12 Kementerian Komitmen Percepat Pembangunan KBM Tanjung Selor

- Kamis, 28 Maret 2019 | 11:34 WIB

JAKARTA – Dua belas kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dan Pemkab Bulungan sepakat untuk melaksanakan percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.

Ini sejurus dengan telah ditandatanganinya komitmen bersama pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor oleh perwakilan 12 kementerian/lembaga yang difasilitasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian di Graha Sawala Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (27/3).

Penandatanganan kesepakatan ini disaksikan langsung Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Adapun 12 kementerian/lembaga yang bertandatangan itu, yakni perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT), Kementerian Informasi dan Komunikasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Pertanian (Kementan), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain kementerian dan lembaga, kesepakatan bersama ini juga turut ditandatangani oleh Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie dan Bupati Bulungan H. Sudjati, SH.

Atas ditandatanganinya kesepakatan bersama ini, percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor menjadi prioritas dan komitmen untuk dapat diwujudkan melalui 12 kementerian/lembaga tersebut. “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden dan Wakil Presiden RI serta kementerian Kabinet Kerja-nya yang telah mendukung rencana program pengembangan KBM Tanjung Selor, yang progresnya berlanjut pada hari ini (kemarin, Red) dengan penandatangan kesepakatan Rencana Aksi Pelaksanaan Inpres nomor 9/2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor,” kata Gubernur.

Sejarah ringkas rencana KBM pun dipaparkan Irianto. “Rencana ini mendapatkan dukungan dari Presiden, dan beliau pun yang mengusulkan agar diterbitkan Inpres untuk mempercepat pembangunannya. Pada akhirnya, Mendagri yang ditunjuk sebagai penggagas untuk terbitnya Inpres tersebut. Ini juga menjadi sebuah momen bersejarah karena untuk pertama kalinya ada Inpres bagi pengembangan sebuah kota di Indonesia,” tutur Irianto.

Rencana KBM Tanjung Selor, ungkapnya, dimulai pada 2014 hingga terbitnya Inpres nomor 9/2018. Dijelaskan Gubernur, pada April 2014, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah menyusun feasibility study (FS) dan masterplan pusat pemerintahan Provinsi Kaltara.

“Ini menjadi cikal bakal KBM Tanjung Selor. Selanjutnya, rencana KBM pun dibahas pada Musrenbang Regional Kalimantan di Tarakan, pada Desember 2014 yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo. Selanjutnya, rencana ini dipaparkan kepada Menteri PPN/Bappenas untuk masuk ke dalam RPJMN 2015-2019,” ungkap Gubernur.

Lalu, pada Januari 2015, disusunlah masterplan KBM Tanjung Selor-Kaltara tahun 2015-2045 oleh Kementerian PPN/Bappenas. “Pada Maret 2015, Amdal kawasan pusat pemerintahan Provinsi Kaltara pun disusun dengan luas areal mencapai 2.800 hektare. Dan, di April 2015 dimulai penyusunan DED kawasan pusat pemerintahan Provinsi Kaltara tahap I,” ulas Irianto.

Setahun kemudian, dilaksanakan land clearing. Di mana, progresnya hingga saat ini lahan yang telah dibebaskan mencapai 500-an hektare untuk kawasan pusat pemerintahan Kaltara. “Pemprov konsisten memfasilitasi percepatan ketersediaan lahan KBM. Di mana pada 2017 pembebasan lahan direalisasikan seluas 100,20 hektare. Di 2018 juga berhasil direalisasikan 490,06 hektare. Dan, tahun ini ditargetkan dibebaskan seluas 173,55 hektare. Di samping itu, Pemprov juga memprioritaskan alokasi anggaran dalam APBD untuk pembangunan KBM Tanjung Selor. Serta, memfasilitasi percepatan penyusunan dan penetapan RTRW Tanjung Selor. Di sini pemprov memberikan Bankeu pada 2018 kepada Pemkab Bulungan untuk revisi RTRW Bulungan sebesar Rp 3 miliar. “Insyaallah, bulan depan RTRW Bulungan sudah dapat mengakomodir total kebutuhan luasan areal KBM Tanjung Selor, termasuk KIPI juga, PLTA Kayan 9 ribu MW,” beber Gubernur.

Pada 2016, juga dilakukan perencanaan kawasan permukiman kota baru Tanjung Selor oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian PUPR. Dilanjutkan, penataan kawasan kota Tanjung Selor oleh Kementerian ATR/BPN RI.

“Pada 31 Maret 2017, ditetapkanlah Perda nomor 1/2017 tentang RTRW Provinsi Kaltara yang di dalamnya mengakomodir KBM Tanjung Selor. Di 6 Oktober, rencana KBM Tanjung Selor ini ditinjau oleh Presiden RI melalui udara dengan helikopter. Di kesempatan ini, Presiden mendukung rencana tersebut hingga disarankan agar diterbitkan Inpres untuk memperkuat dan mempercepat realisasinya. Akhirnya, pada 11 Oktober 2017, Pemprov Kaltara secara resmi mengirimkan surat permohonan penerbitan Inpres terkait pembangunan KBM Tanjung Selor,” papar Irianto.

Dalam perjalanannya, sesuai arahan Presiden, maka proses monitoring dan evaluasi perkembangan KBM Tanjung Selor akan dilakukan oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Pemprov juga secara periodik menyampaikan laporan ini kepada KSP.

Sementara itu, dalam arahannya, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa kini pemerintah fokus untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Ini juga merupakan amanat RPJMN 2015-2019. “Bukan hanya kota, tapi juga membangun KEK, serta destinasi pariwisata,” ungkap Darmin dalam pidatonya.

Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, dilakukan dengan membangun 10 kota baru. Di antaranya Kaltara, Pontianak, Banjarbaru dan lainnya.”Ini sebagai pengendali urbanisasi dari perkotaan atau metropolitan di luar Jawa dan Bali,” jelasnya.

Kenapa Kaltara dipilih? Dijelaskan Darmin, secara statistik, pada 2017, indeks daya saing wilayah Kaltim-Kaltara berada pada tingkat ke-3 (1.303) secara nasional. “Tingginya daya saing ini didukung oleh tingginya kualitas hidup dan infrastruktur. Inilah yang akan menopang pengembangan KBM di Kaltara. Selain itu, KBM Tanjung Selor berada di posisi strategis yang didukung adanya KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia (Nunukan) dan infrastruktur pendukung lainnya,” ungkap Darmin.

Halaman:

Editor: anggri-Radar Tarakan

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X