PROKAL.CO, TARAKAN - Jelang Pemilu 2019, Polres Tarakan terus mempermantap persiapan pengamanan. Bahkan kesiapan personel dan alusista pun dilakukan untuk mendukung pengamanan. Kapolres Tarakan AKBP Yudhistria Midyahwan mengatakan, saat ini dirinya sudah memastikan bahwa personel Polres Tarakan sudah siap. Bahkan akan didukung penuh oleh TNI dan petugas Limnas nantinya.

Pihaknya juga sudah membagi-bagi terhadap potensi kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk itu juga, pihaknya nantinya akan menempatkan jumlah personel di setiap TPS, berdasarkan dari tingkat kerawanan TPS tersebut.

“Satu petugas Polri bisa menjaga 4 TPS di Tarakan ini. Namun ada juga yang 2 TPS dan 1 TPS, karena semuanya kita tempatkan berdasarkan kerawanan dari  TPS tersebut,” ungkapnya.

Diakui Kapolres, dalam pengamanan pemilu pihaknya sudah mulai  melakukan pengamanan ketat saat dilakukan pendistribusian kotak suara ke semua TPS. Kemudian semua kotak suara tersebut akan dijaga ketat oleh petugas sebelum hari H pencoblosan.

Tidak hanya menempatkan satu personel khusus untuk TPS yang rawan, namun tidak menutup kemungkinan juga pihaknya akan mempertebal lapisan keamanan terhadap TPS yang dianggap sangat rawan sekali. “Misalnya di lapas nanti ada dua TPS, jadi satu anggota Polri nanti kita tambah dengan pasukan lagi untuk mengawal,” ungkapnya.

Terhadap TPS yang ada di lapas, lanjut pria yang berpangkat melati dua itu, pihaknya akan menempatkan personel pengamanan satu pleton. Personel tersebut bisa diambil dari Brimob dan personel TNI yang sudah disiapkan untuk membantu melakukan pengamanan. Kemudian sejumlah anggota Brimob dari Polda, akan disiagakan di Mapolres Tarakan dan akan diturunkan apabila ada situasi di TPS yang tidak bisa dikendalikan lagi.

“TPS di Tarakan berjumlah 630 TPS dan personel Polres Tarakan yang kami siapkan 270 personel. Namun itu nanti belum termasuk anggota Brimob 130 personel dan 300 personel TNI,” imbuhnya. 

Dalam melakukan pengamanan, semua personel yang sudah izin memegang senpi maka akan menggunakan senpi saat itu. Terkait alusista, pihaknya minimal akan menyiapkan senjata dan kendaraan yang akan digunakan para personel nantinya. “Tingkat kerawanan itu H-1 sampai ke tingkat perhitungan dan semua perangkat dikembalikan ke kelurahan dan kecamantan,” bebernya.

PENERTIBAN APK OLEH BAWASLU

Seiring masuk masa tenang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tarakan melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) mulai kemarin (14/4).

Selain melibatkan anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) serta PTPS, kegiatan juga mengikutsertakan kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan.

“Adapun personel yang kami turunkan itu dari kepolisian itu ada 25 orang, lalu kemudian dari Satpol PP juga kami minta personel 25 orang pengamanan, lalu ada Dishub karena terkadang ada mobil yang lewat, itu juga kita akan  cabut, sisanya itu adalah teman-teman Bawaslu secara struktur,” ujar Ketua Bawaslu Tarakan Sulaiman.

Sebelum melakukan penertiban, Sulaiman mengaku kalau pihaknya sudah memberitahukan juga secara tertulis kepada partai politik, dua hari sebelum kegiatan. Bahwa akan ada penertiban APK mulai 14 April nanti.

“Masih banyak tugas Bawaslu. Misalnya pengawasan pengepakan dan pergeseran logistik kami juga sudah harus melakukan pengawasan. Belum lagi misalnya kami diwajibkan oleh Bawaslu RI untuk melakukan partoli pengawasan keliling,” tuturnya.

Selain ditertibkan oleh petugas, ada juga APK yang dilepas langsung oleh partai politik dan masyarakat. Itu dilakukan sejak Sabtu malam (13/4) terutama yang terpampang di sepanjang jalan protokol. Sehingga membantu petugas penertiban. APK yang masih banyak terpampang hanya pada gang-gang. Karena itu, pihaknya melibatkan juga kepolisian untuk membantu mengamankan proses penertiban.

Menurut Sulaiman, penertiban dilakukan untuk seluruh APK yang tersebar di Tarakan, termasuk yang ada di posko pemenangan, kecuali baliho sekretariat, bendera serta papan nama yang ada di sekretariat partai politik yang telah terdaftar di KPU.

“Prinsipnya di masa tenang sudah tidak ada lagi. Kecuali sekretariat yang sudah terdaftar resmi di Sipol KPU. Itu saja yang tidak kami amankan,” tegasnya. 

Selain menertibkan APK yang ada di sepanjang jalan, pihaknya juga mengawasi unggahan partai politik dan caleg yang ada di media sosial. “Tidak boleh lagi ada aktivitas kampanye di medsos termasuk peserta Pemilu, pelaksana kampanye, tidak boleh lagi ada. Makanya kan yang medsos sudah dihilangkan semua itu. Bawaslu sudah menyurati ke peserta Pemilu, mengimbau untuk tidak lagi melakukan aktivitas apa pun termasuk di media sosial, Instagram, WA,” tegasnya. (zar/shy/lim)