TANJUNG SELOR – Setelah melakukan pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kini 12 ruas jalan yang ada di Kabupaten Bulungan telah berstatus jalan nasional. Artinya, ruas jalan itu akan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bupati Bulungan, H. Sudjati menjelaskan, sejak tahun 2016 ruas jalan itu telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Namun pada bulan April 2018 jalan itu dikembalikan lagi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan. “Pengembaliannya di pertengahan tahun, jadi tidak sempat kita masukan dalam anggaran,” kata Bupati kepada Radar Kaltara, Selasa (9/10).
Oleh karena itu, tahun ini ruas jalan itu diserahkan kepada pemerintah pusat agar nantinya dapat dikelola kementerian. Namun ia belum dapat berkomentar lebih jauh kapan ruas jalan itu akan mulai dikerjakan. “Saat ini ruas jalan itu masih dalam tahap penyusunan Surat Keputusan (SK), jika telah selesai disusun tentu tahap selanjutnya akan dikelola pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain jalan, Bupati menambahkan, tahun ini juga akan ada pembangunan jembatan gantung yang akan menghubungkan masyarakat transmigrasi di Satuan Permukiman (SP), Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah. “Jembatan ini nantinya akan menghubungkan beberapa SP yang ada di Desa Tanjung Buka,” ujarnya.
Dengan adanya jembatan itu tentu akses masyarakat transmigrasi akan lebih mudah. Utamanya, saat akan menjual hasil pertanian, karena selama ini yang menjadi kendala masyarakat trasmigrasi yakni kesulitan dalam menjual hasil pertanian. “Adanya jembatan ini saya harapkan masyarakat transmigrasi akan lebih mudah dalam menjual hasil pertanian,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Bulungan, Fakhrudin menjelaskan, tahun ini belasan ruas jalan itu akan diusulkan kepada kementerian, karena belasan ruas jalan itu sifatnya nonstatus. “Di dalam Surat Keputusan (SK) kita juga belum masuk. Tahun ini kalau sempat ruas jalan itu akan kita survei ulang,” kata Fakhrudin kepada Radar Kaltara.
Setelah disurvei ulang, ruas jalan itu akan secepatnya di SK-kan oleh Bupati Bulungan. SK itu nantinya akan menyatakan bahwa jalan itu telah dikembalikan kepada Pemkab Bulungan. “Dalam masa-masa inilah kita coba usulkan ke pemerintah pusat,” bebernya.
Apabila usulan itu diterima pemerintah pusat, maka ruas jalan itu akan dikelola oleh kementerian melalui APBN murni, sebab jalan itu non status. “Jadi bebas saja kalau pemerintah pusat yang kelola,” jelasnya.
Untuk itulah ruas jalan tersebut diusulkan ke kementerian melalui Satuan Kerja (Sakter). Adapun ruas jalan yang diusulkan salah satunya ruas jalan Gunung Seriang-Peso, simpang tiga Tanah Kuning, dan Tanjung Palas-Salimbatu. “Itu akan kita serahkan semua ke kementerian, kan selama tiga tahun dikelola provinsi tidak ada juga kelihatan pengerjaanya,” bebernya.
Jika usulan itu terealisasi, tentu DPU-PR akan sangat berterima kasih kepada pihak kementerian, karena hal itu akan mengurangi beban Pemkab Bulungan. Apalagi di tengah kondisi defisit keuangan seperti saat ini. Nantinya, Jalan Gunung Seriang-Peso akan menjadi akses menuju ke Kabupaten Malinau. “Jadi nanti jalan itu akan menghubungkan akses antara kabupaten, kita juga usulkan jalan itu akan menjadi jalan nasional, termasuk simpang tiga jalan Tanah Kuning itu juga akan kita usulkan menjadi jalan nasional,” jelasnya.
Disinggung mengenai total ruas jalan, Fakhrudin mengaku tidak mengetahui angka secara pasti, yang pasti mencapai ratusan kilometer (km) lebih. Gunung Sering-Peso saja panjangnya kurang lebih 150 km. Kemudian simpang Tanah Kuning kurang lebih 78 km. “Jika dikalkulasikan kurang lebih ada ratusan km ruas jalan yang kita serahkan ke kementerian,” pungkasnya. (*/jai/fly)
SAMBUNGAN: 12 Ruas Jalan Beralih Status Jadi Jalan Nasional
