TANJUNG SELOR – Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019, Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan jatah empat dari 11 Pos lintas Batas Negara (PLBN) yang diprioritaskan untuk dibangun.
Namun, prioritas pembangunan PLBN itu bukan tanpa alasan. Tentunya itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dan pengamanan di wilayah perbatasan.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltara, Dony Fitriandy mengatakan, PLBN ini merupakan jalur perlintasan barang dan manusia. Harapannya, keberadaan PLBN ini nantinya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. “Jangan sampai PLBN ini hanya jadi monumen Cipta Karya di perbatasan. Tentu kami tidak mengharapkan itu terjadi,” ujar Dony kepada Radar Kaltar,a saat ditemui di Tanjung Selor belum lama ini.
Dalam hal ini, diharapkan adanya partisipasi aktif dari pemerintah daerah setempat untuk mendukung percepatan realisasi dari PLBN tersebut. Termasuk juga untuk pemanfaatannya saat sudah beroperasi.
Pastinya, jelas Dony, ini merupakan kondisi yang cukup strategis. Oleh karena itu, dalam melakukan pembangunannya, tentu juga pasti akan dikontrol dari pusat agar bisa berjalan dengan baik dan terealisasi sesuai target yang sudah ditetapkan. “Harapannya, dengan berfungsinya PLBN ini bisa membendung masuknya barang seludupan dan narkoba dari negara tetangga,” tuturnya.
Sementara Kepala Biro Pengelola Perbatasan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, Samuel ST Padan menambahkan, sebenarnya empat PLBN di Kaltara yang masuk dalam Inpres 1/2019, yakni di Sei Nyamuk, Long Midang, Labang, dan Long Nawang itu belum cukup.
Artinya, beberapa rencana PLBN lainnya juga perlu ditindaklanjuti untuk segera dibangun. Salah satu tolok ukurnya, melihat garis batas di perbatasan Kaltara ini yang terbilang cukup panjang, yakni 1.029 kilometer (km). “Selama ini, garis batas ini istilahnya masih ‘telanjang’ atau belum ter-backup secara maksimal,” kata Samuel.
Menurutnya, PLBN ini penting sebagai salah satu upaya untuk menjalankan visi dan misi Presiden Jokowi yang sinergi dengan visi dan misl Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, yakni membangun dari wilayah perbatasan.
Selain untuk untuk mewujudkan keamanan di wilayah perbatasan, juga berfungsi untuk mengatur lintas batas manusia. Tak hanya itu, tujuannya juga untuk membangun perbatasan sebagai pusat pertumbuhan baru. “Intinya, pembangunan PLBN ini merupakan salah satu upaya untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa kita ini serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan,” jelasnya. (iwk/ash)