TANJUNG SELOR - Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengucurkan dana Rp 1 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan pengembangan lapangan terbang (lapter) perintis di Long Pujungan, Kabupaten Malinau.
Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Udara, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, Andi Nasuha mengatakan, sekarang ini, panjang lapter Long Pujungan itu 510 meter. Itu sudah diperpanjang 100 meter dari yang sebelumnya hanya 410 meter. Dan sekarang ini ditambah lagi dengan target hingga 600 meter.
“Ini (perpanjangan lapter, Red) penting, karena di depan lapter itu ada bukit yang cukup tinggi,” ujar Andi kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Kamis (11/4).
Andi mengatakan, untuk tahun ini, anggaran peningkatan lapter di Kaltara hanya dari APBD. Sementara dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) belum dpat mendanai untuk perbaikan dan peningkatan lapter perintis di provinsi ke-34 ini. “Kita belum tuntas verifikasi lapter. Jadi APBN belum bisa masuk,” katanya.
Namun, jika lapter yang ada di provinsi termuda Indonesia ini sudah terverifikasi, maka kemungkinan besar pengelolaannya sudah bisa diserahkan ke pusat. Artinya, segala pembiayaan lapter itu bersumber dari pusat melalui APBN.
“Karena Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan, tidak ada kewenangan kita (Pemprov Kaltara, Red) di situ,” jelasnya.
Tapi, karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak, makanya pemprov mengambil tindakan. Sebab, saat ini pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum mengakomodir anggaran untuk lapter di wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltara ini.
Persoalan penerbangan di wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltara ini cukup penting dan menarik perhatian pemerintah. Sebab, masih ada sebagian permukiman penduduk yang hanya bisa diakses melalui transportasi udara menggunakan pesawat. Sementara transportasi sungai dan darat belum ada.
“Ke depan, kalau anggaran cukup, kita bisa tidak tergantung dengan pesawat yang kapasitasnya kecil. Itu dilakukan dengan harapan antrean penumpang bisa kita urai,” tuturnya.
Dari hasil verifikasi lapter di Kaltara oleh Otoritas Bandara Wilayah VII Balikpapan, masih ada banyak kekurangan yang perlu dilengkapi. Tapi, secara perlahan kekurangan itu sudah disikapi, di antaranya dengan menempatkan personel yang dapat dihubungi di lapter itu.
“Selama ini tidak ada personel yang bisa dihubungi di sana. Selain itu, kendala kita juga ada pada alat komunikasi di sana (lapter, Red). Termasuk juga petunjuk arah angin,” sebutnya.
Saat ini, Malinau sudah bergerak secara perlahan untuk melakukan pengadaan alat pemadam api ringan (apar), petunjuk arah angin. Ke depan, direncanakan pengadaan untuk alat komunikasi. Semua itu menggunakan APBD Malinau.
“Jika itu sudah ada, paling tinggal beberapa persen lagi yang kurang. Pastinya, jika lapter kita sudah registrasi, pengelolaannya sudah di pusat,” pungkasnya. (iwk/eza)
