BEBERAPA sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tarakan satu per satu telah dialihkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara. Pemerintah Kota (Pemkot) dituntut mencari solusi atas berkurangnya pos-pos PAD. Kendati demikian, di masa pemerintahan yang baru ini, masih memiliki beberapa sumber yang masih bisa dikembangkan.
“Sebenarnya ini hanya memodifikasi cara untuk mengurangi kebocoran-kebocoran atau mengefisiensi sistem agar dapat optimal,” ujar Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes, kepada Radar Tarakan, kemarin (3/3).
Sementara itu, sistem penarikan PAD yang menurut Khairul dapat berjalan optimal seperti penarikan sektor pajak, retribusi yang selama ini berada di bawah target dikarenakan sistem yang tidak berjalan optimal. “Kami revitalisasi sistem saja. Tapi tidak memberatkan masyarakat, bahkan kami memudahkan, tapi dengan perbaikan manajemen itu diharapkan bisa meningkatkan PAD,” katanya.
Salah satu sektor peningkatan PAD yang dapat dilakukan seperti parkir berlangganan tahunan, mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini tidak berkontribusi pada PAD. Selain itu, lahan milik pemerintah yang dinilai selama ini menganggur tidak dioptimalkan yang cenderung diakui masyarakat karena dibiarkan. Hal ini juga menurutnya perlu digarap untuk membangun kawasan usaha, industri dan sebagainya. Padahal potensi PAD dari perparkiran saja cukup besar setiap tahunnya. Radar Tarakan sempat melakukan observasi di salah satu pasar di kota ini. (lihat grafis)
“Sayang kalau tidak dimanfaatkan, karena banyak aset daerah yang tidak produktif karena dibiarkan menganggur, seperti lahan Pemkot yang tidak tergarap dengan baik seperti Pantai Amal, yang dikembangkan untuk kawasan wisata. Sementara itu sudah ada reklamasi yang dilakukan pemerintah terdahulu, tapi tidak dimanfaatkan. Jadi sayang aset negara seperti itu mubazir, jadi dipikirkan agar bisa menghasilkan PAD,” terangnya. (*/shy/lim)
