MANAGED BY:
JUMAT
03 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Senin, 06 Mei 2019 09:32
Tiga Tuntutan Buruh Direspons

Disnakertrans Akui Kekurangan Pengawas Ketenagakerjaan

SAMPAIKAN ASPIRASI: Sejumlah buruh saat berorasi di Lapangan Agatish, Tanjung Selor saat May Day 2 Mei lalu. Diketahui, dalam orasinya mereka ingin adanya penyesuaian UMK, BPJS dan penghapusan PP nomor 78/2015 tentang Pengupahan. RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Diketahui sebelumnya, sejumlah buruh yang tergabung dalam Federasi Buruh Indonesia (FBI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang menggelar aksi May Day atau Hari Buruh pada Rabu, 1 Mei lalu meminta respons nyata dari pemerintah agar ke depan adanya jaminan kesejahteraan bagi para buruh.

Pasalnya, dinilai sejauh ini banyak buruh yang belum digaji sesuai upah minimum kabupaten (UMK). Kemudian, tidak adanya atau terdaftar ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Selanjutnya, masalah isu nasional yakni permintaan penghapusan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menyikapi segala tuntutan yang muaranya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)Kaltara, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Kaltara, Asnawi mengungkapkan, terkait UMK menurutnya sejauh ini setiap perusahaan yang memperkerjakan buruhnya harusnya sudah mengetahui aturan tersebut. Buruh wajib dibayar sesuai UMK.

Akan tetapi, jika memang ada perusahaaan yang hingga kini belum menerapkan UMK. Maka, pihaknya mempersilakan kepada buruh untuk melaporkannya disertai dengan data-data yang jelas ke Disnakertrans. Dan, selanjutnya hal itu akan ditindaklanjuti pengawas ketenagakerjaan sebagaimana prosedur yang sudah ada.

“Tapi, saya percaya perusahaan sudah paham tentang hak dari karyawannya,” ungkapnya kepada Radar Kaltara saat ditemui usai menjadi narasumber di Respons Kaltara, Kamis (2/5).

Meski, lanjutnya, pihaknya tak menampik bahwa perihal pengawasan yang dilakukannya. Di mana sejauh ini cukup sulit. Tak lain, dikarenakan jumlah pengawas yang dimiliki hanya empat orang. Sedangkan yang harus diawasi sekira 2.300 perusahaan yang terdaftar di Kaltara. Oleh karenanya, memang hal itu dapat dikatakan tidak cukup ideal.

“Dengan segala keterbatasan itu, tentu kami juga ada suatu kendala. Namun, kami tetap akan terus memperjuangkan apa yang menjadi hak dari buruh. Mengapa? Karena buruh ini merupakan mitra kami juga,” ujarnya.

Lebih lanjut, jika bicara mengenai ideal, menurutnya setidaknya ada 35 orang untuk mengawasi perusahaan di lima kabupaten/kota di Kaltara. Sehingga di setiap daerah bisa ditempatkan masing-masing lima orang pengawas.

Dan tugas pengawas sendiri, seperti yang pernah dijelaskan bahwa setiap bulannya harus melakukan pengecekan di setiap perusahaan sebanyak lima perusahaan. Artinya, jika dihitung selama 12 bulan dan dengan empat pengawas pemeriksaan terhadap perusahaan. Maka, hanya dapat dilakukan sekitar 60 perusahaan saja.

“Kondisi itu yang kami alami, sedangkan untuk mencapai kata ideal, berdasarkan struktur yang ada di Disnakertrans perlu membentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dahulu,” jelasnya.

Sementara, mengenai BPJS Ketenagakerjaan ataupun Kesehatan yang belum buruh dapatkan lantaran tak didaftarkan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Pihaknya dalam hal ini mengatakan, hal itu nantinya akan menjadi catatan dan tentunya akan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan  dan Kesehatan.

Tujuannya yaitu untuk mengetahui terlebih dahulu tentang status buruh dalam perusahaan. Apakah, buruh itu memang dalam kategori karyawan tetap, buruh lepas ataupun lainnya. Sebab, ini bisa menjadi suatu masukan olehnya guna tindak lanjut ke depan dalam penindakan ke perusahaan yang dimaksud tersebut.

“Untuk lebih jelasnya mengenai BPJS bisa ke BPJS-nya langsung. Tapi, dari kami untuk segi pengawasan tetap berupaya semaksimal mungkin. Di samping memang aturan dalam memperoleh BPJS ada kriterianya sendiri,” katanya.

Terakhir, mengenai persoalan penghapusan PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Yang mana, dalam aksi buruh itu dianggap PP itu banyak merugikan para buruh mengenai upahnya. Mengingat dalam menentukan upah di setiap daerah dengan bermacam-macam UMP (upah minimum provinsi). Sehingga yang tinggi akan semakin tinggi. Dan itu dianggap sebagai pemutus ruang demokrasi atau ruang berpendapat bagi kaum buruh dalam menentukan upah.

“Dari saya, terkait PP 78 tahun 2015 itu sudah merupakan isu nasional untuk dihapus. Akan tetapi, sepanjang belum ada perubahan sehingga itu tetap berlaku untuk penerapan UMK di tahun 2020 nanti yang akan ditetapkan di bulan November 2019 mendatang,” tuturnya.

Ditambahkannya juga, mengenai aksi May Day oleh sejumlah buruh di Lapangan Agatish, Tanjung Selor. Menurutnya itu sah-sah saja dalam aksinya dengan menyampaikan berbagai orasi. Asal, itu tetap berpedoman pada pada motto May Day 2019 yaitu "Together We Grow".

“Kita tidak melarang bagi serikat pekerja atau buruh untuk melakukan orasi terbuka dalam rangka menyampaikan aspirasi. Sebab mereka ini pun dilindungi undang-undang. Sepanjang tidak anarkis dan mengganggu ketertiban umum,” terangnya.

Bahkan, Asnawi mengaku ke depannya akan ada suatu perubahan terhadap gerakan terbuka dari buruh dalam memperingati May Day. Di mana nantinya akan dibentuk suatu dialog ketenagakerjaan. Dan ini melibatkan operator yang terkait dalam hal ini BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Perubahan-perubahan dalam gerakan terbuka ini penting. Apalagi, nantinya secara langsung akan melibatkan pihak BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya.

Dikatakannya kembali, dalam aksi May Day sebenarnya setiap kabupaten/kota memiliki perbedaan. Di mana, jika di Kabupaten Bulungan lalu mengadakan aksi orasi dengan mendatangkan puluhan buruh dari perusahaan-perusahaan yang ada. Namun, di Kota Tarakan serikat buruh justru mengadakan kegiatan berupa gerak jalan santai, donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis.

“Masing-masing daerah dalam aksi May Day itu berbeda. Tapi, kami tetap kepada para buruh di provinsi termuda di Indonesia ini. Dan sekali lagi, saya katakan buruh itu merupakan mitra kami di Disnakertrans. Artinya, mereka akan tetap kami upayakan mendapatkan hak sebagaimana mestinya buruh,” tutupnya.

Sementara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tarakan, Wirasirait mengatakan, terkait pekerja yang saat ini sudah terdaftar dan aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya sekitar 82 ribu jiwa. Dan jumlah itu cakupannya pekerja atau buruh di lima kabupaten/kota se-Kaltara.

“Tapi, kami akui juga ada pekerja atau buruh yang belum terdaftar. Namun, menurut kami itu menjadi misteri. Mengapa? Karena memang untuk mendeteksi lebih jauh tentang siapa yang belum terdaftar butuh adanya kerja sama semua pihak,” ungkapnya.

“Di samping memang bagi yang belum terdaftar itu dikategorikan dinamis, karena ada pekerja yang masuk dan keluar. Tapi, tetap untuk yang belum terdaftar wajib diberikan edukasi agar mereka paham fungsi dari BPJS sendiri,” sambungnya.

Dikatakannya juga, sejauh ini pihaknya selaku operator di bawah koordinasi Disnakertrans terus mengupayakan seluruh pekerja di Kaltara terdaftar di BPJS. Baik, BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan. Karena memang itu merupakan salah satu hak yang wajib dimiliki oleh setiap pekerja di perusahaan.

“Adanya BPJS ini menjadi pelindung bagi pekerja di tempat kerjanya. Itulah mengapa saya katakan BPJS itu penting bagi pekerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, jika dirinci mengenai arah atau konsen BPJS. Ia menjelaskan bahwa ada 4 program utama. Pertama, adanya BPJS itu sebagai jaminan kecelakaan kerja. Bahkan, jaminan itu sampai pada kesembuhan secara total hingga pekerja itu mampu bekerja kembali.

“Dari BPJS ini memberikan jaminan pembiayaan sampai sembuh. Itulah salah satu keuntungan memiliki BPJS,” katanya.

Kedua yaitu BPJS ini sebagai jaminan kematian. Maksudnya yaitu ini mengarah pada risiko sosial karena memang setiap mahluk hidup akan meninggal dunia. Oleh karenanya, jika terdaftar di BPJS akan ada santunan bagi ahli waris untuk kehidupan selanjutnya.

“Inilah luar biasanya BPJS, santunan itu tidak melihat apa penyebab dari kematiannya itu. Apakah dari faktor pekerjaan ataupun tidak, santunan itu akan tetap ada,” tuturnya.

Ketiga, jaminan hari tua. Ini menjadi modal para pekerja ketika tak aktif bekerja. Jadi hari tua bisa dijadikan sebagai modal hidup. Dan keempat, jaminan pensiun. Yang mana, ini laiknya seorang pegawai negeri sipil (PNS). Pekerja juga memiliki pensiunan tatkala masa kerjanya sudah habis.

“Ini memang menjadi suatu hal yang baru. Itulah mengapa kepemilikan BPJS ini sangatlah perlu bagi pekerja di lapangan,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kabid Promosi BPJS Kesehatan Tarakan, Susilawaty menambahkan, BPJS Kesehatan pun sangatlah penting. Oleh karenanya, semua wajib untuk memiliki BPJS Kesehatan itu. “Saya yakin sampai saat ini sudah ada yang merasakan manfaat dari BPJS itu. Itulah mengapa saya katakan penting untuk memilikinya,” ungkapnya.

“Tapi, bagi yang belum. Alhamdulillah, berarti masih diberikan kesehatan. Namun, kita tetap mendapat pahala karena sudah bergotong-royong membantu masyarakat lainnya agar dapat tertolong,” sambungnya.

Sementara, lanjutnya, mengenai cakupan BPJS sendiri di Kaltara. Ia menjelaskan bahwa sampai saat ini cakupan kepesertaan sudah mencapai 98 persen. Tentunya, jumlah itu terbilang cukup baik. Alhasil, hal itu itu membuat Kaltara menjadi UHC ke-5.

“Harapan kami yang masih belum terdaftar atau tersisa dua persen itu. Maka, dapat segera melaporkan ke BPJS,” harapnya.

Di sisi lain, pihaknya tak menampik bahwa dalam progres capaian 100 persen tak bisa BPJS sendiri. Melainkan, butuh dukungan pemerintah daerah. Sehingga seluruh masyarakat dapat terdaftar di BPJS Kesehatan.

“Termasuk para buruh yang memang belum terdaftar sejauh ini,” tutupnya. (omg/eza)


BACA JUGA

Kamis, 02 April 2020 14:15

Ketersediaan Bahan Pokok Terus Dipantau

TANJUNG SELOR – Harga komoditas pangan di Kaltara pada Maret…

Kamis, 02 April 2020 14:14

Sekolah Filial Jadi Solusi

TANJUNG SELOR – Dunia pendidikan di pedalaman Kalimantan, tepatnya yang…

Kamis, 02 April 2020 14:01

Mesti Ada Wabah Corona, Petani Tetap Turun ke Sawah, tapi Jaga Jarak Aman

Pandemi Corona Virus Disease–2019 (Covid – 19) yang menyerang di…

Rabu, 01 April 2020 13:26

Ayo Bersatu Lawan Covid-19!

TANJUNG SELOR – Puluhan kendaraan dan ratusan personel gabungan dikerahkan…

Rabu, 01 April 2020 13:24

Cegah Penularan, Gelar Sidang Jarak Jauh

TANJUNG SELOR – Sidang yang dilaksanakan Pengadilan Negeri (PN) Tanjung…

Rabu, 01 April 2020 13:21

WFH Diberlakukan hingga 21 April Mendatang

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan terus bergerak cepat…

Rabu, 01 April 2020 13:19

Puluhan Mahasiswa di Samarinda Dipulangkan

TANA TIDUNG - Seluruh mahasiswa yang saat ini kuliah di…

Rabu, 01 April 2020 13:18

Edukasi Warga lewat Nada Lagu Dangdut

Pernah dengar lagu Raja Dangdut H. Rhoma Irama berjudul Mirasantika?…

Rabu, 01 April 2020 12:57

Neck Blast Gagalkan 300 Hektare Padi Siap Panen

MASA panen padi menjadi suatu  yang paling dinantikan para petani.…

Selasa, 31 Maret 2020 13:17

Penundaan Pilkada Tunggu Perppu

TANJUNG SELOR - Beredar kabar bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers