MANAGED BY:
SENIN
20 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 15 Mei 2019 10:41
Duitnya Ngga Ada..!! Pemkab Tak Anggarkan THR Honorer

Tidak Dibayar, Denda 5 Persen

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bulungan memastikan tahun ini PNS di lingkungan Pemkab Bulungan tetap mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), meski kondisi keuangan daerah sejak tiga tahun defisit. Hal itu dikatakan Kepala DPKAD Bulungan, P Tumanggor kepada Radar Kaltara.

Namun untuk tenaga honorer, kata dia, sama seperti tahun sebelumnya tidak menerima THR. Seperti diketahui, ada sekitar 700 tenaga honorer yang mengabdi di Pemkab Bulungan.

“Kita sebenarnya berharap tenaga honorer juga menerima THR, tapi karena keuangan tidak mencukupi, tidak dapat kita berikan,” kata Tumanggor. Sementara untuk THR PNS akan diberikan sebanyak 1 bulan gaji. Paling lambat dibayar H-7 Idulfitri.

 “Untuk total anggaran yang disiapkan, saya lupa, yang pasti setiap PNS akan menerima THR sebesar satu bulan gaji,” sebutnya.

Terpisah, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Kaltara, Asnawi mengatakan, pihaknya hanya mengawasi THR tenaga kerja perusahaan. Sementara untuk tenaga honorer yang bekerja di pemerintah bukan kewenangan mereka.

Jadi, kata dia, untuk perusahaan tetap diingatkan untuk membayar THR karyawan tepat waktu, yakni paling lambat H-7 Idulfitri.

 “Sanksi pasti ada jika ada yang tidak membayar atau telat. Kalau telat sanksi bisa berupa denda hingga sanksi administratif,” ungkap Asnawi, Selasa (14/5).

Bahkan di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Diperusahaan, khususnya pada pada Pasal 10 secara jelas menyebutkan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja dapat dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

“Jadi dalam aturan itu sudah jelas, kita juga sudah membuat surat edaran (SE) kepada perusahaan agar membayar THR paling lambat H-7 sebelum Idulfitri,” ujarnya.

Denda itu nantinya akan dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Sedangkan sanksi administratif akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jadi kita berharap pihak perusahaan dapat membayarkan THR itu tepat waktu,” tegasnya.

Kemudian, pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum Idulfitri berhak mendapatkan THR. Hal itu berlaku untuk tahun berjalan pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan.

“Tahun ini kita juga akan membuat posko pengaduan THR di kantor Disnakertrans,” ujarnya.

Dijelaskan, dalam proses pengaduan, pekerja cukup melapor ke posko pengaduan atau menghubungi nomor telepon yang sudah disediakan. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Disnakertrans.

“Jadi kami akan memberikan pendampingan kepada pekerja agar pihak perusahaan yang bersangkutan membayar THR sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Berdasarkan catatan tahun 2018, pihaknya menerima sebanyak 27 aduan terkait THR. Rata-rata masalah THR, seperti perhitungan, keterlambatan, dan tidak adanya THR kepada pekerja yang  baru seminggu masuk bekerja.

“Tahun ini kita tidak tahu berapa aduan yang akan diterima, tapi kami tetap berharap tidak ada lagi permasalahan THR tersebut,” ujarnya. (*/jai/ana)

 

 

 

 

 

 


BACA JUGA

Senin, 20 Januari 2020 13:29

Hujan Lebat Masih Berpotensi Terjadi

TANJUNG SELOR - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas…

Senin, 20 Januari 2020 13:26

Gedung SMP 2 Tanjung Palas Ludes Terbakar

TANJUNG SELOR – Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2…

Senin, 20 Januari 2020 13:02

Bakal Calon Gubernur Mencari Wakil

SEJUMLAH bakal calon gubernur (bacagub) tengah menimbang siapa yang akan…

Sabtu, 18 Januari 2020 14:20

Mewabah di Malaysia, Waspada Virus Polio

TANJUNG SELOR – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Utara (Kaltara) menetapkan…

Sabtu, 18 Januari 2020 14:11

Infrastruktur Dermaga Butuh Renovasi

TANJUNG SELOR - Beberapainfrastruktur, khususnya di dermaga Kayan Tanjung Selor,…

Sabtu, 18 Januari 2020 14:09

Dibangun 2017, TPA Km 9 Belum Difungsikan

TANJUNG SELOR – Meski pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) Kilometer…

Jumat, 17 Januari 2020 14:29

CDOB Tanjung Selor Dapat 'Lampu Hijau'

TANJUNG SELOR – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI,…

Jumat, 17 Januari 2020 14:25

Diduga Ada Aliran Gaji ‘Siluman’, SBSI Minta DLH Diaudit

TANJUNG SELOR - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Sejahtera…

Jumat, 17 Januari 2020 11:06

100 Persen Dukungan Paslon Perseorangan Diverifikasi Faktual

TANJUNG SELOR – Proses pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020…

Selasa, 14 Januari 2020 10:15

Eks Kantor Camat Akan Ditempati BPBD

TANJUNG SELRO - Ekskantor Kecamatan Tanjung Selor yang diketahui sudah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers