TANJUNG SELOR – Adanya isu yang digulirkan tentang gerakan people power atau penggulingan kekuasaan presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat karena dinilai telah melanggar konstitusi atau melakukan penyimpangan pada proses Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 17 April 2019 silam, ditanggapi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebaliknya.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Utara (Kaltara) H. Abdul Djalil Fatah mengatakan, jika selama ini pelaksanaan pesta demokrasi di Kaltara sudah berjalan dengan baik. “Kita bersyukur pada tuhan Yang Maha Esa, pelaksanaan pesta demokrasi kita berjalan kondusif. Dan masyarakat Kaltara telah menyalurkan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya,” ungkap H.Abdul Djalil Fatah, Senin (6/5).
Bahkan, kata dia, semua sudah berjalan pada koridor aturan yang berlaku. Termasuk adanya pemilu ulang di beberapa wilayah, menunjukkan keseriusan dari penyelenggara pemilu. “KPU sudah bekerja sesuai aturan yang berlaku, kondisi ini kita jaga sebaik-baiknya jangan sampai termakan isu yang memecah belah sesama anak bangsa,” tegasnya.
Apalagi, belakangan ini banyak beredar berita bohong, menyebar fitnah hingga upaya mengadu domba sesama anak bangsa. “Jangan mudah percaya dan menerima informasi yang tidak jelas sumbernya. Harus diteliti sebaik-baiknya,” ulasnya.
Menyikapi hasil pemilu, para tokoh agama dan masyarakat yang tergabung dalam FKUB Kaltara menilai tidak ada hal yang menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Terkait isu people power, FKUB Kaltara tidak sependapat dengan hal tersebut sehingga pihaknya mengimbau pada masyarakat Kaltara agar jangan gampang termakan isu, yang bisa saja dimunculkan oleh oknum tertentu demi kepentingan tertentu.
“Kita di Kaltara selalu menjaga kondusifitas sebaik-baiknya. Jikapun ada pelanggaran (pemilu, Red) serahkan ke pihak yang bertanggung jawab atau dibawa ke ranah hukum beserta bukti-buktinya,”terangnya.
Terkait setuju atau tidak setuju dengan isu people power, pihaknya perlu melihat dulu latar belakangnya apa.“Berkaitan dengan Pemilu di Kaltara saya kira kondusif saja, jika ditemukan ada hal yang tidak sesuai aturan pada pemilu ini silakan tempuh jalur hukum,” ulasnya.
Wakil Ketua FKUB Kaltara Wiyono Adhie menambahkan dalam konteks penyelenggaraan pemilu, komitmen FKUB secara nasional serta tertuang dalam bentuk deklarasi konferensi FKUB. Baik yang diselenggarakan di Kota Tarakan maupun secara nasional di Makassar telah melakukan berbagai komunikasi dan sosialisasi agar pesta demokrasi serentak ini berjalan kondusif.
“Yang akan kami lakukan dalam waktu dekat ini adalah deklarasi pasca penyelenggaraan pemilu Pileg dan Pilpres. Termasuk dukungan terhadap penyelenggaraannya dan itu tidak terbatas pada pengurus FKUB. Tapi semua unsur masyarakat serta tokoh yang ada di Kaltara,” jelasnya.
Terkait isu yang digulirkan soal people power, semua tokoh agama, masyarakat maupun pemuda bertanggung jawab di dalamnya. Memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan pemilu sudah berjalan sesuai koridornya.
“Sebenarnya semua dilakukan sesuai koridor hukum, kita punya tatanan hukum persoalan hukum harus dijalankan sesuai prosedur hukum. Baik melalui KPU, Bawaslu dan pihak yang berkompeten,” tegasnya.
Wiyono Adhie menambahkan, dalam minggu ini FKUB akan menggelar deklarasi dukungan terhadap penyelenggara pemilu dan komitmen bersama menjaga kondusifitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. (dsh/eza)
