TANJUNG SELOR – Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Bulungan, diarahkan pada upaya pengoptimalan pembangunan infrastruktur daerah. Khususnya pada sarana perhubungan.
Untuk mendukung mengoptimalkan itu, Pemkab Bulungan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,82 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan telah teralisasi sebesar Rp 3,53 miliar atau 92,43 persen.
"Di tahun 2018, berdasarkan laporan yang diterima, Dishub telah mengeluarkan uji kelaikan kendaraan sebanyak 1.454 kendaraan," kata H. Sudjati Bupati Bulungan kepada Radar Kaltara belum lama ini.
Dari jumlah 1.454 kendaraan itu terbagi menjadi 91 mobil penumpang, 771 mobil pikap dan 652 mobil truk. Angka itu meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 1.311 kendaraan.
"Tidak hanya pada kendaraan saja, sarana transportasi jalan juga terus di tingkatkan," ujarnya.
Hal itu terbukti dengan adanya pemasangan traffic light (lampu lalu lintas) di dalam kota sebanyak 7 titik, salah satu titik traffic light yang baru berada di perempatan Jalan Sengkawit-Jalan Jeruk. Selain itu untuk menunjang kelancaran pada transportasi laut telah di bangun juga sebanyak 7 dermaga apung.
"Dengan adanya sarana transportasi ini diharapkan tingkat kenyamanan dan kemanan pengguna jalan serta pengguna transportasi sungai/laut lebih meningkat," harapnya.
Selain itu, sambung Bupati, tahun ini di wilayah transmigrasi juga akan dibangun jembatan gantung dengan panjang kurang lebih 45 meter.
“Jembatan ini kita sudah usulkan sejak tahun 2018 lalu, dan baru tahun ini terealisasi oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen- PUPR),” ujarnya.
Dengan adanya jembatan itu, diharapkan konektivitas masyarakat transmigrasi akan lebih mudah, dan masyarakat transmigrasi juga akan lebih mudah dalam menjual hasil pertanian. Karena selama ini yang menjadi kendala masyarakat transmigrasi dalam menjual pertanian tidak adanya jembatan penghubung.
“Masyarakat hanya bisa menggunakan perahu ketinting, dan itu tentu akan membutuhkan biaya yang besar, sebab harus membeli bahan bakar minyak (BBM),” ujarnya.
Sekarang ini, jelas Bupati, Pemkab Bulungan hanya bisa berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah provisi saja. karena kalau berharap dari APBD tentu hal itu sangat sulit.
“Anggaran APBD kita tiga tahun terakhir ini terus mengalami penurunan,” bebernya.
Oleh karenanya, dukungan anggaran dari provinsi dan pemerintah pusat sangat diharapkan untuk mendukung pembangunan yang ada di Bulungan.
“Organisasi perangkat daerah (OPD) juga harus pandai mencari celah untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi,” pungkasnya. (*/jai/udn)
