TARAKAN – Partai yang memiliki kursi di DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) dipastikan membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Kalimantan Utara (Kaltara). Tahapan awal Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2020 di internal partai ini akan dimulai setelah mendapat lampu hijau dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diperkirakan mulai Oktober-November mendatang.
Seperti yang akan dilakukan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kaltara. "Sistem pilgub tahun ini kemungkinan tidak jauh berbeda dengan Pilgub 2015 lalu, yaitu dimulai dari pendaftaran atau penjaringan bakal calon. Karena Golkar punya empat kursi di DPRD Kaltara, maka otomatis harus berkoalisi dengan partai lain," kata Sekretaris Jenderal DPD Partai Golkar Kaltara, Suharno, S.H, kepada Radar Tarakan, Jumat (17/5).
Dalam penjaringan itu, Golkar akan terbuka buat siapa saja yang berminat menjadikan Golkar sebagai perahu politik menuju Pilgub Kaltara. "Siapa pun boleh masuk sebagai bakal calon gubernur maupun bakal calon wakil gubernur, baik itu di internal partai maupun dari luar partai asal sesuai aturan yang berlaku di Partai Golkar," tuturnya.
Secara internal, ungkap Suharno, Golkar memiliki beberapa kader terbaik yang pantas direkomendasikan untuk diusung sebagai bakal calon gubernur maupun bakal calon wakil gubernur Kaltara periode 2020-2025. "Seperti ketua DPD Golkar, Haji Arsyad Thalib yang sudah berpengalaman, kemudian politisi senior Ustaz Abdul Djalil Fatah, dan Ibu Hajah Siti Laela. Inilah kader terbaik dan senior yang dimiliki Golkar saat ini," sebut Suharno.
Menurutnya, ketiga nama tersebut memiliki popularitas dan elektabilitas yang sangat baik. Sehingga patut untuk diusung sebagai bakal calon menuju calon gubernur maupun wakil gubernur Kaltara. "Mereka sudah termasuk dalam kriteria sebagai calon karena memiliki bibit, bobot dan bebet," cetusnya.
Apa saja kriteria yang diinginkan Golkar? Pertama, jawab dia, bakal calon gubernur harus peduli terhadap masyarakat Kaltara. "Yang jelas dia harus mampu memberikan kepeduliannya terhadap masyarakat Kaltara, itu saja kuncinya," ucapnya.
Pada prinsipnya, lanjut Suharno, melalui badan penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan dibentuk nanti, Golkar harus mengantongi minimal lima nama yang sesuai kriteria partai untuk diusulkan ke pengurus pusat. "Siapa pun bisa masuk sepanjang dia memenuhi persyaratan, dan intinya dia laku dijual, dan bisa mengayomi masyarakat yang ada di Kaltara ini," bebernya.
Dari 35 kursi di DPRD Kaltara, Golkar yang dipastikan berkoalisi dengan partai lain mengharapkan memiliki visi misi yang seragam. Serta mengusung bakal calon yang memiliki daya jual tinggi demi memenangkan perebutan kursi Kaltara satu. "Kita harus betul-betul bagaimana berkoalisi dengan partai lain nanti bisa menyatu, visi misi yang ditawarkan laku dijual. Kalau tidak ada keseragaman dan kesamaaan visi misinya, saya kira kita tidak akan bisa, memaksakan partai lain untuk menjadi pengusung berat juga," ucapnya.
Namun sebelum melangkah lebih jauh, saat ini Golkar masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) Pilgub 2020 yang dikeluarkan oleh KPU. Hal ini untuk memastikan apakah juklak Pilgub 2015 terjadi perubahan atau tidak.
"Karena terus terang saja pada Pilgub 2015 lalu sebenarnya kami bukan partai pengusung maupun pendukung terhadap pasangan Irianto Lambrie-Udin Hianggio kala itu karena terjadi dualisme kepemimpinan partai, meskipun waktu itu rekomendasi pusat tertuju ke pasangan Irau (Irianto-Udin)," katanya.
Apakah nanti Golkar akan tetap mengusung Irianto Lambrie? "Soal Irianto nanti kami lihat, kalau memang nanti sudah diberikan rekomendasi mau tidak mau pilihan kami jatuhnya ke dia, tapi kan semua harus melewati sistem dan mekanisme partai. Siapa nanti yang tinggi popularitasnya, elektabilitasnya maka dialah yang kami usulkan ke pusat," jawab Suharno.
Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kaltara Syamsuddin Arfah, S.Pd.I, M.Si, dalam menyambut Pilgub Kaltara 2020, pihaknya belum melakukan rapat internal. Namun, PKS juga memiliki sejumlah kader yang layak direkomendasikan untuk ikut serta berkompetisi di Pilgub tahun depan.
"Kami (PKS) belum membahas soal itu, tapi kami juga punya kader yang layak untuk maju," ujarnya. Siapa saja dia? "Ketua DPW PKS Kaltara, Bapak Nasir dari Nunukan, saya sendiri dari Tarakan dan Bapak Agung dari Bulungan yang terpilih sebagai anggota DPRD Kaltara di Pileg 17 April kemarin layak untuk kami rekomendasikan," sebutnya sembari tertawa kecil.
Meski demikian, sejatinya PKS akan mengikuti dinamika politik yang akan berkembang nanti. "Ya dinamis saja. Tetapi kami tetap jalin komunikasi karena politik butuh komunikasi. Dan kami juga akan melihat dinamika yang ada, karena kursi PKS di provinsi cukup signifikan yaitu 3 kursi, artinya butuh 4 kursi lagi menuju Pilgub," kata anggota DPRD Tarakan tiga periode ini.
Mengenai figur bakal calon gubernur dan wakil gubernur, PKS juga mengharapkan, siapa pun yang diusung nanti dapat membawa Kaltara lebih baik ke depannya. "Kita juga berharap PKS bukan semata-mata menjadi perahu politik, tapi yang kami harapkan menjadi wadah komunikasi dan mitra kerja dalam membangun Kaltara, itu yang penting," kata Syamsuddin.
