MANAGED BY:
JUMAT
20 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 02 Mei 2019 11:00
Tuntut UMK, BPJS dan Pencabutan PP 78
MENYAMPAIKAN ORASI: Para buruh yang tergabung dalam FBI Kaltara saat berorasi secara lantang di bawah terik matahari dalam memperingati May Day. RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – May Day atau Hari Buruh yang setiap tahunnya diperingati per 1 Mei menjadi momen penting bagi serikat buruh, khususnya yang tergabung dalam Federasi Buruh Indonesia (FBI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Pasalnya, di momen itu para buruh sejatinya dapat kembali menyuarakan aspirasinya tentang segala situasi dan kondisi di lapangan yang selama ini dirasakannya. Tentunya, sembari di momen itu mengenang bagaimana jasa-jasa pejuang para buruh sebelumnya.

Berdasarkan pantauan awak media Radar Kaltara di lapangan, peringatan May Day yang berlangsung di Ibu Kota Kaltara diikuti kurang lebih 50 buruh yang bersemangat berorasi di bawah terik matahari di Lapangan Agatish, Tanjung Selor.

Dan mereka dalam orasinya sendiri menuntut beberapa hal yang diakui selama ini menjadi tuntutan yang kian berulang. Mulai dari pekerja yang digaji di bawah upah minimum kabupaten (UMK), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tenaga kerja dan kesehatan yang tak diberikan haknya dan permintaan penghapusan PP Nomor 78 Tahun 2015 serta beberapa tuntutan lainnya.

Ditemui pasca menggelar orasi yang berlangsung tak kurang dari 45 menit, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FBI Kaltara, Haposan Situmorang mengatakan, sekalipun diakui jumlah massa yang ada ini terbilang sedikit. Akan tetapi, niat dalam benak para buruh dalam menyampaikan segala tuntutannya di May Day tetaplah membara.

May Day ini merupakan momen penting bagi kami. Mengapa? Karena hari ini (kemarin) secara serentak para buruh ini akan turun long march demi memperjuangkan hak-haknya yang belum terpenuhi. Termasuk kami di sini sembari mengenang akan jasa pejuang buruh sebelumnya,’’ ungkapnya di hadapan awak media.

Dikatakannya juga, mengenai maksud dan tujuan yang lebih mendalam dari aksi May Day kali ini. Haposan sapaan akrabnya menjelaskan bahwa kedepannya pemerintah dapat kooperatif. Sebab, sampai saat ini sejatinya masih banyak persoalan di lapangan yang dialami para buruh yang belum tuntas.

“Dengan adanya gelaran aksi dalam rangka May Day ini harapannya akan ada tindak lanjut dari pemerintah kedepannya seperti apa. Apakah akan menyikapinya ataupun sebaliknya,’’ ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, di momen ini diharapkannya juga agar seluruh perusahaan dapat terbuka dan mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Jangan sampai adanya suatu anggapan lantaran perusahaan asing sehingga mereka tak mengikuti aturan yang berlaku di pemerintah Indonesia.

“Tuntutan kami seperti apa yang tersampaikan dalam orasinya tadi. Utamanya, mengenai UMK, BPJS dan penghapusan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan diantaranya,’’ sebutnya.

Di sisi lain, Haposan meminta kepada pemerintah terkait pun agar dapat jauh lebih maksimal dalam persoalan penegakan aturan pada suatu perusahaan. Bilamana perusahaan itu sampai melanggar, maka akan ada sanksi yang langsung berefek pada perusahaan tersebut.

“Jadi, menurut kami tidak hanya surat saja yang dilayangkan. Itu tak maskimal dan memberikan efek jera bagi perusahaan. Apalagi dari surat itu tak ada tindaklanjutnya,’’ tutupnya.

Di tempat yang sama, Edy perwakilan dari Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) menambahkan, para buruh di sini sejatinya dalam tuntutannya tak hanya persoalan pada karakteristik lokal di daerah saja.

Yang mana, seperti yang terlontar dalam orasi di lokasi yakni mengenai tuntutan secara nasional soal pencabutan PP Nomor 78 Tahun 2015. Di mana, PP itu yang sampai sejauh ini menurutnya banyak merugikan para buruh mengenai upahnya.

“Ya, dalam menentukan upah di setiap daerah bermacam-macam UMP (upah minimum provinsi). Dan kalau mengacu pada PP 78 artinya tang tinggi akan semakin tinggi,’’ ungkapnya.

“Dari PP itu juga sebenarnya menjadi pemutus ruang demokrasi atau ruang berpendapat bagi kaum buruh dalam menentukan upah. Pemerintah harus bertanggung jawab,’’ timpalnya.

Lanjut dikatakannya juga, pemerintah sejatinya dapat menetapkan upah layak nasional. Sehingga ada standar upah seperti laiknya pegawai negeri sipil (PNS). Meski, diakuinya juga para buruh ini dari tingkat pendidikannya terbilang rendah. Hanya, mengenai kontribusi terhadap defisa negara atau pemasukan negara cukup besar selama ini.

“Dari persoalan ini semua sebenarnya harus ada tanggung jawabnya. Karena seperti kata Bung Karno, buruh adalah guru revolusi, dia adalah tonggak, buruh bukan komoditi, buruh harus dimanusiakan,’’ tegasnya.

Pihaknya dalam hal ini meminta kepada negara agar dapat membuat desimen pidana undang-undang (UU) tenaga kerja yang dilanggar oleh pengusaha. Dimana harus jelas aturan khusus pidananya. Sehingga investor tak merasa punya power jauh lebih tinggi dibandingkan pemerintah sendiri.

“Kita tidak ingin pemerintah sampai di bawah pengaruhnya dari investor. Itulah mengapa harus adanya aturan yang jelas mengenai segala pidananya,’’ katanya.

Abdul Kahar perwakilan dari para buruh lainnya pun menambahkan, masalah lain yang disampaikan pada May Day ini yaitu mengenai PHK dan Outsourcing. Menurutnya, saat ini pemerintah setidaknya harus membuat regulasi tentang buruh yang tak ubahnya seperti PNS. Dimana tidak ada sistem kontrak lagi.

“PHK dan Outsourcing ini sejauh ini kerap menjadi momok bagi para buruh. Itulah mengapa kami ingin adanya suatu regulasi yang dapat lebih menyejahterakan para buruh,’’ ungkapnya.

Ditambahkannya juga, mengenai pencabutan PP Nomor 78 Tahun 2015 juga menjadi perhatian kami dalam tuntutan di May Day kali ini. Dengan harapan semua yang menjadi tuntutan ini dapat terpenuhi. Sehingga para buruh dapat sejahtera dalam bekerja.

“PP 78 ini memang menjadi permasalahan nasional. Itulah mengapa sampai saat ini kami terus gaungkan,’’ ucapnya.

Sedangkan, Zainal perwakilan dari pemuda karang taruna justru menyayangkan terkait adanya perusahaan yang terus masuk. Padahal, perusahaan yang lama atau yang sudah ada sebelumnya belum sepenuhnya mampu menyejahterakan para buruh.

“Perusahaan yang silih berganti ataupun bertambah ini menjadi tuntutan kami juga dalam May Day ini. Karena memang saat ini ada saja perusahaan baru yang masuk,’’ ungkapnnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyayangkan mengenai program plasma. Di mana menurutnya sejauh ini program itu sama sekali tak berjalan. Sehingga tak dirasakan oleh masyarakat. Padahal, plasma ini merupakan hak dan penting untuk direalisasikan sebagaimana aturan yang ada.

“Jadi saya ingin pemerintah harus tegas dengan aturannya,’’ tutupnya.

Sementara, diketahui dalam aksinya para buruh itu di lapangan. Yang mana, juga dikawal ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Bulungan. Setidaknya, sebanyak 100 personel yang disiagakan dalam pengamanan aksi May Day kali ini.

Kapolres Bulungan AKBP Andrias Susanto Nugroho melalui Ps Kasubbag Humas Aaiptu Tutut Murdayanto mengatakan, pengamanan ini tentu mencegah terjadinya hal yang tak diinginkan bersama. Oleh karenanya, sejak pagi hari personel sudah siap siaga.

“Untuk pengamanan selama berlangsungnya aksi May Day sesuai dengan SOP yang ada,’’ ungkapnya saat dikonfirmasi.

Dikatakannya juga, secara umum selama jalannya aksi yang disertai long march dari Jalan Pahlawan – Jalan Skip hingga Jalan Agatish semua berjalan dengan aman dan lancar. Tidak ada yang sampai ditindak lebih jauh dari puluhan buruh itu.

Alhamdulillah massa dalam menyampaikan orasinya dengan tertib. Jadi, tidak ada penindakan-penindakan dari kami,’’ tutupnya.

Untuk diketahui, dalam aksi May Day di lapangan, tidak ada satu perwakilan dari pihak pemerintah, dewan ataupun perusahaan. Namun, para buruh tetap menyampaikan segala orasinya dengan lantang di Lapangan Agatish, Tanjung Selor.

Hanya, seperti diketahui sebelumnya mengenai beberapa tuntutan itu pernah dilayangkan secara langsung ke ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara.

Dan saat itu, tuntutan dari para buruh itu ditanggapi secara langsung oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, Disnakertrans Kaltara, Asnawi.

Di mana dari tuntutan yang saat itu mengenai UMK yang diterima tidak sesuai kemudian pekerja tidak terdaftar BPJS. Akhirnya, Senin (1/4) lalu Disnakertrans Kaltara mengerahkan semua tim pengawasan ke lapangan untuk mengecek langsung.

“Kami juga melibatkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk mengecek ke lapangan,” tegasnya kala itu.

Kemudian, langkah setelah diperiksa dilanjutkan dengan dikeluarkannya nota pertama agar perusahaan menjawab. Jika selama seminggu tidak dijawab, maka nota kedua dikeluarkan kembali untuk mengingatkan. Dan jika masih tidak diindahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bertindak.

“Tapi kalau tidak ada lagi jawaban, itu nanti tergantung PPNS,” jelasnya.

“Apakah benar ada pelanggaran dan harus diberikan saksi yang sesuai dengan unsur pidana. Karena dalam memberikan saksi, juga harus sesuai peraturan yang ada,” pungkasnya.(omg/udn)

 


BACA JUGA

Jumat, 20 September 2019 09:02

Tak Ingin Dibohongi, PLN Diminta Komitmen

TANJUNG SELOR – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)…

Jumat, 20 September 2019 09:01

Soal Sengketa Lahan di Lokasi Pertambangan, Perusahaan Sebut Lahan Sudah Klir

TANJUNG SELOR – Menyikapi keluhan masyarakat Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung…

Jumat, 20 September 2019 09:01

Unsur Pimpinan Definitif Segera Ditetapkan

TANJUNG SELOR – Unsur pimpinan definitif di Dewan Perwakilan Rakyat…

Jumat, 20 September 2019 09:01

Penyelesaian Batas Wilayah Belum Rampung

TANJUNG SELOR – Sejak terbentuknya Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi…

Jumat, 20 September 2019 09:00

Maharajalila Diusulkan Jadi Nama Korem Kaltara

TANJUNG SELOR – Komando Resor Militer (Korem) Provinsi Kalimantan Utara…

Kamis, 19 September 2019 09:13

Kualitas Udara Baik, tapi Sekolah Kok Diliburkan?

TANJUNG SELOR – Berdasarkan pantauan  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan…

Kamis, 19 September 2019 09:05

Empat Daerah Belum Usulkan Nama

TANJUNG SELOR – Hingga Rabu (18/9), baru satu dari lima…

Kamis, 19 September 2019 09:05

Pasang Pipa ‘Siluman’, Sanksi Pidana Menanti

TANJUNG SELOR – Langkah tegas akan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup…

Rabu, 18 September 2019 08:57

Damri di Kaltara Masih Kurang

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan wilayah yang cukup…

Rabu, 18 September 2019 08:57

Janji Turun ke Kecamatan Mulai Januari 2020

Nama                     …
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*