TANJUNG SELOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai tak mampu menyelesaikan persoalan listrik yang mendera Bulungan. Sebab, pemadaman bergilir yang terjadi dua bulan terakhir juga pernah terjadi 2015 silam.
Hal ini menjadi dasar mahasiswa melakukan unjuk rasa dan mempertanyakan peran DPRD Kaltara selama ini. ‘DPRD Mandul’ teriak demonstrans secara bersamaan di depan kantor DPRD Kaltara.
Dari pantauan Radar Kaltara, mahasiswa awalnya menyambangi kantor Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT PLN Rayon Tanjung Selor yang berada di Jalan Sengkawit. Berada di gerbang kantor PLN, mahasiswa mengajak Manajer PT PLN Rayon Tanjung Selor, Adiyoso agar hadir di kantor DPRD Kaltara untuk memberikan penjelasan lantaran adanya pemadaman terjadi.
Namun, permintaan demonstrans tak dapat dipenuhi Manajer PT PLN Rayon Tanjung Selor. Hal ini membuat mahasiswa menyambangi kantor DPRD Kaltara. Tiba di depan Kantor DPRD Kaltara, bakar ban dilakukan demostrans dan meminta DPRD segera menghadirkan pihak terkait seperti Dinas ESDM Kaltara, PT PLN Rayon Tanjung Selor dan PT Sumber Alam Sekurau (SAS).
Sempat berjalan negosiasi antar demonstrans dan anggota DPRD Kaltara H. AR Rasyid, di mana meminta perwakilan 10 orang untuk masuk dan berdiskusi bersama anggota DPRD yang lain. Tawaran ini ditolak demonstrans dan menginginkan semua yang hadir dapat diterima.
“Kejadian ini sudah terjadi pada 2015 lalu. Dan saat ini sudah terjadi dua bulan terakhir mengapa baru didiskusikan? Seharusnya, sudah diselesaikan,” sesal Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Nasrullah, Senin (1/4).
Anggota DPRD Kaltara dinilai lamban merespons persoalan krisis listrik lantaran hingga saat ini masih belum ada solusi. Ditegaskan, anggota DPRD Kaltara merupakan wakil rakyat harus tanggap terkait keluhan masyarakat.
“Anggota DPRD ini benar-benar mandul. Karena tidak peka atau merespons dengan kondisi yang ada. Pemadaman ini sudah terjadi dua bulan,” tegasnya.
Dengan sisa waktu jabatan anggota DPRD, dinilai seharusnya hadir dan membuktikan sebagai wakil rakyat dapat menyelesaikan persoalan listrik di Bulungan. “Kita akan mendesak dari DPRD Kaltara untuk memberhentikan manajer ULP PLN dengan langsung intervensi ke PT PLN. Yang kita minta kejelasan, kapan persoalan listrik berakhir,” lanjutnya lagi.
Menjawab aspirasi mahasiswa, Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon langsung bertemu dengan mahasiswa di ruang rapat paripuna DPRD Kaltara. Agenda pertemuan sudah dijadwalkan anggota DPRD Kaltara, Komisi III dengan ULP PT PLN Rayon Tanjung Selor, PT SAS dan Dinas ESDM Kaltara.
Namun, untuk menghadirkan hari itu juga tidak dapat dilakukan. Dikarenakan, surat pemberitahuan atas permintaan dari mahasiswa menghadirkan PLN, Dinas ESDM Kaltara dan PT SAS masuk pada Minggu (31/3). Tentunya butuh waktu untuk menghadirkan pihak terkait seperti yang tertera di surat yang dilayangkan mahasiswa ke DPRD Kaltara.
“Karena butuh waktu persuratan dan harus dikirimkan. Sudah dijadwalkan memanggil seluruh pihak terkait untuk persoalan ini. Komisi III sudah saya tugaskan pemanggilan. Dan rencana Selasa (2/4). Untuk memastikan kita lakukan sidak ke lokasi,” bebernya Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon.
Ditambahkan H. AR Rasyid, sebelum mahasiswa datang rapat sudah dilakukan bersama anggota DPRD lainnya agar dapat memanggil pihak terkait walaupun dipandang adanya keterlambatan. Dan terkait penilaian mahasiswa atas DPRD Kaltara yang dinilai mandul menurutnya itu merupakan hak mahasiswa untuk menilai.
“Besok dijadwalkan (pertemuan, Red). Kami disebut mandul itu hak kalian. Semua upaya kami lakukan. Semua kami perhatikan,” tegasnya.
Sementara itu, berbagai upaya terus dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menindaklanjuti persoalan pemadaman listrik secara bergilir yang terjadi di Tanjung Selor dan sekitarnya akhir-akhir ini. Salah satunya mengupayakan penambahan daya sekitar 2 megawatt.
