MANAGED BY:
SELASA
27 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Senin, 06 Mei 2019 09:32
Tiga Tuntutan Buruh Direspons

Disnakertrans Akui Kekurangan Pengawas Ketenagakerjaan

SAMPAIKAN ASPIRASI: Sejumlah buruh saat berorasi di Lapangan Agatish, Tanjung Selor saat May Day 2 Mei lalu. Diketahui, dalam orasinya mereka ingin adanya penyesuaian UMK, BPJS dan penghapusan PP nomor 78/2015 tentang Pengupahan. RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO,

TANJUNG SELOR – Diketahui sebelumnya, sejumlah buruh yang tergabung dalam Federasi Buruh Indonesia (FBI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang menggelar aksi May Day atau Hari Buruh pada Rabu, 1 Mei lalu meminta respons nyata dari pemerintah agar ke depan adanya jaminan kesejahteraan bagi para buruh.

Pasalnya, dinilai sejauh ini banyak buruh yang belum digaji sesuai upah minimum kabupaten (UMK). Kemudian, tidak adanya atau terdaftar ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Selanjutnya, masalah isu nasional yakni permintaan penghapusan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menyikapi segala tuntutan yang muaranya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)Kaltara, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Kaltara, Asnawi mengungkapkan, terkait UMK menurutnya sejauh ini setiap perusahaan yang memperkerjakan buruhnya harusnya sudah mengetahui aturan tersebut. Buruh wajib dibayar sesuai UMK.

Akan tetapi, jika memang ada perusahaaan yang hingga kini belum menerapkan UMK. Maka, pihaknya mempersilakan kepada buruh untuk melaporkannya disertai dengan data-data yang jelas ke Disnakertrans. Dan, selanjutnya hal itu akan ditindaklanjuti pengawas ketenagakerjaan sebagaimana prosedur yang sudah ada.

“Tapi, saya percaya perusahaan sudah paham tentang hak dari karyawannya,” ungkapnya kepada Radar Kaltara saat ditemui usai menjadi narasumber di Respons Kaltara, Kamis (2/5).

Meski, lanjutnya, pihaknya tak menampik bahwa perihal pengawasan yang dilakukannya. Di mana sejauh ini cukup sulit. Tak lain, dikarenakan jumlah pengawas yang dimiliki hanya empat orang. Sedangkan yang harus diawasi sekira 2.300 perusahaan yang terdaftar di Kaltara. Oleh karenanya, memang hal itu dapat dikatakan tidak cukup ideal.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 26 Oktober 2020 15:02

Tim Wajib Kantongi Izin Satgas

TANJUNG SELOR – Layanan dokter terbang yang merupakan program Pemerintah…

Senin, 26 Oktober 2020 14:57

Pasar Induk Jadi Sorotan

TANJUNG SELOR – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro…

Senin, 26 Oktober 2020 14:54

Program Peralihan BBM-BBG Berlanjut

TANJUNG SELOR - Tidak terdampak dari pemangkasan anggaran selama pandemi…

Senin, 26 Oktober 2020 14:51

Pengeboman Ikan Marak, Tolong Ditertibkan Orang-Orang Ini..!!

TANJUNG SELOR - Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas ) Tanah Kuning-Mangkupadi…

Senin, 26 Oktober 2020 10:35

Sampai Akhir Pekan Kemarin, Total Sudah 769 Kasus Corona di Kaltara

Tambahan kasus konfirmasi positif virus corona atau Covid-19 di Kalimantan…

Sabtu, 24 Oktober 2020 19:27

Pjs Gubernur Sosialisasikan Prokes hingga ke Pasar

TANJUNG SELOR – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara)…

Sabtu, 24 Oktober 2020 19:19

Libur Panjang, Pjs. Gubernur Minta Patuhi Protokol Kesehatan

TANJUNG SELOR - Sesuai dengan hasil rakor nasional dan daerah…

Sabtu, 24 Oktober 2020 13:18

Libur Panjang, Berpotensi Klaster Baru

TANJUNG SELOR – Libur panjang di akhir Oktober 2020 berpotensi…

Sabtu, 24 Oktober 2020 13:16

Rapid Test Massal, Enam ASN Reaktif

TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan menggelar tes cepat atau rapid…

Sabtu, 24 Oktober 2020 13:15

Anggaran BST Dipangkas 50 Persen

TANJUNG SELOR – Di awal pandemi Covid-19 lalu, penerima bantuan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers