TARAKAN - Tahapan Pemilu serentak 17 April 2019 tak lama lagi rampung. Meski begitu, perolehan suara dan jumlah kursi dari partai politik (parpol) sudah dikantongi oleh masing-masing pengurus yang tentunya sebagai dasar pertimbangan untuk keikutsertaannya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2020 mendatang.
Seperti tiga parpol yang masing-masing meraih lima kursi di DPRD Kaltara. Partai Gerindra, Hanura dan PDIP. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW Hanura Kaltara Effendhi Djuprianto, mengatakan, pada Pilgub nanti Hanura memastikan diri akan berkoalisi dengan partai lain. Mengingat, syarat untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur minimal tujuh kursi di DPRD Kaltara.
“Berkoalisi itu pasti. Mengenai sosoknya siapa tentu kami lihat di internal partai dulu potensinya seperti apa, dan juga pastinya lewat pendaftaran yang akan kami buka nanti jika memang sudah memasuki tahapannya,” jelasnya.
Jika tak ada kendala, dikatakan Effendhi, Hanura kemungkinan besar mengusung kader sendiri. Sebab, banyak kader Hanura yang memiliki potensi luar biasa di Kaltara. Apalagi pada Pemilu tahun ini, Hanura mendapat jatah kursi di unsur pimpinan di beberapa daerah.
“Kalau di internal partai ada sosok yang sangat potensial untuk kami usung di pilgub seperti Ingkong Ala, Asmin Laura Hafid, dan petahana bapak Haji Udin Hianggio yang merupakan Dewan Penasihat Hanura Kaltara,” bebernya.
Ia mengharapkan di pilgub Kaltara tahun depan, Hanura tidak lagi salah menentukan sikap untuk meraih kemenangan bersama calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung. “Seperti yang terjadi pilgub lima tahun lalu calon yang kami usung kalah, semoga nanti tidak karena Hanura sudah menjadi yang terbaik,” ujarnya optimistis.
Sementara Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada DPD PDIP Kaltara Norhayati Andris, juga mengatakan hal yang sama bahwa akan berkoalisi dengan parpol lain.
“Sebenarnya terlalu 'pagi' membahas soal pilgub sekarang ini. Tapi PDIP akan tetap mencari figur yang benar-benar ingin berjuang untuk Kaltara,” katanya. Figur yang dimaksud bisa berasal dari internal PDIP sendiri maupun luar partai yang nantinya melewati tahap pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur.
Jika mengacu figur di internal partai maka sejumlah nama akan menjadi pertimbangan. Mereka adalah Drs. Jhonny Laing Impang, M.Si, Datu Yasir Arafat, Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A, H. Rakhmat Sewa dan Norhayati Andris sendiri. “Iya bisa jadi,” cetusnya saat disinggung nama-nama tersebut.
Sejak hasil Pileg 2019 diketahui, memang muncul sejumlah nama di Kaltara yang berpeluang untuk maju di pilgub. Di antara calon calon anggota DPD RI Dapil Kaltara yang terpilih pun kini dikait-kaitkan dengan pilgub. Salah satunya Hasan Basri, S.E, yang meraih suara tertinggi hingga 22.672 suara, atau berada di posisi tiga besar dari empat kursi jatah anggota DPD RI Dapil Kaltara periode 2019-2024.
“Jujur saja, saat banyak yang tahu bahwa saya meraih suara terbanyak, mereka langsung menawarkan untuk maju di pemilihan kepala daerah, baik itu calon bupati atau pilbup maupun pilgub (pemilihan gubernur), tapi saya sampaikan, insyaallah saya tetap konsisten di DPD selama lima tahun untuk menjaga dan memperjuangkan amanah yang sudah diberikan,” tegas Hasan Basri.
Untuk itu, dirinya memastikan tetap berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan di kursi DPD RI. “Ini janji politik saya, saya akan lebih mementingkan apa yang sudah diamanahkan ke saya, saya tidak akan mengkhianati itu meski nantinya ada tawaran. Tapi setelah itu kita tidak tahu,” tambah calon DPD RI nomor urut 26 ini.
Menurutnya, kemenangannya di Pileg DPD adalah kemenangan masyarakat Kaltara dan Tarakan pada umumnya, khususnya Tim Relawan Hasan Basri (Relasi) yang sudah bekerja keras. “Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada tim pemenangan dan masyarakat Kaltara seluruhnya yang tak bisa saya sebutkan satu per satu karena telah memilih saya,” ucapnya.
Menurutnya, banyak persoalan di Kaltara yang harus diselesaikan di tingkat pusat melalui perwakilannya di DPD RI. Di antaranya, masalah akses lintas batas di wilayah perbatasan, percepatan daerah otonomi baru (DOB), dan lainnya.
