MANAGED BY:
SELASA
12 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 15 Mei 2019 10:41
Duitnya Ngga Ada..!! Pemkab Tak Anggarkan THR Honorer

Tidak Dibayar, Denda 5 Persen

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bulungan memastikan tahun ini PNS di lingkungan Pemkab Bulungan tetap mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), meski kondisi keuangan daerah sejak tiga tahun defisit. Hal itu dikatakan Kepala DPKAD Bulungan, P Tumanggor kepada Radar Kaltara.

Namun untuk tenaga honorer, kata dia, sama seperti tahun sebelumnya tidak menerima THR. Seperti diketahui, ada sekitar 700 tenaga honorer yang mengabdi di Pemkab Bulungan.

“Kita sebenarnya berharap tenaga honorer juga menerima THR, tapi karena keuangan tidak mencukupi, tidak dapat kita berikan,” kata Tumanggor. Sementara untuk THR PNS akan diberikan sebanyak 1 bulan gaji. Paling lambat dibayar H-7 Idulfitri.

 “Untuk total anggaran yang disiapkan, saya lupa, yang pasti setiap PNS akan menerima THR sebesar satu bulan gaji,” sebutnya.

Terpisah, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Kaltara, Asnawi mengatakan, pihaknya hanya mengawasi THR tenaga kerja perusahaan. Sementara untuk tenaga honorer yang bekerja di pemerintah bukan kewenangan mereka.

Jadi, kata dia, untuk perusahaan tetap diingatkan untuk membayar THR karyawan tepat waktu, yakni paling lambat H-7 Idulfitri.

 “Sanksi pasti ada jika ada yang tidak membayar atau telat. Kalau telat sanksi bisa berupa denda hingga sanksi administratif,” ungkap Asnawi, Selasa (14/5).

Bahkan di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Diperusahaan, khususnya pada pada Pasal 10 secara jelas menyebutkan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja dapat dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

“Jadi dalam aturan itu sudah jelas, kita juga sudah membuat surat edaran (SE) kepada perusahaan agar membayar THR paling lambat H-7 sebelum Idulfitri,” ujarnya.

Denda itu nantinya akan dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Sedangkan sanksi administratif akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jadi kita berharap pihak perusahaan dapat membayarkan THR itu tepat waktu,” tegasnya.

Kemudian, pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum Idulfitri berhak mendapatkan THR. Hal itu berlaku untuk tahun berjalan pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan.

“Tahun ini kita juga akan membuat posko pengaduan THR di kantor Disnakertrans,” ujarnya.

Dijelaskan, dalam proses pengaduan, pekerja cukup melapor ke posko pengaduan atau menghubungi nomor telepon yang sudah disediakan. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Disnakertrans.

“Jadi kami akan memberikan pendampingan kepada pekerja agar pihak perusahaan yang bersangkutan membayar THR sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Berdasarkan catatan tahun 2018, pihaknya menerima sebanyak 27 aduan terkait THR. Rata-rata masalah THR, seperti perhitungan, keterlambatan, dan tidak adanya THR kepada pekerja yang  baru seminggu masuk bekerja.

“Tahun ini kita tidak tahu berapa aduan yang akan diterima, tapi kami tetap berharap tidak ada lagi permasalahan THR tersebut,” ujarnya. (*/jai/ana)

 

 

 

 

 

 


BACA JUGA

Senin, 11 November 2019 11:23

SOA Penumpang Dievaluasi, Terutama Soal Jalur dan Kebutuhan

TANJUNG SELOR – Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penumpang di Kalimantan…

Sabtu, 09 November 2019 09:25

Tabrak Truk, Pengendara Motor Tewas

TANJUNG SELOR – Pengendara sepeda motor atas nama Selan (77)…

Sabtu, 09 November 2019 09:23

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Masih Stagnan

TANJUNG SELOR – Wacana pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bulungan dari…

Sabtu, 09 November 2019 09:21

Disdukcapil Tegaskan Suket Miliki Keabsahan Laiknya e-KTP

TANJUNG SELOR – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten…

Sabtu, 09 November 2019 09:14

Longsor di KTT Murni Kecelakaan Tambang

TANJUNG SELOR – Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan…

Jumat, 08 November 2019 14:18

PLBL Dinilai Tidak Miliki Keuntungan

TANJUNG SELOR – Sementara itu PLBL Liem Hie Djung dinilai…

Jumat, 08 November 2019 14:14

Nelayan Kecil Beralih ke Bahan Bakar Gas

TANJUNG SELOR – Dianggap masih banyaknya nelayan kecil di Indonesia…

Jumat, 08 November 2019 14:11

Pekan Ini, UMK Segera Dibahas

TANJUNG SELOR – Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara)…

Jumat, 08 November 2019 11:15

November Hingga Januari, Waspada Banjir, 4 Daerah Ini Paling Rawan

TANJUNG SELOR – Jika sesuai prediksi, Kalimantan Utara (Kaltara) akan…

Kamis, 07 November 2019 12:38

MAAF YA..!! Untuk Formasi CPNS, Hanya Ada Formasi Kesehatan dan Teknis

TANJUNG SELOR – Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*