Pemkot Tetapkan Status Tanggap Darurat

- Jumat, 5 April 2019 | 15:29 WIB

TARAKAN - Rentetan kejadian tanah longsor dalam sepekan terakhir menimbulkan banyak kerugian di masyarakat. Tanah longsor tidak hanya berdampak pada permukiman, namun juga menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum (fasum) seperti jalan dan pemakaman.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Abdul Azis mengungkapkan, kejadian longsor yang terjadi di 14 wilayah di Kota Tarakan cukup membuat pemerintah kewalahan dalam melakukan penanganan. Sehingga 14 kejadian yang terjadi pada 3 April ditetapkan dengan status tanggap darurat.

“Terkait dengan kejadian longsor tanggal 3 kemarin dengan intensitas curah yang cukup panjang yang mengakibatkan longsor yang terjadi di beberapa tempat dari hasil data kami. 14 titik longsor 2 di Kelurahan Pamusian 12 di Kelurahan Karang Anyar dan satunya jalan putus di Jalan Bhayangkara. Akibat kejadian itu ada korban luka satu orang,” ungkapnya, kemarin (4/4).

Hingga April 2019 sedikitnya telah terjadi 30 kejadian tanah longsor di Kota Tarakan. Tingginya angka kejadian, mendekati musibah longsor yang terjadi di tahun 2018.

“Jadi selama tahun 2018 kejadian longsor itu ada 32 kejadian. Sedangkan di tahun 2019 baru di bulan April ini sudah 30 kejadian. Dan hampir setengah kejadian terjadi di tanggal 3 kemarin yang tercatat ada 14 titik longsor,” tuturnya.

Ia menerangkan, selain menimpa permukiman warga, tanah longsor tersebut juga berimbas pada fasum dan pelayanan masyarakat. Sehingga dengan kondisi itu sehingga pihaknya menetapkan status baru.

“Karena ada juga fasilitas umum yang rusak dari Dinas PU meminta kepada kami agar musibah kemarin masuk dalam status tanggap darurat. Sehingga kami bisa gunakan dana belanja tidak terduga itu untuk perbaikan jalan. Saya sampaikan kalau penetapan status tanggap darurat itu ada prosedurnya. Makanya kami lapor ke Pak Wali (dr. Khairul). Makanya Pak Wali langsung mengadakan rapat hari ini (kemarin) dan disepakati status tanggap darurat ini,” terangnya.

Diakatakannya, dengan status tanggap darurat, spihaknya dapat meminta bantuan kepada TNI dan Polri dalam membantu penanganan.

“Jadi dengan ditetapkannya status tanggap darurat kemudian pelaksanaannya oleh BPBD sebagai penanggung jawab di lapangan. Karena penanganan ini memerlukan tenaga banyak jadi kami nanti akan berkoordinasi kepada TNI-Polri,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes, menjelaskan pihaknya telah meninjau beberapa lokasi longsor.  Selain itu, Pemkot menanggung biaya pengobatan salah satu korban jika korban tidak memiliki jaminan kesehatan.

“Korban yang belum ada jaminan kesehatannya itu bisa dialihkan ke BTT (belanja tidak terduga) yang ada di Pemkot. Kemudian lokasi itu jika kami rasa tidak lagi bergerak, baru kami lakukan penanganan. Apakah nanti lerengnya disiring atau bagaimana,” jelasnya.

“Kami menganggap kejadian kemarin sebagai bencana dan itu akan dilakukan tanggap darurat bencana. Korban saya lihat kemarin memang ada trauma dan itu kami minta petugas kesehatan cek lagi dan mengikuti perkembangannya,” sebut Khairul.

Pemkot juga telah berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan agar dapat membantu perbaikan. “Karena itu jalan provinsi jadi kami laporkan ke Provinsi (Pemprov), supaya tidak menganggu. Terus ada beberapa pelayanan di situ yang juga terputus, seperti pelayanan jargas (jaringan gas) dan PDAM (perusahaan daerah air minum) sehingga kami minta perusahaannya membantu upaya rehabilitasi,” rinci Khairul.

 

BANGUN RUMAH DI TEBING TAK ADA IMB

Halaman:

Editor: anggri-Radar Tarakan

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X