TARAKAN – Jumat 28 Desember 2018 lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) menutup sejumlah lokalisasi setelah mendapat desakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan gabungan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam. Sejak saat itu pula, ratusan pekerja seks komersial (PSK) menghentikan aktivitasnya.
Mereka dijanji disantuni, sesuai diamanahkan Kementerian Sosial, para eks PSK menerima uang jaminan hidup (jadup) dan usaha ekonomi produktif (UEP). Selama empat bulan tanpa kejelasan, mereka dibiayai Pemkot sebesar Rp 750 ribu per bulan.
Kemarin (17/5), para eks PSK menerima santunan langsung Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes. Dalam perjalanannya, lokalisasi Sungai Bengawan merupakan relokasi dari Gunung Bakso.
Penutupan lokalisasi upaya mewujudkan Indonesia bebas prostitusi tahun 2019. “Kita (Kota Tarakan) agak terlambat ini. Kalau di daerah lain, seperti Surabaya sudah memulai ini duluan. Tapi walaupun terlambat, alhamdulillah ini bisa diwujudkan hari ini,” tuturnya.
Melalui hal tersebut, Khairul berharap agar setiap mantan PSK dapat kembali ke daerah asal membangun kehidupan yang lebih layak. Pemerintah pusat pun telah memberikan santunan berupa UEP sebagai modal usaha senilai Rp 6 juta per orang dengan uang transportasi lokal oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
“Jadi uang makan dari Pemprov selama 2 bulan, uang transportasi pemulangan dari Provinsi (Pemprov) dan UEP dari Kementerian Sosial. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat, walaupun tidak terlalu besar, tapi kiranya bisa digunakan,” jelasnya.
Selain bertentangan dengan norma agama, adat istiadat dan mengganggu ketertiban umum yang berakibat negatif dilingkungan kemasyarakatan, prostitusi juga dekat dengan kejahatan perdagangan orang terutama anak di bawah umur. Prostitusi juga kontra produktif dengan misi meningkatkan sumber daya manusia yang terampil.
“Kami punya visi yaitu peningkatan sumber daya manusia yang terampil, mandiri dan berkualitas berdaya saing. Insyaallah dalam waktu dekat kami akan melakukan kiat-kiat untuk pengembangan UMKM,” jelasnya.
Usai penutupan lokalisasi, Khairul menyatakan masih ada pekerjaan rumah Pemkot bersama pihak terkait, yakni melaksanakan pembinaan masyarakat eks area lokalisasi. Khairul juga menjelaskan tentang adanya rencana membangun kawasan perkantoran di daerah Tarakan Utara dan Timur agar upaya ekonomi di kawasan tersebut dapat terus tumbuh.
“Sudah banyak kantor-kantor yang akan pindah ke Tarakan Utara ini, dan itu akan memicu pertumbuhan ekonomi di Tarakan Utara, sehingga nanti ada sumber pendapatan baru yang akan dikelola oleh masyarakat,” katanya.
“Tapi pasca dipindahkan, kawasan prostitusi di sini (Bengawan) jadi sepi. Makanya pengelola setuju sekali jika ditutup, karena tidak ramai,” bebernya.
Khairul tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, seperti tokoh masyarakat, agama, instansi pemerintah, jajaran TNI-Polri, komponen masyarakat atas kerja keras sehingga penutupan lokalisasi dapat dilaksanakan.
Kasubid Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan ODHA pada Kemensos Tri Sukreni mengatakan bahwa tahun 2018 lalu, pihaknya telah memberikan bantuan dana di kawasan Pangkalan Bun, Surabaya dan sebagainya. Sedang, tahun 2019 ini masih terdapat lima kawasan yang akan dilakukan pemberian bantuan yakni Kota Tarakan, Kupang, Katingan, Kepulauan Riau, dan Malang.
“Sementara di Kaltara ini masih Tarakan, karena ini kan komitmen pemerintah daerah masing-masing. Jadi kalau memang dinsos mengusulkan kepada kami, otomatis kami anggarkan,” tegasnya.
Sesuai data yang diperoleh, Tri mengatakan bahwa pihaknya telah menggelontorkan anggaran ke-71 eks PSK. Melalui hal tersebut, Tri menjelaskan bahwa pihaknya hanya memberikan dukungan kepada Kota Tarakan dan meminta adanya pendamping untuk mengarahkan para mantan PSK agar tidak kembali.
