TANJUNG SELOR – Para investor yang akan menanamkan modal di Kalimantan Utara (Kaltara) diminta lebih mengutamakan tenaga kerja lokal (TKL). Tentu TKL itu juga harus memenuhi persyaratan yang berlaku di Indonesia dan kriteria yang diminta pihak perusahaan.
Untuk menyiapkan TKL, Pemerintah Perovinsi (Pemprov) Kaltara bekerja sama dengan kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), untuk memberikan pelatihan kepada TKL.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan, untuk memberikan pelatihan itu Pemprov Kaltara akan mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kita juga sudah membuat pelatihan untuk tenaga konstruksi, mungkin juga nanti tenaga kerja yang lain,” kata Irianto kepada Radar Kaltara, Sabtu (16/3).
Nantinya, sambung Irianto, akan dilakukan secara simultan maupun dipersiapkan secara khusus. Misalnya, TKL itu membutuhkan waktu satu atau dua bulan. “Kalau bisa one the job training (di pelatihan kerja, Red) tidak apa-apa,” ujarnya.
Hal itu juga selalu disampaikan kepada pihak investor, dengan catatan, Pemprov Kaltara tidak pernah mempersulit para investor untuk masuk ke Kaltara. “Para ivestor pada dasarnya setuju dengan semua itu, tapi mereka juga meminta ada kualifikasi,” bebernya.
Kualifikasi itu tenaga ahli tidak tersedia di wilayah Kaltara tentu tenaga asing yang akan masuk. Tapi hal itu tidak menjadi masalah, dengan catatan jumlahnya TKL dangan tenaga asing harus profesional. Misalnya, untuk pembangunan konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), itu diperlukan ribuan bahkan sampai puluhan ribu tenaga kerja secara keseluruhan besama-sama dengan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi.
“Kalau KIPI pembangunannya masih membutuhkan waktu panjang, mungkin dalam tahun ini atau dua sampai tiga tahun yang akan datang,” bebernya.
Tapi pembangunan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini pembangunan PLTA, dan hal itu sudah dilakukan diskusi panjang. Baik pada saat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) maupun diskusi dengan investor.
“Kita juga menginginkan TKL memiliki keterampilan dan ilmu pengetahuan, tapi semua itu butuh waktu dan proses panjang,” ujarnya.
Ke depan diharapkan TKL itu bisa menjadi pendamping dengan tenaga kerja ahli baik itu asing maupun tenaga kerja Indonesia. Sehingga sambil bekerja TKL dapat belajar atau istilahnya on the job training.
“Ini cara cepat yang bisa kita lakukan untuk membangun daya saing TKL kita, dalam jangka menengah kita juga akan mengirimkan lulusan SMA dan SMK bahkan perguruan tinggi untuk belajar di tempat-tempat pelatihan yang relevan, baik pelatihan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri,” ujarnya.
Irianto menambahkan, Senin (18/3) juga akan ada paparan untuk pembangunan pabrik metanol di Kecamatan Bunyu. Jika tidak ada kendala pembangunan akan dimulai tahun ini. “Kemungkinan pembangunan pabrik metanol itu akan membutuhkan waktu empat tahun,” jelasnya.
Berdasarkan informasi dari PT KMJ untuk pembangunan konstruksi akan membutuhkan tenaga kerja kurang lebih 1.000 orang. Tapi jika sudah berjalan, paling tenaga kerjanya yang dibutuhkan kurang lebih 200 orang. “Dengan adanya pabrik metanol itu tentu akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha kecil menengah UMK di Kaltara,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Bupati Bulungan, H. Sudjati, ia berharap kepada investor, khususnya investor yang akan masuk menanamkan modal di Bulungan harus lebih mengutamakan TKL. “Utamakan dulu TKL, jangan tenaga asing dulu yang diutamakan,” ujarnya.
Jika yang diutamakan TKL tentu hal itu akan menjadi permasalahan di kemudian hari, karena sudah pasti akan ada protes dari masyarakat lokal. “Saya minta hal itu harus diperhatikan, pada dasarnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan tidak pernah mempersulit investor masuk ke Bulungan, asalkan sesuai aturan,” pungkasnya. (*/jai/eza)
