MANAGED BY:
KAMIS
09 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 03 Mei 2019 09:29
Sertifikasi Guru Honorer Jadi “PR” Pemerintah
BUTUH PERHATIAN: Para guru honor menyuarakan aspirasi saat peringatan Hardiknas di Jakarta kemarin (2/5). Di Nunukan, persoalan honorer juga masih menjadi PR pemerintah. IST

PROKAL.CO, NUNUKAN – Nasib guru honorer yang kini belum mendapatkan upah layak masih terjadi. Syarat memiliki sertifikasi agar pendapatannya meningkat masih sulit dipenuhi. Khususnya para guru honorer yang ada di Kabupaten Nunukan saat ini. Sehingga peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) kemarin menjadi salah satu momen penting menyuarakan hal itu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan, H. Jainuddin tak menampik hal tersebut. Ia mengatakan, perhatian pemerintah sudah cukup baik. Mulai dari tingkat pusat, provinsi maupun tingkat daerah atau tingkat kabupaten/kota. “Hanya saja, persoalan nilai karena perlu penambahan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya setelah melakukan upacara peringatan Hardiknas di kantor Bupati Nunukan kemarin (2/5) pagi.

Oleh karena itu, lanjutnya, di tahun 2020 mendatang, akan diprogramkan penambahan insentif. Salah satunya menyelesaikan persoalan sertifikasi untuk guru yang berstatu non ASN. Namun itu semua tergantung dari kemampuan keuangan daerah dan juga kebijakan dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). “Kami selama ini tetap memberikan perhatian penuh kepada para guru. Baik yang di tingkat negeri maupun yang guru honorer,” ungkapnya.

Disebutkan, untuk jumlah guru yang memiliki sertifikasi sudah mencapai 590 guru. Sementara yang belum sebanyak 167 guru. Sedangkan dari kalangan guru honorer sampai saat ini memang belum ada yang memiliki sertifikasi itu. Junaidi mengungkapkan, kendala guru honorer itu tak memiliki seritifikasi lantaran tidak masuk dalam data Dapodik. Kemudian surat keputusan (SK) penerimaannya hanya ditandatangani kepala sekolah yang bersangkutan. Bukan dari kepala Disdik Nunukan atau bupati  Nunukan. Sebab, dengan adanya SK tersebut maka guru yang bersangkutan diusulkan mendapatkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) yang merupakan nomor induk bagi seorang pendidik atau tenaga kependidikan. “Ini semua sudah menjadi bahan masukan dan siap untuk ditindaklanjuti,” jelasnya. (oya/ash)


BACA JUGA

Rabu, 08 April 2020 14:37

Warga Malaysia Lega, Akhirnya Bisa Pulang

NUNUKAN – Meski masih memberlakukan lockdown, pemerintah Malaysia tetap membuka…

Senin, 06 April 2020 11:29

7.000 Pelanggan PLN Nikmati Subsidi

NUNUKAN- Pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di wilayah Nunukan…

Minggu, 05 April 2020 13:53

Segini Jumlah IKM-UKM yang Diusulkan dapat Kartu Prakerja di Nunukan

Pelaku industri kecil menengah (IKM) dan usaha kecil menengah (UKM)…

Jumat, 03 April 2020 14:47

Puluhan Warga Malaysia Tertahan di Nunukan

NUNUKAN-Puluhan Warga Negara (WN) Malaysia harus tertahan di Nunukan akibat…

Jumat, 03 April 2020 13:32

Ratusan Eks Penumpang KM Lambelu Dilacak

NUNUKAN – Ratusan eks penumpang Kapal Motor (KM) Lambelu akan…

Kamis, 02 April 2020 14:08

20 Koli Kepiting Bakau Nyaris Lolos ke Malaysia

NUNUKAN – Di tengah polemik Covid-19 di perbatasan dengan masih…

Selasa, 31 Maret 2020 11:44

Nunukan Kaji Rencana Isolasi

NUNUKAN- Melalui surat edaran (SE) Kemendagri, kepala daerah akhirnya bisa…

Selasa, 31 Maret 2020 11:39

TKI dari Malaysia Dikarantina di Nunukan, Ini Kata Laura

NUNUKAN- Bupati Nunukan Asmin Laura menyebutkan, seusai arahan Gubernur Kaltara…

Minggu, 22 Maret 2020 15:22

Lockdown Dibuka Dua Hari, Malaysia Terus Pulangkan WNI

Sebanyak 297 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Malaysia…

Jumat, 20 Maret 2020 14:51

30 Calon PMI Batal ke Malaysia

NUNUKAN – Setidaknya ada 30 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers