NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menjamin persoalan penangkapan kapal sembako Nunukan-Sebuku oleh Polair Polda Kaltara, Minggu (28/4) lalu akan selesai dengan aman.
Ia mengatakan, barang yang dimuat kapal sembako ke Sebuku itu memang barang Malaysia. Hanya saja, barang-barang tersebut dibeli dari Kecamatan Nunukan. Makanya, solusi yang disampaikan Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit meminta kepada pemilik kapal untuk membawa nota pembelian untuk diperlihatkan sebagai bukti jika barang tersebut dibeli di Kecamatan Nunukan dan bukan langsung dari Tawau, Malaysia. “Solusinya, seluruh nota pembelian barang dari Nunukan itu diperlihatkan,” kata Hj. Asmin Laura Hafid kepada media saat dikonfirmasi mengenai solusi yang diberikan pemerintah terhadap kejadian tersebut kemarin.
Ia mengatakan, pemilik kapal sudah bertemu dengan penyidik dan menyerahkan semua nota pembelian dan bukti pembayaran cukai. Namun belum bisa selesai lantaran Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Kaltara Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra sedang mendampingi Kapolda Kaltara memantau proses Pleno KPU Kaltara saat ini. “Jadi, bukan tidak ditangani. Tapi, atasan penyidik yang menangani persoalan ini sedang tidak di tempat,” ujarnya menjelaskan.
Dikatakan, pihaknya telah menindaklanjuti adanya rencana aksi mogok pemilik kapal untuk mengangkut sembako ke Kecamatan Sebuku. Agar tak terjadi dan dapat merugikan masyarakat yang ada di wilayah tiga, maka hal tersebut telah direspons dengan cepat. “Setelah ada laporan itu, saya langsung berkoordinasi dengan Kapolda Kaltara. Dan kini sudah dalam proses penyelesaian,” tegasnya.
Ahmad, salah seorang warga di Dermaga Inhutani membenarkan adanya aksi mogok yang dilakukan pemilik kapal sembako saat ini. Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas sesama pemilik kapal yang kini sedang menjalani pemeriksaan setelah ditangkap di perairan Nunukan-Sebuku beberapa waktu lalu. “Memang tidak memuat kapal ke Sebuku. Mereka menunggu nasib kapal yang ditangkap itu. Makanya, banyak kapal yang hanya bersandar di sini (Dermaga),” ungkapnya saat ditemui media ini.
Basse, salah seorang buruh yang ditemui media ini membenarkan. Ia mengatakan, sejak adanya penangkapan kapal itu, pemilik barang tidak berani lagi mengirim barang mereka ke Sebuku. Apalagi kalau barang ada Malaysia. Demikian juga barang dalam negeri. Karena, tidak ada kapal yang mengangkut. “Kecuali pakai perahu saja. Itupun hanya tujuan Sungai Ular dan Seimanggaris,” pungkasnya.
Informasi lain diterima media ini dari sumber terpercaya, sebelum penangkapan kapal sembako jalur Nunukan-Sebuku dilakukan, aparat keamanan lebih dulu melakukan pemantauan di lapangan. Hasilnya, barang-barang Malasysia tersebut tak hanya disalurkan warga Kecamatan Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung dan sekitaranya yang masuk wilayah Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan. Namun juga disebar ke kabupaten lain yang tidak termasuk wilayah perbatasan. “Kalau yang ditoleransi itu wilayah perbatasan. Nah, wilayah perbatasan itu hanya ada 2 di Kaltara ini. Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan,” ungkap sumber tersebut.
Sementara, lanjutnya di kabupaten lain yang masih wilayah Kaltara ini bukan wilayah perbatasan. Jadi, tidak wajar jika ada barang Malaysia, seperti LPG 14 Kg milik Malaysia yang beredar ke masyarakat di daerh tersebut. Misalnya ke Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan juga Kabupaten Malinau. “Masuknya barang Malaysia ke kabupaten itu dari Sebuku. Makanya, jalur masuk utamanya dihentikan. Karena selama ini, alasan pemilik kapal dan barang itu untuk kebutuhan warga di Sebuku dan sekitarnya saja. Nyatanya, banyak gas Malaysia di kabupaten lain. Belum lagi yang ditemukan dibawa ke Parepare (Sulsel). Makanya ditahan saja untuk memastikan hal itu,” bebernyan. (oya/zia)
