TARAKAN – Air bersih menjadi persoalan serius di Kalimantan Utara (Kaltara). Di Tarakan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alam waswas jika kekeringan kembali terjadi dalam masa yang cukup lama. Belum ada opsi lain persediaan air baku.
Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Alam Tarakan Said Usman Assegaf menerangkan, saat ini pihaknya telah berupaya maksimal untuk mencari solusi persediaan air baku. Sejauh ini PDAM telah merancang rencana jangka panjang maupun rencana jangka pendek. Hanya upaya tersebut tidak didukung dengan kesiapan pemerintah.
“Idealnya PDAM memiliki perencanaan 25 tahun ke depan. Di samping perencanaan setiap tahun dan 5 tahun sekali. Kan ada corporate plan, setiap tahun mau buat apa, misalnya. Kembali ke persoalannya adalah kepada anggaran. Kalau kita mempunyai perencanaan sebagus apa pun, tetapi anggaran yang menunjang tidak ada, mau buat apa?” ungkapnya, kemarin (30/3).
Selama ini PDAM cukup intens dalam mencari solusi dan terobosan. Dalam 3 tahun terakhir PDAM berhasil menambah 3 embung baru dan 5 ribu sambungan di Kota Tarakan.
“Sekarang kita bicara yang ada di Tarakan, selama ini kan kami sudah berupaya. Zaman saya diangkat dari yang hanya 2 embung, sekarang kan sudah 5 embung. Dalam 3 tahun. Dari 22 ribu sambungan, sekarang sudah masuk 27 ribu,” tuturnya.
Hujan menjadi satu-satunya harapan, kata Usman. Tarakan merupakan pulau menjadi alasan.
Upaya desalinasi air laut biayanya mahal. PDAM belum mampu merealisasi terobosan itu. PDAM juga telah memaksimalkan sungai. “Semua kan asalnya dari air hujan, air sungai pun berasal dari hujan. Cuma ada yang kapasitasnya besar, ada yang kecil. Kebetulan kan sungai kita ini kecil-kecil dan sudah dirambah. Kalau kita lihat pakai drone sudah tidak ada lagi sungai yang airnya bisa diambil,” tuturnya.
Soal penilaian yang dialamatkan segelintir pihak pada PDAM sebagai perusahaan yang minim upaya dalam mencari terobosan air baku, menurutnya adalah bentuk ungkapan berpikir praktis. Ia menjelaskan kondisi masyarakat Tarakan yang berbeda dengan kondisi masyarakat luar negeri. Terapan teknologi tinggi bisa saja direalisasikan. Namun memerlukan biaya besar. Jika itu dipaksakan juga akan berdampak pada tarif.
“Tarakan memang mengandalkan hujan saja. Semua air memang bisa diolah, air laut bisa diolah, air bor juga bisa. Tapi biayanya sangat besar. Setahu saya di Indonesia belum ada satu pun PDAM yang mengelola untuk masyarakat luas. Kalau pun ada itu pihak swasta, bukan PDAM. Kalau untuk mal bisa, untuk komplek wisata seperti di Jakarta bisa. Untuk kapal perang bisa, kalau untuk skala melayani di bawah seribu orang masih bisa. Tapi kalau sudah menyuplai buat ratusan ribu, belum ada PDAM yang sanggup dengan biaya operasionalnya,” imbuhnya.
Menurutnya, ide menggunakan air laut sebagai air baku merupakan pola pikir instan. Jika PDAM Tarakan menggunakan teknologi tersebut, dikhawatirkan dapat menjadi beban besar bagi masyarakat pelanggan.
Air yang terbilang murah saat ini, masih belum dapat dijangkau bagi sebagian pelanggan. “Bukannya tidak bisa mengelola, tarifnya bisa tidak masyarakat bayar? Sedangkan Rp 1.200 per kubik saja, banyak yang menunggak 3 bulan. Setiap bulan ada 3 ribu sambungan yang menunggak pembayaran air, bahkan ada yang menunggak sampai 7 bulan. Bagaimana kami mau ikut teknologi di luar negeri kalau yang murah saja kita tidak mampu bayar,” ucapnya.
PDAM sejak lama memikirkan upaya desalinasi itu. Pihaknya telah lama memikirkan terobosan tersebut. Namun sangat disayangkan kondisi geografis Tarakan sangat tidak mendukung merealisasikan teknologi tersebut.
“Di Tarakan tidak bisa mengebor dengan mengambil air dengan jumlah besar. Ingat Tarakan ini pulau kecil, bukan daerah daratan luas. Jika kita mengebor jumlah besar akan jadi lubang menganga di bawah tanah, dan itu risikonya lama kelamaan Tarakan bisa tenggelam,” tuturnya.
“Kita tidak bisa berpikir sesederhana itu, PDAM ini perusahaan besar, perusahaan negara yang harus mengikuti SOP. Beda dengan usaha galonan atau bisnis jualan air profil. Aktivitas kita mengambil air dalam jumlah besar bukan main-main. Sekali kita melakukan kesalahan, kehidupan manusia dan Pulau Tarakan jadi taruhannya. Ini tidak main-main bukan seperti gali sumur,” ujarnya.
Beberapa tahun lalu PDAM pernah meminta persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) melalui Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) untuk melakukan pengeboran. Namun usulan tersebut ditolak.
