TANJUNG SELOR – Aksi percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor yang rencananya diinisiasi oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian pada Rabu (20/3) kemarin diundur.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR Perkim) Kalimantan Utara (Kaltara), Suheriyatna mengatakan, rencana aksi 12 kementerian yang ditugaskan mendorong percepatan KBM Tanjung Selor melalui Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2019 itu diundur pada Rabu (27/3) pekan depan.
“Pak Gubernur (Irianto Lambrie) harus hadir di situ. Karena mereka (12 kementerian) tidak akan me-launching itu apabila pak Gubernur tidak hadir,” ungkap Suheriyatna kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor belum lama ini.
Rencananya, launching KBM Tanjung Selor tersebut akan dilakukan seperti Kaltara Investment Forum (KIF) yang digelar Pemprov Kaltara di Jakarta tahun 2017 lalu. Namun, pelaksanaannya tidak sebesar gelaran KIF tersebut, karena semua ini dibiayai oleh kementerian.
Launching KBM Tanjung Selor ini nantinya akan dihadiri seluruh kementerian terkait. Di situ, akan dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh 13 kementerian, yakni 12 kementerian yang diinstruksikan mendukung percepatan KBM Tanjung Selor, ditambah Kemenko Perekonomian, selalu pengelola.
“Apa yang dilakukan dalam MoU itu? Tentunya menetapkan siapa yang mengerjakan kegiatan itu, apa saja yang dikerjakan, dan waktu pengerjaannya kapan. Nah, ini yang dilakukan untuk progres rencana aksi KBM Tanjung Selor,” jelasnya.
Artinya, dalam rencana aksi itu nantinya akan dimasukkan rencana dari masing-masing kementerian untuk mendukung percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor tersebut yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Program APBN yang masuk di situ (KBM, Red) apa saja. Jadi, tidak ada lagi keterlibatan anggaran dari kita (APBD Kaltara) di situ,” sebutnya.
Tapi, bukan berarti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tidak ada andil lagi di percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor tersebut, melainkan harus menyiapkan semua infrastruktur pendukung dan pembebasan lahan untuk mendukung program tersebut. Sementara ini, untuk pembebasan lahan KBM Tanjung Selor ini sudah tidak ada masalah. Sejauh ini sudah ratusan miliaran dana yang dikucurkan melalui APBD Kaltara untuk memlakukan pembebasan lahannya.
Menyikapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Marten Sablon mengatakan, upaya pembebasan lahan harus segera di-clear-kan oleh Pemprov Kaltara, supaya saat pelaksanaan pembangunan nanti tidak ada masalah yang muncul.
“Paling tidak, saat dilakukan pembangunan, semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena, jika ada tuntutan saat kita sedang melakukan pembangunan, tentu kegiatan proyek bisa terhenti dan berujung mangkrak,” sebutnya.
Selain dari pemerintah, politisi Partai Demokrat ini juga mengharapkan ada dukungan dari masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor ini. Karena, jika KBM Tanjung Selor ini cepat dibangun, tentu cepat juga masyarakat menikmatinya. “Pastinya, mari kita sama-sama mendorong percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor ini. jika ada masalah, kita bicarakan. Menurut saya, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan,” tegasnya. (iwk/fly)
