TANJUNG SELOR – Menjelang pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) serentak 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota, diketahui saat ini tengah disibukkan dengan berbagai tahapan sedang bergulir.
Baik, itu tahapan persiapan pendistribusian logistik kotak, bilik dan surat suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS). Atau, tahapan perangkat lainnya sebagai penunjang jalannya pesta demokrasi tersebut. Akan tetapi, seiring semakin dekatnya pelaksanaan pemilu, tepatnya yang berlangsung 17 April 2019. KPU secara tegas memastikan pihaknya sebagai penyelenggara pemilu tak anti kritik.
Pasalnya, tak ditampik bahwa sebagai penyelenggara yang di dalamnya diisi manusia–manusia biasa. Tentu, tak luput juga dari salah dan khilaf. Oleh karenanya, memang dibutuhkan akan kritik ataupun saran demi sukses dan integritasnya jalannya pemilu nanti. “Laporkan kepada kami jika di lapangan ada ditemui penyelenggara yang tak amanah,” pinta Suryanata Al Islami selaku Ketua KPU Kaltara.
Lanjutnya, peran penyelenggara pemilu ini menurutnya memang cukup vital. Untuk itu, perlu dukungan semua pihak agar roda kepemiluan dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya, pihaknya yang membawahi KPU di kabupaten/kota akan terus memastikan pengontrolan setiap tahapan yang ada.
“Tapi, di sini peran serta masyarakat tetap akan kami butuhkan. Ya, ini demi integritasnya pada pelaksanaan nanti,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU Bulungan.
Ditambahkannya juga, pengontrolan yang telah dilakukannya sejauh ini adalah terkait proses pendistribusian logistik. Sejak di pusat hingga di daerah setempat kabupaten/kota pemantauan dipastikannya berjalan secara terus–menerus. Sehingga akhirnya saat ini secara keseluruhan logistik yang ada terdistribusi dengan baik.
“Mengapa salah satu pengontrolan kami ada pada logistik? Ya, ini karena logistik pemilu ini perbedaannya cukup jauh dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya,” katanya.
“Perbedaan itu ada pada kotak dan bilik suara yang terbuat dari duplex atau kardus. Sehingga itu butuh pengontrolan guna memastikan kondisinya laik digunakan. Termasuk, surat suara yang ada saat ini jumlah lebih banyak karena adanya lima pemilihan sekaligus,” sambungnya.
Namun, lebih jauh dikatakan, dengan super ketatnya pengontrolan itu. Maka, bukan berarti dari segi lainnya tak diindahkan. Menurut pria yang lahir di Desa Long Beluah ini bahwa semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. “Hanya, memang akhir-akhir ini soal logistik menjadi atensi kami,” ucapnya.
Senada dikatakan Komisioner KPU Kaltara, Rustam bahwa pihaknya secara tegas juga meminta kepada masyarakat untuk tak segan melapor jika ada penyelenggara pemilu yang dianggap tak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dan menurutnya, langkah penyampaian pelaporan itu tentu sebagai bentuk kepedulian tinggi dari masyarakat akan pentingnya pemilu.
“Di lapangan nanti mari bersama melakukan pengontrolan. Tujuannya, agar jangan sampai pemilu ini sampai tercederai oleh ulah oknum penyelenggara sendiri,” ungkapnya.
Di sisi lain, untuk sanksi bagi penyelenggara sendiri. Pihaknya memastikan itu akan ada. Dan itu dilihat dari tingkat kesalahan dari penyelenggara itu sendiri. “Sanksi tentu ada. Di mana ada perbuatan yang melanggar tentu ada risiko sanksi,” tutupnya. (omg/eza)
