TARAKAN- Selain Grab, Gojek pun akhirnya melebarkan investasi ke Bumi Paguntaka. Lantas, bagaimanakah nasib angkutan konvensional selanjutnya?
Kepada Radar Tarakan, Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes, mengatakan bahwa setiap orang yang ingin berinvestasi di Kota Tarakan diterima dengan tangan terbuka. Apalagi jika mendukung program smart city terkhusus smart mobility dan smart leaving yang merupakan salah satu visi pemerintah saat ini.
Meski begitu, Khairul mengungkapkan bahwa pihaknya juga memberikan beberapa catatan kepada Gojek yakni turut mengakomodasi taksi konvensional. Jika seluruh transportasi umum masuk ke dalam sistem, maka tidak akan ada yang melakukan protes.
“Siapa lagi yang mau protes kalau sudah masuk di sistem? Persoalan rezeki itu urusan lain,” bebernya.
Untuk itu, Khairul menyatakan bahwa setiap angkutan konvensional dapat menyanggupi syarat oleh perusahaan aplikasi. Misalnya, kendaraan yang layak, pajak dan smartphone yang merupakan bagian penting dalam proses pelayanan.
“Kami dengan tangan terbuka menerima investor Tarakan, apalagi dalam konteks meningkatkan pelayanan publik. Tapi, bagaimana supaya tidak terjadi gesekan di lapangan? Yakni dengan cara Gojek bisa mengakomodir taksi konvensional masuk dalam sistem Gojek, supaya tidak ada yang protes,” jelasnya.
Dalam pertemuan pemerintah bersama Gojek kemarin, Khairul mengungkapkan bahwa Gojek hanya melaporkan kegiatannya usai launching pada 29 Maret 2019 lalu. “Tapi catatan saya diperhatikanlah itu yang konvensional, agar tidak terjadi gejolak di lapangan. Tapi apakah mau bergabung atau tidak, itu gejala teknis saja. Sekarang ini menurut saya Gojek bisa membuka lapangan kerja dan mengakomodir konvensional,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua SPTI Tarakan Hamka Arfah mengatakan bahwa pada dasarnya pihaknya sering berkomunikasi bersama angkutan konvensional. “Sejujurnya, kalau memang pemerintah mempercayakan Gojek untuk mewadahi kami, mungkin respons kami baik. Yang penting kami yang dipentingkan, karena kami juga ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat Tarakan,” bebernya.
“Sejak awal kami tidak menolak keberadaan aplikasi, tapi kami merasa tidak dianggap dan tidak dipedulikan karena harusnya tawaran itu ke kami, agar kami juga bisa bersaing melayani masyarakat Tarakan,” sambungnya.
Secara pribadi, Hamka menyatakan bahwa pihaknya selalu ingin bekerja sama dengan pemerintah daerah. “Kalau memang kebijakan pemerintah seperti itu, kami akan menyambut baik, tinggal menyesuaikan tahapan selanjutnya dengan teman-teman,” jelasnya.
Namun pihak Gojek masih enggan berkomentar terkait solusi yang ditawarkan Wali Kota tersebut. (*/shy/lim)
