peluangnya koalisi. Yang lalu kami di pihaknya Pak Irianto sebagai pendukung,” ujar ketua DPC PPP Nunukan ini.
Menurut Mutamir, sapannya, PPP masih akan menunggu proses yang ada. Namun, tak menutup kemungkinan mengusung kader bisa dilakukan. “Dinamika itu masih berjalan. Soal koalisi, rumor yang beredar kami belum tahu siapa diusung partai A dan partai B. Kami belum tahu siapa yang mau maju nih pada 2020. Namun dari waktu ke waktu nanti pasti mengerucut nama-nama yang mumpuni. Di Nunukan sendiri, ada 25 kursi DPRD Nunukan, hanya Hanura dan Demokrat yang bisa mengusung secara mandiri. Kemungkinan keduanya mendorong kadernya. Prediksi kami di Nunukan, empat pasang calon, sangat memungkinkan,” sebutnya.
Menurutnya lagi, nama-nama siapa yang akan maju masih sebatas jadi perbincangan media sosial. Soal siapa yang akan maju semua akan ditentukan oleh kemampuan masing-masing.
