Tiga nama disebut-sebut sebagai calon kuat Sekretaris Kota (Sekkot) Tarakan, yakni Suparlan, S.T, M.T, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Hamid Amren, S.E, Kepala Dinas Perhubungan serta Hendra Arfandi, AP, M.Si, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
TIGA nama itu menjadi perbincangan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.
Salah satu sumber di kalangan PNS Pemkot mengatakan, tiga nama itu menjadi perhatian di antara 15 nama lain pejabat eselon II-B. Hendra Arfandi misalnya kerap hadir mendampingi Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes, di sejumlah kesempatan. Sementara Suparlan dinilai memiliki hubungan yang dekat dengan Khairul. Begitu pun dengan Hamid Amren, yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Khairul. "Tapi ini cuma gosip-gosip di lapangan, tapi saya yakin satu di antara tiga nama itu bakalan jadi Sekkot," tutur sumber yang namanya enggan disebut ini.
Tim sukses (timses) dr. Khairul menanggapi isu tersebut dengan santai. Kepada Radar Tarakan, Iwan Setiawan mengatakan bahwa pada dasarnya tugas timses hanyalah mendukung dan mengusung pasangan yang diunggulkan dan dianggap mampu memimpin. Dalam proses berjalannya pemerintahan, timses tidak lagi turut campur tangan tentang apa yang menjadi kebijakan Wali Kota Tarakan saat ini. "Kami sih mengusung saja, enggak sampai turun tangan ke urusan pemerintahan. Jadi kami tidak tahu soal siapa Sekkot nanti, " ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes, mengatakan tiga nama yang diisukan sebagai calon Sekkot hanyalah isu politik di masyarakat. Menurutnya, proses pengangkatan Sekkot akan berjalan dalam waktu yang cukup panjang. Dirinya sendiri bahkan belum mengetahui jelas figur siapa yang akan mengisi kursi tertinggi aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot tersebut. "Jadi, seluruh eselon II-B yang memiliki masa pensiun di atas 2 tahun, memiliki kesempatan untuk menjadi Sekkot definitif," ungkapnya.
Khairul menjelaskan, tahapan seleksi Sekkot dimulai dari proses pendaftaran. Setelahnya akan digarap panitia seleksi (pansel). Selanjutnya diserahkan tiga ke wali kota. Selanjutnya disampaikan ke Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie untuk disetujui. "Tak hanya dari dalam, tapi dari luar juga kalau ada yang berminat dan memiliki kapabilitas, maka bisa jadi. Nanti ada beberapa kriteria. Tapi yang mendaftar saja belum diketahui, seleksinya saja belum dimulai, tahapannya masih panjang," jelasnya lagi.
Khairul berencana meminta bantuan kepada Gubernur untuk duduk menjadi salah satu dari tim pansel. Komposisi pansel terdiri dari luar daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan internal.
Setelah itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun karena masa pemerintahan Khairul yang belum mencapai 6 bulan, maka pihaknya akan meminta izin kepada menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melihat komposisi KASN terhadap pansel dan proses seleksi Sekkot.
Usai tahapan itu, pansel mengatur kriteria Sekkot berdasar perundang-undangan yang kemudian diumumkan jadwal seleksinya secara terbuka. "Jadi dari Bulungan juga boleh, Tana Tidung boleh, Nunukan boleh dan Malinau pun boleh. Terserah nanti, tapi yang mendaftar nanti dilakukan assesment. Kemudian membuat makalah, nanti di-ranking kemudian disodorkan kepada wali kota untuk dipilih," jelasnya.
"Setelah itu kami laporkan lagi ke Kemendagri hasil pansel tadi, barulah wali kota menetapkan dan melantik Sekkot definitif," sambungnya.
April 2019 ini Khairul berharap agar Sekkot telah diisi oleh seseorang yang benar-benar dapat bekerja dengan maksimal. Namun sebelum proses tersebut, Khairul menyatakan tetap ada penjabat (Pj) yang akan merangkap sebagai anggota pansel.
"Belum ditahu, belum ada jawaban dari Gubernur terkait penjabat Sekkot. Penjabat sekkot nanti tidak bisa jadi Sekkot, masak panitianya jadi pemenang? ya enggak mungkin dong," ujarnya lagi.
Khairul menyatakan bahwa dirinya menginginkan sosok ASN yang pekerja keras, kreatif, pemikir dan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Sekkot Tarakan dengan baik. “Dia (Sekkot) itu sosok yang bisa diajak rapat sampai 7 kali dalam sehari, karena masih banyak masalah yang harus diselesaikan dan tidak boleh ditunda. Sebab semakin lama, masalah menumpuk, maka akan semakin rumit,” katanya.
Berdasarkan pengalamannya sebagai Sekkot, Khairul menyatakan telah mengetahui banyak tentang kinerja setiap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Tarakan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tarakan, ada 18 nama yang mendekati kriteria.
