MANAGED BY:
KAMIS
17 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 02 Mei 2019 10:50
BPN: Ada Pungli Laporkan ke Polisi
BERKOMITMEN: Petugas BPN harus bebas dari praktik KKN dalam penerbitan sertifikat tanah. PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulungan, Samsul Hadi meminta kepada seluruh masyarakat khususnya di Bulungan untuk melapor ke polisi jika ada petugas BPN yang melakukan pungutan liar atau pungli pembuatan sertifikat tanah.

Hal itu terungkap saat pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan BPN Bulungan, Rabu (30/4).

“Kalau ada anggota saya yang melakukan praktik pungli segera laporkan ke polisi, dalam hal ini saya juga akan tegas, kalau ada anggota saya yang terbukti melakukan pungli akan saya berikan sanksi pemecatan,” ungkap Samsul kepada Radar Kaltara, kemarin.

Namun, kata Samsul, pemecatan tak serta merta langsung dilakukan, karena sebelum pemecatan dilakukan pihaknya harus terlebih dahulu mengecek apakah betul melakukan pungli atau tidak.

“Yang pasti kita akan terus berkomitmen dalam mengatasi Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN),” ujarnya.

Apalagi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga telah mengistruksikan agar setiap kantor pertanahan bebas dari KKN. Dia juga meminta kepada masing-masing staf di BPN untuk turut mengawasi bawahanya.

“Kita juga sudah membentuk tim pengawasan dan tim itu telah di SK-kan,” bebernya.

Sejauh ini, sambung Samsul, praktik KKN  hanya sebatas laporan secara lisan saja dan terkadang hanya salah paham. Misalnya, pemohon sertifikat mengasih tapi tidak ada permintaan.

“Kalau secara langsung sejauh ini belum ada dan kita berharap tidak pernah ada,” bebernya.

Dijelaskan, sesuai Peratuan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN sehingga biaya pengukuran itu sudah ada nominalnya di dalam PP dan juga tidak menerima uang secara tunai, semua pembayaran melalui bank.

“BPN itu hanya menerima bukti transaksi saja tidak dalam bentuk tunai,” bebernya.

Sementara, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Bulungan, Drs, Syafril menambahkan, penerapan zona integritas WBK ini adalah salah satu formulasi yang tepat untuk dapat mengembalikan dan meningkatkan wibawa serta citra BPN. Khususnya di Kabupaten Bulungan.

“Seperti yang kita ketahui bersama pemberantasan KKN merupakan upaya meningkatkan kinerja, tidak hanya demi mewujudkan reformasi birokrasi kantor pertanahan, akan tetapi sudah menjadi keharusan yang utama yaitu untuk memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat di dalam penegakan supremasi hukum,” jelasnya.

Ia pun berharap, integritas bebas korupsi, birokrasi bersih serta bebas melayani ini dapat betul-betul dilaksanakan pada seluruh unit kerja pada kantor BPN Bulungan.

“Tidak hanya di BPN, seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan juga harus menerapkan wilayah bebas KKN,” pungkasnya. (*/jai/udn)

 


BACA JUGA

Rabu, 16 Oktober 2019 11:21

Bangunan Kantor Difasilitasi Pemkab Bulungan

 KANTOR Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bulungan beserta Panitia Pengawas…

Rabu, 16 Oktober 2019 11:04

Kacabjari Menunggu Penyerahan dari Pemkab KTT

 TANJUNG SELOR - Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Bulungan…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:54

INGAT..!! Semua Speedboat Harus Dilengkapi Pintu Darurat

 TANJUNG SELOR – Langkah tegas dilakukan pihak Dinas Perhubungan (Dishub)…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:41

Kabupaten/Kota ‘Disuntik’ Dana Rp 29 Miliar

 TANJUNG SELOR – Ketersediaan anggaran merupakan salah satu faktor pendukung…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:31

BPPRD Raup Rp 311 Miliar dari Pajak Daerah

 TANJUNG SELOR – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:18

Kembalikan Berkas,Sigit Optimistis Didukung Partai

 TANJUNG SELOR - Waktu pengembalian berkas pendaftaran bakal calon (balon)…

Selasa, 15 Oktober 2019 09:25

NPHD Disepakati, Anggaran KPU Naik Rp 1 M

 TANJUNG SELOR – Setelah melakukan pembahasan yang cukup alot, akhirnya…

Selasa, 15 Oktober 2019 09:19

Petani Keluhkan Harga TBS Kelapa Sawit

 TANJUNG SELOR – Harga jual tandan buah segar (TBS) kelapa…

Selasa, 15 Oktober 2019 09:12

Gubernur Usul Pemekaran Daerah Terbatas di RPJMN

 TANJUNG SELOR – Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah daerah, khususnya…

Selasa, 15 Oktober 2019 09:03

Pinjam dan Baca Buku Menggunakan Ujung Jari

 JIKA sebelumnya masyarakat yang ingin membaca buku itu harus datang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*