MANAGED BY:
SENIN
18 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Senin, 06 Mei 2019 09:32
Tiga Tuntutan Buruh Direspons

Disnakertrans Akui Kekurangan Pengawas Ketenagakerjaan

SAMPAIKAN ASPIRASI: Sejumlah buruh saat berorasi di Lapangan Agatish, Tanjung Selor saat May Day 2 Mei lalu. Diketahui, dalam orasinya mereka ingin adanya penyesuaian UMK, BPJS dan penghapusan PP nomor 78/2015 tentang Pengupahan. RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO,

TANJUNG SELOR – Diketahui sebelumnya, sejumlah buruh yang tergabung dalam Federasi Buruh Indonesia (FBI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang menggelar aksi May Day atau Hari Buruh pada Rabu, 1 Mei lalu meminta respons nyata dari pemerintah agar ke depan adanya jaminan kesejahteraan bagi para buruh.

Pasalnya, dinilai sejauh ini banyak buruh yang belum digaji sesuai upah minimum kabupaten (UMK). Kemudian, tidak adanya atau terdaftar ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Selanjutnya, masalah isu nasional yakni permintaan penghapusan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menyikapi segala tuntutan yang muaranya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)Kaltara, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Kaltara, Asnawi mengungkapkan, terkait UMK menurutnya sejauh ini setiap perusahaan yang memperkerjakan buruhnya harusnya sudah mengetahui aturan tersebut. Buruh wajib dibayar sesuai UMK.

Akan tetapi, jika memang ada perusahaaan yang hingga kini belum menerapkan UMK. Maka, pihaknya mempersilakan kepada buruh untuk melaporkannya disertai dengan data-data yang jelas ke Disnakertrans. Dan, selanjutnya hal itu akan ditindaklanjuti pengawas ketenagakerjaan sebagaimana prosedur yang sudah ada.

“Tapi, saya percaya perusahaan sudah paham tentang hak dari karyawannya,” ungkapnya kepada Radar Kaltara saat ditemui usai menjadi narasumber di Respons Kaltara, Kamis (2/5).

Meski, lanjutnya, pihaknya tak menampik bahwa perihal pengawasan yang dilakukannya. Di mana sejauh ini cukup sulit. Tak lain, dikarenakan jumlah pengawas yang dimiliki hanya empat orang. Sedangkan yang harus diawasi sekira 2.300 perusahaan yang terdaftar di Kaltara. Oleh karenanya, memang hal itu dapat dikatakan tidak cukup ideal.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 18 Januari 2021 12:50

Pelaku Pembuang Bayi Diamankan

TANJUNG SELOR - Tidak butuh waktu lama bagi Satreskrim Polres…

Senin, 18 Januari 2021 11:25

Legislatif Tak Pasang Target

TANJUNG SELOR – Target penyelesaian revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang…

Senin, 18 Januari 2021 11:24

ASTAGA..!! Paman Tega Cabuli Keponakan

TANJUNG SELOR – Pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur…

Senin, 18 Januari 2021 11:23

Diduga Korsleting Listrik, Satu Rumah Ludes

TANJUNG SELOR – Satu rumah warga Desa Sajau Hilir, Kecamatan…

Senin, 18 Januari 2021 11:22

Paman Tega Gauli Keponakan Sendiri

TANJUNG SELOR – Pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur…

Senin, 18 Januari 2021 11:21

‘Kuliti’ Problematika Sampah di Ibu Kota Ala Wakil Rakyat

Sampah masih menjadi persoalan klasik. Ya, karena sampai saat ini…

Sabtu, 16 Januari 2021 16:14

Bangkitkan Ekonomi, Kadin Kaltara Dorong Pengusaha dan Pedagang Berinovatif

TANJUNG SELOR - Musyawarah Provinsi Ke-II Kamar Dagang dan Industri…

Sabtu, 16 Januari 2021 09:47

Mayat Bayi Mengapung di Sungai, Diduga Hasil Hubungan Gelap

TANJUNG SELOR - Warga di kawasan Jalan Sabanar Lama, Kelurahan…

Sabtu, 16 Januari 2021 09:46

Personel TNI-AD Bakal Divaksin

TANJUNG SELOR – Personel TNI Angkatan Darat (AD) yang berada…

Sabtu, 16 Januari 2021 09:45

Pemkab Mulai Susun RPJMD 2021-2024

TANJUNG SELOR - Memasuki periode akhir masa kepemimpinan almarhum Bupati Bulungan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers