TANJUNG SELOR – Sejak resmi menjabat sebagai orang nomor satu di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Gubernur Kaltara, Dr. H. Irianto Lambrie baru kali pertama menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak 2019. Sebab sebelumnya ia menggunakan hak pilihnya saat menjabat sebagai Pj Gubernur Kaltara.
Dan Gubernur saat menggunakan hak pilihnya saat itu bersama istri tercinta dan buah hatinya di tempat pemungutan suara (TPS) nomor 29 Jalan Gelatik, Tanjung Selor, kemarin (17/4).
Gubernur saat itu pun tak ubahnya seperti masyarakat di provinsi termuda lainnya. Saat datang dan menunjukkan C6 atau formulir pendaftaran. Selanjutnya, petugas di TPS memberikan sejumlah surat suara. Kemudian, Gubernur langsung mencoblosnya di bilik suara dan memasukkan satu persatu surat suara di kotak suara yang tersedia.
Ditemui awak media ini usai mencoblos, Gubernur mengatakan bahwa saat menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Baik, saat menjabat sebagai Pj Gubernur Kaltara ataupun Gubernur Kaltara. Menurutnya tidak adanya suatu perbedaan. Sekalipun, diakui memang baru kali pertama baginya untuk mencoblos di Kaltara sejak menjadi Gubernur. “Tidak ada perbedaan,” ungkapnya secara singkat saat mengawali sesi wawancara.
Namun, lanjutnya, pihaknya tak menampik bahwa saat berada di dalam ruang TPS. Utamanya, saat tengah membuka surat suara, lipatan itu terlihat ada yang lebih banyak. Oleh karenanya, pihaknya harus secara perlahan dan hati-hati. Sebab, bisa saja tertukar lantaran cukup banyaknya nama-nama yang tertera pada surat suara itu. “Tadi sempat berpikir sejenak sebelum mencoblos,” ujarnya.
Di sisi lain, terkait jalannya proses pemilu serentak 2019 di TPS 29 yang baru kali pertama di lihatnya. Yang mana, menurutnya semua telah berjalan dengan aman dan damai. Masyarakat tampak antre sesuai dengan nomor panggilan. Termasuk petugas dan saksi serta pengawas menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
“Kita berdoa saja agar secara keseluruhan, pemilu di Indonesia ini berjalan aman dan damai. Dan, tentunya saat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai prinsip demokrasi,” tuturnya.
“Termasuk juga kita berdoa agar yang terpilih Presiden/Wakil Presiden merupakan yang amanah terhadap rakyat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan juga para wakil rakyat semua adalah orang-orang yang benar memperjuangkan aspirasi rakyat, mempercepat pembangunan dan kemajuan bagi daerah,” sambungnya.
Adapun, lebih lanjut, mengenai pasca proses pemungutan suara. Gubernur dalam hal ini meminta agar semua dapat berjalan dengan jujur, transparan dan akuntabel. Sehingga tidak sampai terjadi fitnah dan munculnya berita bohong dengan tujuan provokasi untuk memperkeruh suasana.
“Tapi, di sini saya yakin dan percaya dari jajaran pimpinan seluruh TNI/Polri akan melakukan pengamanan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, mari kita dukung dengan tidak mudah termakan isu yang tak bertanggung jawab,” ajaknya.
Ditambahkannya juga, mengenai di lapangan nanti jika sampai terjadi suatu perbedaan pendapat. Maka, pihaknya menyarankan agar itu dapat diajukan gugatan ke pengadilan. Dan itu menurutnya sesuai dengan format peraturan yang berlaku. “Boleh melakukan gugatan ke pengadilan. Itu proses lebih terhormat,” pungkasnya. (omg/eza)
