MANAGED BY:
MINGGU
22 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Sabtu, 30 Maret 2019 10:23
UMK Tak Sesuai, SBSI Mengadu ke Disnakertrans
ADUKAN: Puluhan buruh menyambangi kantor Disnakertrans Kaltara dan mengadukan tiga perusahaan yang tidak membayarkan upah sesuai UMK Bulungan, Jumat (29/3). RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Tiga perusahaan yang bergerak pada perkebunan kelapa sawit diadukan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Bulungan ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara. Itu dilakukan lantaran upah yang diterima para pekerja tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bulungan dan pekerja tidak terdaftar dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Koordinator Wilayah (Korwil) SBSI Kaltara, Yuliyus mengatakan, kedatangannya bersama puluhan pekerja mengadukan tindakan tiga perusahaan. Sehingga, pihaknya berharap Disnakertrans Kaltara dapat menekan perusahaan agar membayar upah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan nomor 13/2003.

“Ada banyak sekali pelanggaran namun, dua ini (upah dan BPJS, Red) begitu prioritas. Sehingga tiga perusahaan perlu segera membayar upah sesuai UMK dan merapel kekurangang upah,” ucap Yuliyus kepada Radar Kaltara, Jumat (29/3).

Dijelaskannya, tindakan perusahaan dinilai telah melanggar UU nomor 13/2003 pada pasal 90 poin (1) pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagai mana dimaksud pasal 89. Kemudian, pasal 185 sanksi pidana paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun atau denda paling sedikit Rp 100 juta paling banyak Rp 400 juta.

“Setiap hari buruh dipekerjakan hanya empat hari kerja. Dan upahnya Rp 144 ribu. Artinya, sebulan buruh mendapatkan upah sebesar Rp 1,8 juta. Sangat jauh dari UMK,” jelasnya.

Kemudian, perusahaan tidak mendaftarkan karyawan sebagai peserta BPJS. Padahal selama ini karyawan mendapatkan potongan untuk BPJS Kesehatan. Hal ini tentunya melanggar pasal 14 hingga 19, UU nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pada pasal 55 pemberi kerja yang melanggar sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidanakan penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. “Katanya kendala terkait masalah NIK. Kami sudah serahkan bukti pekerja memiliki KTP, tetap tidak terdaftar. Aturan BPJS bisa dipidanakan. Makanya kita minta ketika BPJS melakukan pemeriksaan juga membawa Jaksa. Kita coba langkah yang baik, jika tidak diindahkan kami tempuh cara lain,” harapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, Disnakertrans Kaltara, Asnawi menyampaikan, ada dua keluhan SBSI, pertama UMK yang diterima tidak sesuai kemudian pekerja tidak terdaftar BPJS. Untuk itu, Senin (1/4) mendatang Disnakertrans Kaltara mengerahkan semua tim pengawasan ke lapangan untuk mengecek langsung.

“Kami juga melibatkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk mengecek ke lapangan,” tegasnya.

Kemudian, langkah setelah diperiksa dikeluarkan nota pertama agar perusahaan menjawab. Jika selama seminggu tidak dijawab, maka nota kedua dikeluarkan kembali untuk mengingatkan. Dan jika masih tidak diindahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bertindak. “Tapi kalau tidak ada lagi jawaban, itu nanti tergantung PPNS,” jelasnya.

“Apakah benar ada pelanggaran dan harus diberikan saksi yang sesuai dengan unsur pidana. Karena dalam memberikan saksi, juga harus sesuai peraturan yang ada,” pungkasnya. (akz/eza)


BACA JUGA

Sabtu, 21 September 2019 09:25

KERASSSS...!! Ke KPU, DPRD Ingatkan Anggaran Jangan Dibuat Hura-Hura

TANJUNG SELOR – Meski anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada)…

Sabtu, 21 September 2019 09:22

SIAP-SIAP AJA..!! 2020, Kemarau Diprediksi Lebih Ekstrem

Titik Panas di Kaltara Pukul 18.00 WITA Jumat (20/9) Lokasi …

Sabtu, 21 September 2019 09:15

PK Ditolak, Bang Toyib Tetap Dihukum Mati

TANJUNG SELOR - Upaya Arman Sayuti alias Bang Toyib terpidana…

Sabtu, 21 September 2019 09:13

Pengguna Ijazah Palsu Divonis 4 Bulan

TANJUNG SELOR – Sidang pelanggaran pemilu yang melibatkan Samsul sebagai…

Jumat, 20 September 2019 09:02

Tak Ingin Dibohongi, PLN Diminta Komitmen

TANJUNG SELOR – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)…

Jumat, 20 September 2019 09:01

Soal Sengketa Lahan di Lokasi Pertambangan, Perusahaan Sebut Lahan Sudah Klir

TANJUNG SELOR – Menyikapi keluhan masyarakat Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung…

Jumat, 20 September 2019 09:01

Unsur Pimpinan Definitif Segera Ditetapkan

TANJUNG SELOR – Unsur pimpinan definitif di Dewan Perwakilan Rakyat…

Jumat, 20 September 2019 09:01

Penyelesaian Batas Wilayah Belum Rampung

TANJUNG SELOR – Sejak terbentuknya Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi…

Jumat, 20 September 2019 09:00

Maharajalila Diusulkan Jadi Nama Korem Kaltara

TANJUNG SELOR – Komando Resor Militer (Korem) Provinsi Kalimantan Utara…

Kamis, 19 September 2019 09:13

Kualitas Udara Baik, tapi Sekolah Kok Diliburkan?

TANJUNG SELOR – Berdasarkan pantauan  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*