MANAGED BY:
MINGGU
23 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 03 Mei 2019 09:29
Sertifikasi Guru Honorer Jadi “PR” Pemerintah
BUTUH PERHATIAN: Para guru honor menyuarakan aspirasi saat peringatan Hardiknas di Jakarta kemarin (2/5). Di Nunukan, persoalan honorer juga masih menjadi PR pemerintah. IST

PROKAL.CO, NUNUKAN – Nasib guru honorer yang kini belum mendapatkan upah layak masih terjadi. Syarat memiliki sertifikasi agar pendapatannya meningkat masih sulit dipenuhi. Khususnya para guru honorer yang ada di Kabupaten Nunukan saat ini. Sehingga peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) kemarin menjadi salah satu momen penting menyuarakan hal itu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan, H. Jainuddin tak menampik hal tersebut. Ia mengatakan, perhatian pemerintah sudah cukup baik. Mulai dari tingkat pusat, provinsi maupun tingkat daerah atau tingkat kabupaten/kota. “Hanya saja, persoalan nilai karena perlu penambahan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya setelah melakukan upacara peringatan Hardiknas di kantor Bupati Nunukan kemarin (2/5) pagi.

Oleh karena itu, lanjutnya, di tahun 2020 mendatang, akan diprogramkan penambahan insentif. Salah satunya menyelesaikan persoalan sertifikasi untuk guru yang berstatu non ASN. Namun itu semua tergantung dari kemampuan keuangan daerah dan juga kebijakan dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). “Kami selama ini tetap memberikan perhatian penuh kepada para guru. Baik yang di tingkat negeri maupun yang guru honorer,” ungkapnya.

Disebutkan, untuk jumlah guru yang memiliki sertifikasi sudah mencapai 590 guru. Sementara yang belum sebanyak 167 guru. Sedangkan dari kalangan guru honorer sampai saat ini memang belum ada yang memiliki sertifikasi itu. Junaidi mengungkapkan, kendala guru honorer itu tak memiliki seritifikasi lantaran tidak masuk dalam data Dapodik. Kemudian surat keputusan (SK) penerimaannya hanya ditandatangani kepala sekolah yang bersangkutan. Bukan dari kepala Disdik Nunukan atau bupati  Nunukan. Sebab, dengan adanya SK tersebut maka guru yang bersangkutan diusulkan mendapatkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) yang merupakan nomor induk bagi seorang pendidik atau tenaga kependidikan. “Ini semua sudah menjadi bahan masukan dan siap untuk ditindaklanjuti,” jelasnya. (oya/ash)


BACA JUGA

Sabtu, 22 Februari 2020 11:28

Warga Diimbau Hemat dan Tampung Air

NUNUKAN – Pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nunukan mengimbau…

Sabtu, 22 Februari 2020 11:23

Nelayan Rumput Laut Diminta Jaga Kualitas

NUNUKAN – Pembudidaya rumput laut harus menjaga kualitas. Ini demi…

Selasa, 18 Februari 2020 10:59

Embung Kering, Warga Keluhkan Tak Dapat Air

NUNUKAN – Dampak keringnya Embung Bolong milik Perusahaan Daerah Air…

Senin, 17 Februari 2020 06:41

Hendak Balap Liar, Belasan Oknum Pelajar Diamankan

NUNUKAN — Setidaknya ada belasan oknum pelajar beserta motor yang…

Jumat, 14 Februari 2020 11:08

Pekerja Migran di Malaysia Dibunuh Suami, Tewas dengan 13 Tusukan

NUNUKAN – Seorang wanita pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia,…

Senin, 10 Februari 2020 15:08

Dua Atlet Nunukan Lolos ke PON Papua

NUNUKAN – Dua atlet asal Nunukan dipastikan mewakili Kaltara bersama…

Senin, 10 Februari 2020 15:08

Dampak Corona, Harga Rumput Laut Anjlok

NUNUKAN – Sepertinya dampak virus corona merambat ke semua sektor…

Jumat, 31 Januari 2020 11:23

Mulai Cemas, Orang Tua Minta Anaknya Dievakuasi

NUNUKAN – Dengan terus terjadinya pencemaran virus corona di Tiongkok,…

Kamis, 30 Januari 2020 15:14

Coba Berangkatkan WNI Via Jalur Ilegal, JM Diamankan

NUNUKAN – Pria paruh baya berinisial JM (30), diamankan polisi…

Kamis, 30 Januari 2020 15:05

Deteksi Dini Corona Terus Dilakukan

NUNUKAN – Untuk mencegah dan juga mendeteksi dini virus corona,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers