MANAGED BY:
MINGGU
18 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 25 Maret 2019 11:09
Menutup Demokrasi Sehat
ILUSTRASI/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, BAGAIMANA tinjauan hukum atas praktik money politics?

Ketua Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (UBT) Dr. M. Ilham Agang, S.H, M.A, mengatakan, larangan-larangan dalam kampanye sudah diatur di dalam Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Lebih lanjut dijelaskannya dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. “Para caleg pasti sudah paham aturan dan larangan kampanye apa saja, termasuk money politics. Bagi-bagi uang atau sembako itu sangat jelas dilarang dalam pemilu,” terangnya kepada Radar Tarakan akhir pekan lalu.

Dalam ayat 4 sangat jelas tertulis, pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf I dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu.

“Dan ini sudah sangat jelas,” katanya.

Lantas apa sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut? Sesuai yang diatur di dalam Pasal 521, setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta. “Nah, ini sudah sangat jelas aturan hukumnya di Pasal 521 juncto Pasal 280 huruf j,” bebernya.

Lantas mengapa larangan ini tetap dilanggar? Karena yang bersangkutan mencari celah agar bisa mendulang suara. Mengenai jual beli suara selalu menjadi fenomena yang menarik setiap pemilu digelar. Money politics ini menjadi warisan yang tidak baik. “Tanggal 24 Maret sampai 13 April sudah masuk tahapan kampanye terbuka. Jadi kurang lebih 21 hari caleg melakukan kampanye terbuka, dan ini yang membuat masyarakat bingung, mau ke mana arah coblosnya. Money politics bukan rahasia lagi,” jelasnya.

Masyarakat berperan besar dalam pemilu, sehingga mindset alias cara berpikirnya harus diubah. Sehingga paham, hak pilihnya tidak bisa dibeli atau dinilai dengan uang. “Tentu tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Kalau ada caleg datang, masyarakat juga bertanya berani bayar berapa? Artinya ini sistem demokrasi kita rusak. Jadi mindset masyarakat yang harus diubah,” tegasnya.

Apalagi Pemilu 2019, tepatnya 17 April mendatang serentak bersamaan pemilu calon legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden. Sehingga menjadi pesta demokrasi terbesar. “Kurang lebih 24 hari lagi kan se-Indonesia memilih calon anggota DPRD tingkat kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD serta calon presiden dan wakil presiden. Jadi pesta demokrasi terbesar,” katanya.

Sekaligus Ketua Umum FKUB Muda Tarakan, diimbaunya masyarakat saling mengingatkan agar tidak menjual hak pilihnya atau suara demi keuntungan semata. Tetapi memilih pemimpin dengan melihat program kerjanya. “Jangan melihat apa yang diberikan, entah itu uang atau sembako. Jangan hanya karena beras, suara kita dibeli. Intinya mindset yang harus diubah,” imbaunya.

Masyarakat terlibat aktif dalam pemilu ini. Kemudian, para caleg maupun timses diharapkan dapat melakukan kampanye yang elegan dan bersih. Meraih suara rakyat melalui program yang baik. “Memilih pemimpin hanya berdasarkan uang, hasilnya juga kurang baik. Baru caleg saja sudah begitu, apalagi sudah bekerja? Memilih pemimpin yang tidak benar, masyarakat juga akan rugi,” katanya.

Lantas apakah jual beli suaraini ada hubungannya dengan kebutuhan hidup masyarakat? Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdi Masyarakat (LPPM) STIE Bulungan Tarakan Dr. Ana Sriekaningsih, S.E, M.M, mengatakan sebenarnya tidak ada kaitannya. Pasalnya masyarakat kurang mengerti dan beranggapan pemberian uang ini suatu kesempatan.

“Kadang masyarakat tidak paham juga, mau tidak mau ambil saja uangnya. Sebenarnya bukan karena kebutuhan hidup, tapi kapan lagi dapat uang, nanti juga dia (pejabat) lupa sama kita. Kan masyarakat berpikir seperti itu,” terangnya.

Money politics sebenarnya lebih berdampak pada perubahan kota bahkan negara lima tahun ke depannya. Pasalnya masyarakat lebih tergiur dengan tawaran atau menerima sejumlah uang yang diberikan melalui orang lain atau timsesnya. Padahalnya dalam dunia politik ini, yang dijual adalah visi dan misi atau program kerjanya selama lima tahun ke depan.

Padahal calon pemimpin yang baik, berhadapan langsung dengan masyarakat dan menyampaikan program kerjanya untuk membawa perubahan lima tahun ke depan.

“Kami belum lakukan survei khusus, tapi beberapa kali menemukan hal yang seperti ini. Jadi ini sudah kental dan marak. Lebih baik calegnya datang sendiri ke masyarakat. Karena kalau yang paham, pasti lihat siapa yang bekerja, program kerjanya cocok enggak untuk masyarakat,” tutupnya.

 

TAK ADA LAPORAN

Seperti menebang tunas pohon pisang, begitu pula kasus politik uang yang semakin sulit dihilangkan, semakin meluap terjadi di masyarakat. Parahnya lagi, dalam kasus politik uang ini, justru diiringi sikap apatis sebagian masyarakat.

Kepada Radar Tarakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan Nasruddin mengatakan bahwa politik uang merupakan racun, sebab masyarakat tidak dapat berharap ketika dalam pelaksanaan demokrasi dilandasi dengan politik uang. “Biar setiap hari dilaksanakan pemilu, tapi kalau ada politik uang ada di dalamnya, mustahil akan menciptakan pemimpin yang baik. Makanya kami mengimbau ke masyarakat ketika menemukan politik uang, segera laporkan ke Bawaslu untuk ditindak, karena itu yang akan merusak demokrasi yang kita bangun,” katanya.

Untuk itu, demi pencegahan terjadinya politik uang di masyarakat, KPU rutin melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk mengingatkan pentingnya menolak politik uang di masyarakat, guna mendapatkan pemimpin yang berdaulat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tarakan Sulaiman mengatakan, bahwa jika membahas tentang pemilu dan pilkada, memiliki regulasi yang berbeda sehingga hal yang berkaitan dengan aturan dan kebijakan pula berbeda.

Pada Pilkada 2018 menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, sedang Pemilu 2019 menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017. Sulaiman menjelaskan, hal yang berkaitan dengan politik uang memiliki peruntukan aturan yang berbeda pula. Misalnya pada Pilkada 2018, baik pemberi maupun penerima sama-sama akan diberikan sanksi, sedang untuk Pemilu 2019 hanya memberi sanksi kepada pemberi politik uang.

“Itu pun si pemberi juga terbatas, dalam artian apakah dia peserta pemilu, pelaksana kampanye, atau petugas kampanye. Jadi di luar dari itu tidak bisa dikenakan atau dijerat sebagai pemberi uang yang dikategorikan politik uang di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017,” jelasnya.

“Relawan bisa dikategorikan petugas kampanye, sehingga ketika mereka kedapatan maka dapat dikenakan Pasal 521. Tapi kalau hanya masyarakat biasa yang lepas dari struktur petugas kampanye maka tidak dikenakan,” sambungnya.

Dalam kasus politik uang, setiap pelaku akan dikenakan ancaman 2 tahun penjara dengan denda Rp 24 juta. Selama tahapan kampanye Pemilu 2019 ini, Sulaiman menyatakan pernah melakukan beberapa pemeriksaan terhadap dugaan politik uang. Namun pada proses tindak lanjut pemenuhan unsur tidak pas, namun indikasi pelanggaran yang mengarah pada dugaan politik uang telah banyak ditangani Bawaslu.

Sulaiman mengungkapkan, pihaknya sedikit mengalami kendala dalam menindaklanjuti politik uang, sebab setiap masyarakat yang menerima politik uang tidak memberikan laporan secara langsung kepada Bawaslu. Hanya memberikan informasi sehingga membuat Bawaslu kesulitan dalam mencari bukti, sementara waktu yang diberikan pihaknya untuk memecahkan kasus politik uang terbilang singkat, sehingga untuk mencari bukti dan fakta hukum membuat pihaknya kerepotan.

Namun setiap mendapatkan informasi awal dari masyarakat, pihaknya beberapa melakukan investigasi bahkan membentuk tim khusus yang bekerja di tengah masyarakat. Namun ketika mendapatkan informasi, pihaknya kesulitan untuk mencari bukti dari pelanggaran politik uang.

“Untuk memenuhi persyaratan objek unsur itu kami agak kesulitan, misalkan calon memberikan bantuan. Tapi saat penyerahan calon tidak pernah menginstruksikan bahwa uang tersebut harus diberikan kepada si A, tapi sampai di organ tertentu saja. Organ dengan penerima itu beda, kalau organ tidak masuk dalam kategori subjek yang harus menerima uang, nah yang menerima uang itu adalah masyarakat yang sebagai objek di dalam tindakan politik uang,” imbuhnya. (*/one/*/shy/lim)

 


BACA JUGA

Jumat, 16 Agustus 2019 11:09

Ingatkan Pengelola Tak Tebang Pilih

TARAKAN – Kamis (15/8) pagi, Ombusdman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan…

Jumat, 16 Agustus 2019 11:08

Diduga Mesin Mati, Truk Kontainer Terbalik

TARAKAN - Sebuah truk kontainer berukuran 12 meter dengan muatan…

Jumat, 16 Agustus 2019 11:01

BPJS Pastikan Tetap Jamin Persalinan

TARAKAN – Meski tanpa surat rujukan, ibu melahirkan di rumah…

Jumat, 16 Agustus 2019 10:56

Tiga Hari Lagi Bumi Paguntaka Diramaikan Pawai Pembangunan

TARAKAN – Tinggal menghitung hari, masyarakat Kota Tarakan dimeriahkan dengan…

Jumat, 16 Agustus 2019 10:54

Meraup Pundi-Pundi Rupiah dari Balik Jeruji

“Kegiatan ini bisa menjadi wadah kami warga binaan yang ada…

Jumat, 16 Agustus 2019 10:24

Warga Lapas Ikut Pemecahan Rekor Muri

TARAKAN – Dalam rangka menyemarakkan HUT ke-74 Republik Indonesia (RI)…

Jumat, 16 Agustus 2019 10:17

Ratusan Ambal Diamankan Pihak Bea Cukai

TARAKAN – Kantor Bea Cukai Tarakan mengamankan ratusan bal ambal…

Jumat, 16 Agustus 2019 10:02

Jalan Rawan Kecelakaan, Warga Harapkan Pelebaran Jalan

TARAKAN - Sering terjadinya kecelakaan di Jalan Aki Balak, Kelurahan…

Kamis, 15 Agustus 2019 10:18

Kerugian Negara hingga Rp 500 Juta

TARAKAN - Perkara dugaan korupsi anggaran pengadaan lahan fasilitas Kelurahan…

Kamis, 15 Agustus 2019 10:12

WNA Filipina Terdampar di Perairan Tolitoli

TARAKAN – Sempat terombang-ambing di laut selama 5 hari, Antonius…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*